Kontroversi Komisaris Pertamina, Minim Kompetensi
Ilustrasi: Penunjukkan eks Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi sebagai komisaris Pertamina memantik kontroversi. (Antara)
law-justice.co - Pengangkatan Hasan Nasbi sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero) oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menuai sorotan publik. Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menilai langkah ini mempertegas lemahnya profesionalisme dalam penunjukan komisaris di BUMN energi strategis tersebut.
Menurut Yusri, mayoritas komisaris Pertamina saat ini tidak memiliki rekam jejak mengelola perusahaan energi sekelas Pertamina. “Jika tidak paham bisnis migas dari hulu hingga hilir, bagaimana bisa mengawasi direksi agar pelayanan energi efisien sampai ke seluruh pelosok?” ujarnya, Minggu (21/9).
Kritik ini muncul di tengah pengungkapan kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan BBM 2018–2023 yang menurut Kejaksaan Agung merugikan negara Rp 285 triliun. CERI bahkan memperkirakan kerugian sejak 2014 bisa mencapai Rp 1.000 triliun. Belum termasuk perkara lain yang ditangani KPK, seperti kasus Katalis, korupsi PGN Tbk, proyek digitalisasi SPBU senilai Rp 3,6 triliun, serta akuisisi blok migas Maurel & Prom di Afrika Barat.
Yusri juga menyinggung adanya dugaan praktik makelar jabatan, dengan dugaan setoran Rp 5–10 miliar untuk mendapatkan kursi komisaris. Ia menyebut kondisi ini ironis, mengingat banyak mantan pejabat migas berintegritas yang justru tersisih karena tidak memiliki akses ke lingkar kekuasaan. Lebih jauh, CERI mengkritisi BPI Danantara yang dinilai melanggar putusan Mahkamah Konstitusi dengan tetap mengizinkan rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN. “Publik wajar curiga kinerja BPI Danantara akan lebih buruk dibanding era Erick Thohir,” kata Yusri.
Selain itu, Yusri mengungkap isu intervensi komisaris dalam pengadaan di subholding Pertamina serta kejanggalan pengadaan tiga kapal tanker sejak 2012 senilai ratusan miliar yang hingga kini tidak tercatat sebagai aset perusahaan. CERI mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan, memutus praktik makelar jabatan dan mengembalikan tata kelola Pertamina kepada prinsip profesionalisme dan integritas.




Komentar