Luhut Boncorkan Dana Bansos Rp500 Triliun, Cuma Separuh Tepat Sasaran
Luhut Boncorkan Dana Bansos Rp500 Triliun, Cuma Separuh Tepat Sasaran foto (Antara) (Imamatul Silfia)
law-justice.co -
Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa selama lima tahun terakhir, dari total Rp500 triliun anggaran hanya separuh yang benar sampai ke tangan yang berhak. Sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaaikan pemerintah tengah melakukan pembenahan dan perbaikan penyaluran bansos.
"Saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak," ucap Luhut dalam akun Instagram pribadinya dikutip, Sabtu 8 Februari 2025.
"Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama," sambungnya.
Menurutnya dalam rangka pembenahan dan perbaikan dalam penyaluran bansos, ia berdiskusi dengan Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
"Saya sampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan transformasi besar melalui digitalisasi bansos, memastikan bahwa setiap bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat," ungkap Luhut.
Luhut pun mengungkapkan langkah pertama adalah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: DTKS, Regsosek, dan P3KE.
Konsolidasi ini akan diuji silang dengan basis data kependudukan (SIAK) milik Kemendagri agar lebih akurat.
"Saya bersyukur, BPS telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan," jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga akan menyinkronkan data penerima manfaat dengan program perlindungan sosial lainnya bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG agar kualitas data semakin baik.
"Semua ini adalah bagian dari GovTech, ekosistem digital pemerintahan yang diminta oleh Presiden Prabowo agar rampung pada 17 Agustus nanti. Kami bekerja keras agar sistem ini menjadi solusi jangka panjang, memastikan bansos benar-benar membantu mereka yang membutuhkan, tanpa kebocoran dan tanpa penyimpangan," beber Luhut.
Saya percaya dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, transparan, dan berkeadilan," tandasnya.
Tanggapan redaksi sewordcom di chanel media sosial : Dulu jadi pejabat ,tapi baru berani bicara sekarang mengkritik pemerintah yang lalu.
Sekarang baru membuka kenyataan saat ini , loh pas pejabat sebagai Menko marinvest sejak 2016 sampai 2014 24 kenapa diam aja enggak mengungkapkan hal
ini kan 5 tahun terakhir atau 2019 hingga 2024 pak luhub itu kan di lingkaran inti itu ada di pemerintahan.
Jangan buat rakyat penasaran loh pak ini yang 250 triliun ke mana ini .
Harus diuncit ini diuncit tah dikejar ini lantas menduga-duga sesuatu loh pak ini lah Jelaskan saja anda hanya separuh distribusi banos yang sesuai kriteria lantas separuhnya lagi ke mana dialirkan ke mana Oh ini masyarakat harus tahu ini.
Opung Luhut Sebagai pejabat jaman lama pemerintahan sebelumnya harusnya jangan baru berani bicara sekarang.




Komentar