Erick Thohir Blunder, Pengangkatan Dirut Bulog Baru Harus Dianulir

Jakarta, law-justice.co - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai bahwa Pengangkatan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai upaya Menteri BUMN, Erick Thohir cari perhatian (caper) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Namun kata dia, upaya itu nampaknya blunder.

Sebagai informasi, Mayjen TNI Novi Helmy ditunjuk menjadi Dirut Bulog berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/ MBU/02/2025 yang diteken Menteri BUMN, Erick Thohir, pada 7 Februari 2025.

Padahal dalam Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 34/2004 jelas-jelas dinyatakan bahwa TNI aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil, kecuali mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

“Menteri BUMN Erick Thohir tampaknya blunder saat mengangkat Dirut Bulog dari TNI aktif. Sebab, dalam UU TNI tidak diperkenankan TNI aktif masuk dan memimpin institusi sipil,” katanya seperti melansir rmol.id, Kamis 13 Februari 2025.

Selain itu, kata Jamiluddin, bahwa aturan TNI aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil itu juga menjadi amanat dari reformasi tahun 1998.

Karena itu, Jamiluddin berpandangan bahwa demi amanat reformasi dan UU TNI, Erick Thohir seharusnya menganulir pengangkatan TNI aktif Mayjen Novi Helmy menjadi Dirut Bulog.

“Setidaknya Mayjen Novi Helmy dipensiunkan dini dahulu dari TNI aktif. Dengan begitu, penempatan Novi Helmy sebagai Dirut Bulog sudah tidak melanggar UU TNI,” kata mantan Dekan IISIP ini.

Mayjen TNI Novi Helmy ditunjuk menjadi Dirut Bulog berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/ MBU/02/2025 yang diteken Menteri BUMN, Erick Thohir, pada 7 Februari 2025. Dia menggantikan Wahyu Suparyono yang menjabat selama lima bulan sebelumnya.

Mayjen Novi Helmy Prasetya sebelumnya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI. Dia memulai jabatan Dirut Bulog bersama dengan Direktur Keuangan Bulog, Hendra Susanto.