Warga Miliki Utang Macet di Bawah Rp1 Juta Bisa Ajukan KPR Subsidi

Senin, 13/04/2026 23:29 WIB

Penyaluran KPR Subsidi BTN. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berhasil menyalurkan KPR FLPP mencapai 13.192 unit sampai akhir Januari 2022, atau jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2.302 unit. BTN adalah ujung tombak pemerintah dalam program penyediaan rumah rakyat khususnya bagi kelompok masyarakat menengah bawah. Perumahan bersubsidi diantaranya ada didi kompleks perumahan subsidi Griya Srimahi Indah, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Perumahan

law-justice.co - Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan catatan kredit atau utang di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bawah Rp1 juta kini dapat mengajukan kredit rumah subsidi.

"Jadi yang selama ini ada catatan SLIK OJK satu juta ke bawah, mulai detik ini boleh mengajukan kredit rumah subsidi. Ini kabar baik bagi rakyat," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Senin (13/4).

Pria yang akrab disapa Ara ingin kebijakan ini diimplementasikan tanpa adanya hambatan birokrasi, baik dari pihak OJK maupun perbankan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan pihaknya mendukung penuh Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"OJK mendukung penuh suksesnya pencapaian program prioritas pemerintah, yaitu pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat Indonesia," jelas Friderica.

Kini, riwayat kredit yang ditampilkan saat pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi atau dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hanya mencakup pinjaman dengan nominal Rp 1 juta ke atas.

Friderica menyebut kebijakan akan mulai berlaku paling lambat akhir Juni 2026 setelah proses penyesuaian sistem.

Menurut dia, OJK memerlukan waktu sekitar dua bulan untuk penyesuaian sistem dan sosialisasi kepada pelaku jasa keuangan.

Selain itu, OJK juga menerapkan sejumlah kebijakan terbaru dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

Antara lain, memberikan pembaruan data pelunasan kredit maksimal H+3 setelah pelunasan dilakukan, pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera untuk mempercepat proses pembiayaan perumahan, dan penegasan kredit rumah subsidi sebagai program prioritas pemerintah dalam aspek penjaminan.

"Penambahan informasi pada laporan SLIK bahwa data tersebut tidak menentukan persetujuan kredit oleh lembaga keuangan," beber Friderica.

(Gisella Putri\Editor)