Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau Dinilai Menantang Bertarung PDIP

law-justice.co - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai ritual injak kepala kerbau yang dilakukan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dimaksudkan atau ditujukan kepada PDIP.

Menurut Agung, secara denotafif, ritual tersebut sebagai bentuk penghargaan kepada salah satu kekayaan dari budaya Nusantara.

"Kepala kerbau yang diinjak Pak Jokowi, menjelaskan bahwa dirinya mengapresiasi nilai-nilai budaya atau adat yang ada di Lampung. Sekaligus respect terhadap penghargaan yang diberikan kepadanya," kata Agung saat dihubungi, Senin (29/6).

Meski begitu, di sisi lain, ritual itu secara konotatif juga berkaitan erat dengan PDIP sebagai partai lama Jokowi, yang memiliki lambang partai kepala banteng.

Agung meyakini, Jokowi telah mempertimbangkan dampak atau respons publik dari pelaksanaan ritual tersebut. Termasuk tafsir jika kepala kerbau itu dikaitkan dengan PDIP.

"Susah untuk tidak melepaskan itu. Karena Pak Jokowi ketika membuat agenda memberikan publik, implikasi luas, " ungkap Agung.

Agung bahkan menilai ritual yang dijalani Jokowi sebagai bentuk tantangan terhadap PDIP. Boleh jadi, Jokowi memiliki keyakinan untuk mengalahkan PDIP pada Pemilu 2029 mendatang.

"Dan ketika kepala kerbau diinjak, susah untuk tidak mengasosiasikan bahwa beliau siap bertarung dan mengalahkan PDIP di Lampung," katanya.

Jokowi menerima gelar "Baginda Pemuka Bangsa" dalam prosesi adat Lampung yang berlangsung di Kedatun Keagungan, Jalan Sultan Haji, Kota Bandar Lampung, Sabtu (27/6).

Dalam momen itu, Jokowi yang duduk di sebuah kursi lengkap dengan pakaian adat setempat yang dia kenakan, menginjak kepala kerbau yang diletakkan di atas karpet merah.

Ketua DPP PSI, Bestari Barus memastikan pelaksanaan ritual bukan atas kemauan Jokowi, melainkan masyarakat adat di Lampung sebagai penghargaan atas kontribusi selama menjadi presiden.

"Ritual itu bukan Pak Jokowi buat. Pak Jokowi hanya sebagai orang yang diberikan gelar tersebut," jelas Bestari saat dihubungi, Senin (29/6).

Sementara, tokoh adat Lampung, Mawardi Rahma Harirama yang bergelar Sultan Seghayo Dipuncak Nur, menjelaskan prosesi pemberian gelar adat atau muakhi telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari budaya masyarakat Lampung sejak ribuan tahun lalu.

"Prosesi pemberian muakhi (gelar adat) ini memang sudah berlangsung ribuan tahun lalu di Lampung. Ini adalah bagian dari penerapan piil pesenggiri, falsafah budaya Lampung yang mengedepankan nemui nyimah atau silaturahmi," beber Mawardi.