Soal Kemarahan yang Diwariskan

law-justice.co - Negara kadang-kadang mulai kehilangan legitimasi bukan ketika rakyat menolak sebuah undang-undang, melainkan ketika kata ganti berubah. Pemerintah tidak lagi disebut kita. Ia menjadi mereka.

Mereka yang berada di Istana. Mereka yang saling mengangkat. Mereka yang membagi jabatan. Mereka yang mengetahui angka-angka besar yang tak dikenal dalam kehidupan sehari-hari.

Mereka yang mengatakan ekonomi tumbuh, sementara rakyat menghitung harga beras, ongkos perjalanan, cicilan, dan pekerjaan yang semakin tidak pasti.

Perubahan kata ganti itu kecil. Tetapi di dalamnya terdapat sebuah pemisahan simbolik: rakyat mulai merasa bahwa negara tidak luu agi bekerja sebagai milik bersama.

Kritik Dr. Syukur Mandar menjadi penting bukan karena semua pernyataannya harus diterima sebagai fakta yang telah terbukti. Bahasanya sangat polemis.

Ungkapan bahwa Presiden “tidak percaya kepada 280 juta rakyat”, bahwa orang dekat Presiden dapat menjerumuskannya melawan hukum, atau bahwa Presiden sebaiknya mundur apabila tidak mampu melakukan perubahan mendasar, adalah penilaian politik yang keras—bukan hasil survei dan bukan putusan pengadilan.

Namun, justru sebagai artikulasi kemarahan, pernyataan itu perlu didengar. Ia memperlihatkan bahwa ketidakpuasan publik telah melampaui perdebatan mengenai satu program. Masalahnya bukan lagi semata-mata MBG, Koperasi Desa Merah Putih, kenaikan harga, pemotongan transfer daerah, atau salah ucap dalam pidato.

Semua keluhan itu mulai dipadatkan ke dalam sebuah tuduhan yang lebih mendasar: Negara dikuasai oleh sebuah lingkaran kecil yang lebih dipercaya Presiden daripada masyarakat dan institusi republik.

Di sinilah kritik Syukur Mandar menambahkan sebuah lapisan penting pada penjelasan sebelumnya. Kemarahan publik saat ini bukan hanya kemarahan distributif—tentang siapa memperoleh berapa—melainkan mulai menjadi kemarahan konstitutif: kemarahan mengenai siapa yang sesungguhnya dianggap sebagai pemilik negara.

Dari ketidakpuasan kebijakan menuju krisis kepemilikan republik

Kemarahan distributif terjadi ketika rakyat merasa pembagian sumber daya tidak adil. Anggaran untuk satu program dianggap terlalu besar. Transfer ke daerah dianggap tidak memadai. Harga bahan bakar dan kebutuhan pokok menekan rumah tangga. Lapangan kerja tidak sebanding dengan angka investasi.

Kemarahan seperti ini masih dapat diredakan melalui koreksi anggaran, subsidi, kompensasi, atau perbaikan program.
Tetapi kemarahan konstitutif berbeda.

Ia muncul ketika warga merasa tidak ikut berada dalam ruangan tempat keputusan dibuat. Rakyat tidak hanya mempertanyakan manfaat kebijakan, tetapi mempertanyakan hubungan pemerintah dengan mereka:

Apakah Presiden mendengar kami? Apakah jabatan publik terbuka bagi orang yang kompeten, atau hanya bagi mereka yang dekat? Apakah hukum berlaku sebagai aturan bersama, atau sebagai alat perlindungan jaringan tertentu? Apakah kritik masih dapat mengubah keputusan?

Judul provokatif bahwa Presiden “tidak percaya kepada 280 juta rakyat” perlu dibaca dalam pengertian tersebut. Tentu tidak mungkin dibuktikan bahwa Prabowo secara harfiah tidak mempercayai seluruh rakyat Indonesia.

Tetapi pernyataan itu menangkap sebuah persepsi: Presiden dianggap lebih percaya kepada orang-orang yang telah lama berada dalam orbit personalnya daripada kepada prosedur, profesionalisme birokrasi, universitas, pemerintah daerah, masyarakat sipil, atau mekanisme seleksi yang terbuka.

Dalam persepsi publik, negara kemudian terlihat bukan sebagai institusi, melainkan sebagai lingkaran pertemanan yang diperbesar.

Pada titik itu, setiap pengangkatan orang dekat mempunyai arti yang melampaui kualitas orang tersebut. Ia menjadi simbol bahwa akses menuju negara tidak ditentukan terutama oleh kompetensi, melainkan oleh kedekatan.

Bahkan orang yang sebenarnya kompeten dapat kehilangan legitimasi apabila proses penempatannya tampak tertutup dan personal. Masalahnya bukan hanya siapa yang diangkat, tetapi mengapa orang itu, melalui prosedur apa, dengan ukuran apa, dan kepada siapa ia pada akhirnya merasa bertanggung jawab.

Hub-and-spoke sebagai isolasi pengetahuan

Kritik Syukur Mandar juga membantu kita melihat bahwa kekuasaan hub-and-spoke bukan hanya sistem pembagian jabatan. Ia adalah sistem produksi pengetahuan.

Dalam model tersebut, Presiden menjadi hub. Menteri, aparat, penasihat, ketua partai, relawan, pengusaha, dan orang-orang dekat menjadi spoke. Mereka mempunyai akses vertikal kepada Presiden, tetapi komunikasi horizontal di antara mereka tidak selalu kuat, terbuka, atau setara.

Hubungan itu melahirkan suatu paradoks.

Presiden tampak menjadi orang paling berkuasa, tetapi sekaligus menjadi orang yang paling bergantung pada informasi yang disediakan lingkarannya.

Sebaliknya, anggota lingkaran tampak sebagai bawahan, tetapi mereka mempunyai kekuasaan besar untuk menentukan apa yang diketahui Presiden, siapa yang dapat menemuinya, persoalan apa yang dianggap mendesak, dan angka mana yang akhirnya masuk ke dalam pidato.

Di sinilah terjadi isolasi epistemik.

Hub bergantung kepada spoke untuk mengetahui kenyataan. Spoke bergantung kepada hub untuk mempertahankan jabatan. Karena karier spoke ditentukan oleh penerimaan hub, mereka mempunyai insentif untuk menyampaikan kabar yang menyenangkan, angka yang spektakuler, dan laporan yang mengukuhkan keyakinan Presiden.

Tidak banyak orang memperoleh keuntungan dari mengatakan: “Data ini keliru,” “program ini gagal,” atau “Presiden sebaiknya tidak mengucapkan angka tersebut.”

Kesalahan seperti keuntungan penggilingan padi Rp1–2 triliun per bulan atau upah pengupas bawang yang terucap Rp700.000 per kilogram karena itu tidak seharusnya hanya dibaca sebagai kekeliruan lidah seorang manusia. Yang perlu ditanyakan ialah mengapa sistem di sekitar Presiden gagal memeriksa, mencegah, atau segera mengoreksinya.

Kesalahan pribadi berlangsung beberapa detik. Kegagalan sistem terlihat dari apa yang terjadi sebelum dan sesudahnya.

Apabila angka yang tidak masuk akal dapat mencapai podium Presiden, berarti ada rantai verifikasi yang putus. Apabila koreksi berlangsung lambat, berarti tidak ada prosedur komunikasi krisis yang memadai. Apabila bawahan saling menunggu siapa yang berani menjelaskan, berarti hierarki telah mengalahkan tanggung jawab.

Dalam pemerintahan yang mempunyai kapasitas koreksi diri, kekeliruan dihentikan sebelum Presiden berbicara. Dalam pemerintahan yang terlalu personalistik, masyarakatlah yang akhirnya melakukan pemeriksaan fakta setelah Presiden selesai berbicara.

Media sosial lalu menjadi rapat kabinet yang terlambat.

Mengapa kebijakan positif tidak memperoleh penghargaan?

Pidato kenegaraan 14 Agustus 2026 memang memuat sejumlah agenda dan pencapaian yang tidak layak diabaikan.

Pemerintah menyebut telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan, mencatat investasi besar, memperluas program kesehatan dan pendidikan, serta mengarahkan kebijakan kepada ketahanan pangan, industrialisasi, dan perlindungan sosial.

Laporan mengenai pidato itu juga mencatat pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kuat, meskipun ekonom mempertanyakan sejauh mana hasil tersebut telah dirasakan masyarakat berpendapatan rendah.

Maka persoalannya bukan bahwa tidak ada kebijakan positif.

Persoalannya adalah berkurangnya kemampuan pemerintah mengubah keberhasilan kebijakan menjadi legitimasi politik.

Dalam keadaan normal, sebuah capaian menghasilkan kepercayaan. Dalam keadaan krisis legitimasi, capaian justru diperiksa sebagai klaim sepihak.

Masyarakat bertanya apakah angka investasi benar-benar menghasilkan pekerjaan bermutu, apakah produksi pangan menurunkan harga, apakah pembangunan rumah sakit menghadirkan dokter, dan apakah bantuan sosial diberikan sebagai hak warga atau sebagai kemurahan hati penguasa.

Pemerintah berbicara melalui agregat. Warga mengalami kehidupan secara individual.

Pemerintah mengatakan jutaan orang telah menerima manfaat. Seorang warga hanya mengetahui bahwa layanan di kotanya berkurang. Pemerintah mengatakan anggaran telah dibuat efisien.

Pemerintah daerah melihat ruang fiskalnya menyempit. Pemerintah mengatakan program nasional akan menggerakkan ekonomi. Pedagang kecil belum tentu melihat pembeli datang.

Transfer ke Daerah pada 2026 ditetapkan sekitar Rp693 triliun. Angka resmi itu tidak dengan sendirinya menjawab kekhawatiran daerah mengenai komposisi, kecukupan, waktu penyaluran, serta kemampuan membiayai pelayanan dasar.

Karena itu, daftar keberhasilan dalam pidato tidak otomatis salah. Tetapi ia bertemu dengan kebenaran lain: pengalaman konkret masyarakat yang belum berubah atau bahkan memburuk.

Di antara dua kebenaran itu dibutuhkan kepercayaan.

Ketika kepercayaan hilang, masyarakat tidak memberi pemerintah kesempatan menjelaskan perbedaan antara statistik dan pengalaman. Setiap angka langsung dicurigai. Setiap kesalahan dianggap membongkar kepalsuan seluruh pidato.

Inilah yang sebelumnya disebut pajak kredibilitas. Kritik Syukur Mandar memperdalam pengertiannya: pajak itu muncul bukan hanya karena beberapa data keliru, tetapi karena rakyat merasa sumber data dan pengambil keputusan berada dalam lingkaran yang tertutup.

Masyarakat bukan sekadar tidak percaya kepada angka.

Mereka tidak percaya kepada arsitektur yang menghasilkan angka itu.

Kemarahan kepada Jokowi: diwariskan, diadopsi, lalu diproduksi ulang

Apakah semua kemarahan tersebut berasal dari sepuluh tahun pemerintahan Jokowi?

Tidak seluruhnya. Tetapi warisan Jokowi menyediakan tata bahasa bagi publik untuk memahami pemerintahan Prabowo.

Pada era Jokowi, masyarakat menyaksikan koalisi yang semakin besar, oposisi yang melemah, personalisasi kekuasaan, penggunaan jaringan relawan, kontroversi pelemahan lembaga pengawasan, serta suksesi yang melibatkan putra Presiden.

Kritik terhadap periode itu tidak memperoleh penyelesaian institusional yang dianggap memuaskan oleh banyak kelompok masyarakat sipil.

Kemarahan tersebut kemudian berpindah melalui tiga tahap.

Tahap pertama, warisan pasif. Prabowo menerima negara dengan tingkat kepercayaan yang telah terkikis. Aparat hukum, parlemen, partai, dan lembaga pengawasan tidak lagi memperoleh kepercayaan otomatis dari masyarakat. Setiap keputusan pemerintah baru masuk ke dalam ruang publik yang sudah dipenuhi kecurigaan.

Ini bukan seluruhnya kesalahan Prabowo. Ia menerima kondisi awal yang dibentuk oleh pendahulunya.

Tahap kedua, adopsi aktif. Namun Prabowo juga memilih kontinuitas. Ia berpasangan dengan Gibran, mempertahankan banyak aktor dan jaringan lama, menghormati Jokowi secara terbuka, dan belum memperlihatkan pemisahan institusional yang tegas dari pola kekuasaan sebelumnya.

Karena itu, kemarahan era Jokowi tidak sekadar diwariskan kepada Prabowo. Sebagian di antaranya diadopsi.

Masyarakat yang mengharapkan audit terhadap masa lalu melihat perlindungan. Masyarakat yang mengharapkan pembongkaran hub-and-spoke melihat lingkaran personal baru. Masyarakat yang mengharapkan pemulihan institusi melihat koalisi besar dan konsentrasi akses yang berlanjut.

Ketiga, produksi baru. Akhirnya, pemerintahan Prabowo menghasilkan persoalannya sendiri: prioritas anggaran yang diperdebatkan, tekanan ekonomi, kontroversi program besar, keresahan daerah, perluasan peran aparat, serta komunikasi Presiden yang beberapa kali memancing olok-olok.

Demonstrasi pada Juni 2026 berlangsung di Jakarta dan sejumlah kota lain dengan tuntutan mengenai harga bahan bakar, harga pangan, belanja pemerintah, MBG, koperasi desa, dan peran militer di ruang sipil. Aksi mahasiswa kembali berlangsung di Jakarta pada 18 Agustus, sehari setelah peringatan kemerdekaan.

Dengan demikian, Prabowo kini menghadapi tiga lapisan sekaligus: kemarahan yang diwariskan, kemarahan yang diadopsi melalui kontinuitas politik, dan kemarahan baru yang diproduksi oleh pemerintahannya sendiri.

Jokowi menyediakan endapan. Prabowo belum membersihkannya. Sejumlah kebijakannya kemudian menambahkan sedimen baru.

Dari keluhan ekonomi menuju penghinaan politik

Kemarahan publik menjadi lebih berbahaya ketika berubah menjadi penghinaan.

Orang yang masih marah sebenarnya masih mengakui bahwa pemerintah penting. Ia menuntut pemerintah memperbaiki kebijakan. Tetapi orang yang mulai menertawakan setiap ucapan Presiden telah bergerak satu langkah lebih jauh. Ia tidak lagi hanya menolak keputusan; ia mencabut kewibawaan pembuat keputusan.

Olok-olok terhadap angka penggilingan padi dan pengupas bawang mempunyai kekuatan politik karena cocok dengan sebuah bingkai yang telah tersedia: Presiden dianggap tidak memahami kenyataan.

Bingkai itu belum tentu adil. Salah ucap tidak membuktikan ketidakmampuan mental. Tidak ada dasar yang layak untuk mendiagnosis kesehatan neurologis atau kewarasan seseorang dari potongan pidato. Kritik semacam itu justru merendahkan perdebatan publik.

Nilai penting kritik Syukur Mandar adalah bahwa ia memindahkan persoalan dari spekulasi medis menuju analisis politik.

Pertanyaannya bukan: Apakah Presiden waras?

Pertanyaannya ialah: Mengapa orang-orang di sekitar Presiden tidak mampu memastikan bahwa ia memperoleh data yang benar, pilihan yang memadai, kritik yang jujur, dan kesempatan untuk mengoreksi kesalahan?
Itu bukan persoalan kesehatan seseorang. Itu persoalan kesehatan sistem pemerintahan.

Mengapa kemarahan kali ini lebih berbahaya?

Ada beberapa sebab.

Pertama, kemarahan tidak lagi terikat kepada satu isu. Harga, anggaran, korupsi, hukum, aparat, demokrasi, lingkungan, dan komunikasi mulai bertemu dalam satu narasi besar. Ketika berbagai keluhan yang semula terpisah memperoleh musuh bersama, mobilisasi menjadi lebih mudah.

Kedua, kemarahan tidak memiliki perantara yang dipercaya. Parlemen tidak cukup kuat atau mandiri untuk menjadi saluran koreksi. Partai-partai sebagian besar berada dalam orbit pemerintahan. Aparat dipersepsikan sebagai bagian dari masalah. Akibatnya, warga langsung menuju media sosial dan jalanan.

Ketiga, kemarahan bersifat berjaringan dan tidak selalu membutuhkan pemimpin tunggal. Video pendek, meme, dan potongan pidato dapat menghubungkan orang-orang yang tidak berada dalam organisasi yang sama.

Pemerintah mungkin dapat bernegosiasi dengan ketua organisasi, tetapi lebih sulit bernegosiasi dengan jutaan akun yang tidak mempunyai pusat komando.

Keempat, kemarahan telah memperoleh dimensi moral. Ia bukan hanya berbicara tentang kebijakan yang salah, tetapi tentang elite yang dianggap serakah, tidak peka, tidak kompeten, dan saling melindungi.

Kelima, pemerintahan tidak lagi sepenuhnya memperoleh benefit of the doubt. Ketika kepercayaan masih tinggi, kesalahan dianggap kekhilafan. Ketika kepercayaan menipis, kekhilafan dianggap gejala. Ketika kepercayaan runtuh, setiap koreksi pun dianggap penipuan baru.

Inilah bahaya terbesar yang tersirat dalam kemarahan Syukur Mandar.

Bukan bahwa sebuah ucapan keras otomatis akan menjatuhkan Presiden. Bukan pula bahwa setiap demonstrasi adalah awal revolusi. Tetapi ketika ungkapan yang hiperbolis mulai terdengar masuk akal bagi banyak orang, berarti jarak antara negara dan masyarakat telah menjadi sangat lebar.

Prabowo tidak membutuhkan sekadar komunikasi yang lebih baik

Pemerintah mungkin tergoda menyimpulkan bahwa persoalan utamanya adalah kurangnya sosialisasi. Maka ditambah juru bicara, dibuat konten baru, diterbitkan infografik, dan diulang daftar keberhasilan. Itu tidak cukup.

Krisis komunikasi yang berakar pada krisis struktur tidak dapat diselesaikan dengan memperindah pesan.

Prabowo perlu mengubah sistem yang menghasilkan pesan tersebut. Data untuk Presiden harus diuji oleh tim yang tidak mempunyai kepentingan menyenangkan Presiden.

Menteri harus dapat menyampaikan keberatan tanpa takut kehilangan akses. Penunjukan pejabat strategis harus disertai ukuran kompetensi yang terbuka. Pemerintah daerah perlu diberi forum nyata untuk memperdebatkan kebijakan fiskal.

Lembaga hukum harus diperlihatkan bekerja tanpa telepon patron. Kritik masyarakat sipil harus masuk ke dalam pengambilan keputusan sebelum berubah menjadi demonstrasi.

Lebih dari itu, Prabowo perlu memperlihatkan jarak institusional yang sehat dari Jokowi.

Bukan dengan menghina pendahulunya. Bukan dengan membatalkan semua kebijakan lama. Tetapi dengan membuktikan bahwa jasa tidak melahirkan kekebalan, persahabatan tidak menggantikan hukum, keluarga tidak mempunyai jalur khusus, dan kesinambungan pembangunan tidak berarti kesinambungan personalisasi kekuasaan.

Prabowo harus menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar hub baru yang mengambil alih spoke-spoke lama.

Pilihan yang tidak dapat ditunda

Kesimpulan dari video Syukur Mandar dapat dirumuskan secara lebih tenang tetapi tidak kurang keras: Masalah Prabowo bukan bahwa ia secara harfiah tidak mempercayai 280 juta orang. Masalahnya adalah semakin banyak warga merasa bahwa mereka berada di luar ruangan ketika negara mereka diputuskan.

Perasaan itu menjelaskan mengapa prestasi tidak terdengar, sementara salah ucap bergema. Ia menjelaskan mengapa kebijakan sosial dicurigai sebagai proyek, mengapa pengangkatan pejabat dibaca sebagai nepotisme, mengapa perlindungan kepada Jokowi dipahami sebagai impunitas, dan mengapa sebuah demonstrasi membawa begitu banyak tuntutan sekaligus.

Publik tidak semata-mata mengabaikan keberhasilan pemerintah.

Publik sedang mempertanyakan siapa pemilik keberhasilan itu, siapa yang membayar biayanya, siapa yang menentukan angkanya, dan apakah mereka masih mempunyai hak untuk mengoreksinya.

Prabowo karena itu menghadapi pilihan yang sederhana, meskipun berat: menjadi Presiden Republik atau menjadi hub dari sebuah lingkaran.

Ia tidak dapat menjadi keduanya tanpa batas.

Seorang Presiden Republik mempercayai institusi, membuka informasi, menerima pengawasan, dan membiarkan orang yang tidak dekat menyampaikan kebenaran. Seorang hub mempercayai loyalitas, membatasi akses, mengelola hukum melalui jaringan, dan menganggap kritik sebagai serangan.

Apabila Prabowo memilih yang kedua, kemarahan kepada Jokowi akan terus meluber kepadanya. Bukan hanya karena ia melindungi Jokowi, tetapi karena masyarakat melihatnya mengulang arsitektur kekuasaan yang sama.

Dan ketika itu terjadi, pidato mengenai 121 kebijakan, investasi ribuan triliun, swasembada, rumah sakit, sekolah, dan perlindungan sosial akan menghadapi tembok yang semakin tebal.

Tembok itu bernama ketidakpercayaan.

Pemerintah dapat membangun seribu program di baliknya. Tetapi rakyat yang berada di luar hanya akan mendengar suara dari sebuah ruangan tertutup.

Negara tidak runtuh pertama-tama karena kekurangan program. Negara mulai retak ketika rakyat yakin bahwa program, hukum, jabatan, dan kebenaran hanya beredar di antara orang-orang yang saling mengenal.

Itulah peringatan paling penting dari kemarahan Dr. Syukur Mandar.

Dan bagi Prabowo, waktunya tidak lagi untuk menjelaskan bahwa ia dekat dengan rakyat. Ia harus membongkar struktur yang membuat rakyat merasa jauh.