Presiden Prabowo Kabarkan Reshuffle Menteri Sore Ini

law-justice.co - Siang ini Beredar kabar Presiden Prabowo Subianto akan "mengocok ulang" para menteri di kabinetnya, alias reshuffle.

Info yang beredar di kalangan wartawan, presiden akan mengumumkan reshuffle tersebut dalam waktu dekat, atau paling cepat Senin (8/9/2025) sore.

Sejumlah kementerian disebut akan mengalami pergantian `bos`.

Informasi yang dihimpun menyebut setidaknya ada empat menteri yang akan diganti presiden.

Menko Polhukam: Budi Gunawan

Menpora: Dito Ariotedjo

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI): Abdul Kadir Karding

Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi

Siapa penggantinya, masih belum bisa dipastikan. Namun info yang beredar, Menko Polhukam akan dirangkap oleh Sjafrie Sjamsuddin (saat ini Menteri Pertahanan).

Reshuffle Sebagai Upaya redam gejolak publik?

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, akhir pekan lalu, mengatakan, reshuffle atau perombakan kabinet di tengah gelombang demonstrasi diyakini dapat meredam gejolak publik. 

Reshuffle, menurutnya, akan memberikan pesan bahwa Presiden Prabowo Subianto serius melakukan perbaikan sesuai aspirasi rakyat.

Ia menilai, tiga alasan yang biasanya menjadi pertimbangan reshuffle, yakni teknokratis, yuridis, dan politis, telah terpenuhi. 

Dari sisi teknokratis, usia Kabinet Merah Putih yang hampir setahun menjadi alasan kuat bagi Presiden untuk mengevaluasi kinerja menteri. 

Publik pun menanti pembenahan tim ekonomi yang diharapkan lebih tangkas merespons keluhan masyarakat.

”Saya kira dimensi teknokratis itulah yang akan mengemuka untuk me-reshuffle kabinet ketika ada protes besar publik terhadap pemerintah. Walaupun sasaran utamanya ke legislatif, tetapi residunya sampai ke eksekutif,” jelasnya.

Dari sisi yuridis, penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi semakin membuka peluang reshuffle. 

Posisi itu perlu segera diisi karena persoalan di sektor ketenagakerjaan masih menumpuk, termasuk ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang juga menjadi tuntutan demonstran.

Adapun dari dimensi politis, Agung melihat PDI-P mulai menunjukkan arah lebih mendekat ke pemerintah. 

Meskipun menegaskan berada di posisi penyeimbang, PDI-P semakin sering sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo. 

Kehadiran Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam pertemuan pimpinan parpol di Istana beberapa hari lalu kian menegaskan kedekatan itu.