Hingga Juni 2026, Utang Pemerintah Tembus Rp 10.293,69 Triliun

law-justice.co - Pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa posisi utang pemerintah mencapai Rp 10.293,69 triliun hingga 30 Juni 2026.

Nilai tersebut meningkat 12,65% dibandingkan posisi utang pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 9.138,05 triliun.

Dengan posisi tersebut, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 41,26%.

“Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” demikian dikutip dari keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Rabu (12/8/2026).

Berdasarkan instrumennya, utang pemerintah hingga akhir Juni 2026 didominasi surat berharga negara (SBN). Nilai SBN tercatat Rp 8.966,79 triliun, sedangkan pinjaman mencapai Rp 1.326,9 triliun.

Dengan demikian, SBN menyumbang 87,11% dari total utang pemerintah, sementara sisanya berasal dari pinjaman.

Sementara itu, realisasi pembiayaan utang pemerintah sepanjang 2026 hingga semester I mencapai Rp 477,4 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 57,4% dari target pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 832,2 triliun.

Dibandingkan periode yang sama pada 2025, realisasi pembiayaan utang tersebut tumbuh 51,4% secara tahunan.

Dengan demikian, SBN menyumbang 87,11% dari total utang pemerintah, sementara sisanya berasal dari pinjaman.

Sementara itu, realisasi pembiayaan utang pemerintah sepanjang 2026 hingga semester I mencapai Rp 477,4 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 57,4% dari target pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 832,2 triliun.

Dibandingkan periode yang sama pada 2025, realisasi pembiayaan utang tersebut tumbuh 51,4% secara tahunan.