Respon Jokowi soal Tudingan Kerahkan Parcok di Pilkada 2024

Sabtu, 30/11/2024 08:25 WIB
Akhir Pekan Ini Jokowi Akan Ajak Luthfi-Yasin Blusukan Keliling Jateng. (rmol Jateng).

Akhir Pekan Ini Jokowi Akan Ajak Luthfi-Yasin Blusukan Keliling Jateng. (rmol Jateng).

Jakarta, law-justice.co - Presiden ketujuh Indonesia Joko Widodo merespons tudingan terkait dirinya mengerahkan partai cokelat (parcok) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Sumatera Utara.

Partai cokelat atau Parcok merupakan istilah yang belakangan diasosiasikan dengan aparat kepolisian.

Jokowi menyerahkan jawaban ke calon gubernur Sumut nomor urut 1, Bobby Nasution, yang juga merupakan menantunya tersebut.

"Tanyakan ke Pak Bobby," kata Jokowi saat berkunjung ke Kota Medan, Jumat (29/11).

"Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan," ucapnya.

Hal itu disampaikan setelah Jokowi disebut-sebut menggunakan partai cokelat untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya di pemilihan gubernur (Pilgub) Sumut 2024.

Selain diduga memenangkan menantunya tersebut, Jokowi juga dituduh melakukan hal serupa untuk memenangkan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jawa Tengah.

Jokowi meminta pihak yang merasa keberatan untuk melaporkan masalah itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau membawa perkara tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

"Karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu. Kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK kan ada mekanismenya,"jelasnya dilansir dari CNN Indonesia.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya menuding aparat kepolisian telah menyalahgunakan kekuasaan dalam Pilkada serentak 2024.

"Kami menerima begitu banyak laporan-laporan tentang penyalahgunaan kekuasaan dari Polri. Semula kami menyebut sebagai oknum," ujar Hasto saat konferensi pers di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/11).

"Tetapi melihat terjadi begitu banyak di wilayah maka itu tidak lagi oknum."

Hasto menyebut beberapa wilayah yang diduga mendapatkan campur tangan polisi, seperti Sulawesi Utara, Boyolali, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Sumatera Utara.

"Ini menunjukkan suatu kekhawatiran terhadap sisi-sisi gelap demokrasi yang akan mengancam pelaksanaan Pilkada secara demokratis, jujur, dan adil," kata Hasto.

Hasto pun menuding campur tangan institusi kepolisian ini semata-mata untuk melanggengkan ambisi kekuasaan Jokowi.

"Rakyat sudah gelisah dengan keterlibatan `Partai Cokelat` yang mengabdi pada keluarga dan ambisi kekuasaan Jokowi," tutur Hasto.***

 

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar