Perombakan Kabinet Prabowo Dinilai Santer Konflik Kepentingan

law-justice.co - Peneliti Lembaga Survei Indonesia Denny JA, Hanggoro Doso Pamungkas, menilai bahwa kekosongan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) disebabkan oleh dinamika politik yang terjadi di dalam internal Presiden Prabowo Subianto.

“Menteri adalah posisi politik, sehingga pergantian menteri pasti disertai dengan beragam konflik kepentingan, terutama dalam konteks koalisi,” ujar Hanggoro, Minggu (14/9/2025).

Ia juga menambahkan bahwa dalam memilih menteri terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi. Khusus untuk posisi menko, orang yang menduduki jabatan tersebut harus mampu mengoordinasi para menteri lainnya.

Hanggoro menjelaskan bahwa dalam jangka pendek, sosok Menko Polkam wajib mampu merespons kegelisahan masyarakat setelah demonstrasi besar yang terjadi pada Agustus lalu.

Sedangkan dalam jangka menengah, menteri yang ditunjuk perlu mampu menciptakan suasana yang kondusif demi kesuksesan program unggulan Presiden sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah.

“Dalam jangka panjang, pemilihan menteri menjadi ujian bagi Presiden, apakah dia berhasil memilih figur yang tepat sehingga meningkatkan kepercayaan publik, atau justru sebaliknya malah mengurangi kepercayaan tersebut,” jelas Hanggoro.

Menurut Hanggoro, Presiden Prabowo belum terburu-buru menentukan pengganti menteri yang kosong karena masih melakukan konsolidasi politik. Posisi tersebut, menurutnya, dapat diisi sementara dengan mekanisme ad interim.

“Kita berharap pengganti menteri berasal dari kalangan ahli, bukan hanya figur dari partai politik,” tutupnya.

Sementara itu, peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA lainnya, Adjie Alfaraby, menilai bahwa kebijakan reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bertujuan agar pemerintah tidak mengalami situasi yang babak belur seperti DPR.

“Alasannya, pemerintah berusaha menghindari kondisi babak belur seperti yang dialami DPR, karena bisa saja sasaran kritik beralih ke pemerintah,” ujar Adjie secara virtual dalam Podcast LSI Denny JA berjudul ‘Reshuffle Kabinet: Respons Tuntutan 17+8, Pertaruhan & Konsolidasi Politik Prabowo, Jokowi Dijauhi?’, yang dikutip di Jakarta, Minggu (14/9/2025).

Apalagi, menurutnya, ada beberapa menteri yang memang memiliki persoalan citra atau sudah lama menjadi sorotan publik karena terkait sejumlah masalah.

“Misalnya (mantan) Menteri Koperasi Budi Arie, terkait kinerja di kementerian memang belum banyak yang bisa kita pantau, namun sudah lama dikaitkan dengan isu hukum (kasus judi online). Kemudian, Menpora Dito juga banyak yang terkejut kenapa dia kembali terpilih di kabinet Prabowo,” kata dia.

“Karena di akhir masa jabatannya di kementerian sebelumnya, dia memiliki rekam jejak yang banyak dikritik terkait pelaksanaan PON di masa pemerintahan Pak Jokowi di Sumatera Utara,” tambahnya.

Lebih lagi, Dito dikenal sebagai menantu salah satu tokoh penting Partai Golkar, dan kini tersandung masalah hukum dalam proyek BTS.

“Sementara itu, untuk posisi Menko Polkam saya kira ini memang semacam hukuman karena harus ada yang bertanggung jawab atas kondisi yang terjadi kemarin,” ujar Adjie.

Selanjutnya, Adjie menyebut bahwa perombakan menteri ini merupakan salah satu respons terhadap momentum aksi demonstrasi, di mana pemerintah tidak ingin mengalami kondisi babak belur seperti DPR. Oleh sebab itu, sebelum menteri-menteri yang bermasalah menjadi sasaran kritik, pemerintah segera melakukan reshuffle.

“Ini merupakan mitigasi awal dari Pak Prabowo terhadap orang-orang yang dianggap bermasalah. Jangan sampai isu kepercayaan ini beralih ke pemerintah, karena dalam berbagai survei kepuasan terhadap pemerintahan Pak Prabowo masih mencapai 81,2 persen, sementara kepercayaan terhadap Pak Prabowo masih tinggi di angka 86 persen,” jelasnya.