Utangan Baru ke China, Prabowo Gadaikan Kedaulatan RI di LCS

[INTRO]

Salah satu oleh oleh hasil kunjungan Presiden Prabowo ke mancanegara adalah berhasil membawa pulang investasi US$10,07 miliar atau sekitar Rp157 triliun (asumsi kurs Rp15.660) dari kunjungannya ke China. Investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) antara perusahaan Indonesia dan China.

Kunjungan Prabowo juga menghasilkan komitmen Pemerintah China untuk mendukung pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).Dukungan itu dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) bertajuk Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto."Ya mereka (pemerintah Tiongkok) akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini," ucap Airlangga seperti dikutip media.

Kesepakatan kerjasama Prabowo dengan Pemerintah China yang membuahkan investasi dan dukungan program makan siang gratis dari China tersebut dinilai tidak gratis alias ada kompensasinya. Kompensasinya adalah digadaikannya kedaulatan Indonesia. Ujung ujungnya Prabowo dinilai sebagai pengkhianat bangsa.

Mengapa kesepakatan investasi dan dukungan pemerintah China pada pelaksanaan program makan siang gratis itu dinilai telah dibarter dengan hilangnya kedaulatan negara Indonesia ?. Benarkah dalam hal ini pemerintah Prabowo telah mengkhianati bangsa Indonesia karena diduga telah menggadaikan kedaulatan bangsa ?

Barter Kedaulatan ?

Seperti diketahui, Prabowo melawat ke China sebagai negara pertama yang dikunjunginya.  Usai bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan pejabat tinggi lainnya, Prabowo kemudian menggelar konperensi bersama.

Dalam konperensi pers itu, Pemerintah RI dan China mengeluarkan pernyataan bersama. Pernyataan bersama RI dan China ini diunggah di situs resmi pemerintah China. Ada 14 poin pernyataan kesepakatan dimana di poin ke-9 menjadi sorotan terkait dengan batas Laut China Selatan (LCS) atau Laut Natuna Utara.

Dalam poin 9 disebutkan kedua pihak sepakat menciptakan kerja sama maritim. RI-China. Kedua belah pihak telah mencapai kesepahaman bersama yang penting mengenai pengembangan bersama di bidang-bidang yang memiliki klaim yang tumpang tindih dan sepakat untuk membentuk Komite Pengarah Bersama.

Adanya Kesepakatan Bersama di bidang bidang yang memiliki klaim tumpang tindih tersebut tersebut (jika yang dimaksud adalah terkait dengan wilayah Naturan Utara atau  kawasan LCS, maka ini dapat menjadi perubahan kebijakan yang signifikan bagi Indonesia.

Untuk diketahui, salah satu konflik klasik soal isu kedaulatan antara Indonesia dan China, adalah konflik kedaulatan di Laut Natuna Utara. China mengklaim, perairan Natuna Utara adalah wilayahnya, berdasarkan klaim Nine Dash Line. Sementara Indonesia, menyatakan wilayah perairan laut Natuna Utara adalah Wilayah kedaulatan Indonesia berdasarkan UNCLOS, dimana China juga termasuk negara anggotanya.

China masih memaksakan, wilayah kedaulatan Indonesia sebagai wilayah china. Padahal, China menjadi negara anggota UNCLOS. UNCLOS sendiri, telah membuat norma tentang batas laut hingga Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).Berdasarkan norma UNCLOS, wilayah perairan Laut Natuna Utara adalah Wilayah Indonesia.

Oleh karena itu dengan adanya Kesepakatan Bersama yang penting mengenai pengembangan bersama di bidang-bidang yang memiliki klaim yang tumpang tindih tersebut memunculkan adanya dugaan telah terjadinya pergeseran arah politik pemerintah Indonesia dalam menyikapi kondisi terkini di Natuna Utara.

Pemerintah Indonesia  yang selama ini konsisten menolak klaim China atas Sepuluh Garis Putus, dinilai telah melunak sehingga mengakui klaim pemerintah China. Perubahan arah kebijakan ini juga dipertanyakan oleh Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum Internasional UI):  "Apakah kebijakan Indonesia terkait klaim sepihak China memang  telah berubah?" (Juwana, 2024) .

Akibat perubahan kebijakan itu, pemerintah Prabowo banyak dikritik oleh para pengamat karena dinilai telah menggadaikan kedaulatan bangsa dan karenanya ia dianggap sebagai pengkhianat negara.

Seorang pengamat politik yang bernama Ahmad Khozinudin yang mengaku sebagai  Sastrawan Politik, menyebut Prabowo telah membarter kedaulatan negara dengan kompensasi makan siang gratis yang menjadi program andalannya. “ Sungguh, suatu sikap politik yang tidak mencerminkan seorang Negarawan, apalagi seorang Jenderal penjaga kedaulatan Negara” tulisnya.

Menurutnya dengan kesediaan Prabowo menjalin kerjasama dengan China di Natuna Utara telah mengubah posisi Indonesia untuk memetakan kembali wilayah kedaulatan dan batas-batasnya. “Sudah dapat dipastikan, sebagian wilayah NKRI akan diserahkan kepada China, dengan disepakatinya sejumlah titik perbatasan wilayah baru yang akan dibahas dan disepakati oleh kedua Negara”, imbuhnya.

Kritik tajam juga disampaikan oleh M. Rizal Fadillah, pemerhati politik dan Kebangsaan. Dalam tulisannya yang dimuat di law-justice, tanggal 13/11/2024 dibawah judul “Ketika Prabowo Mengkhawatirkan”, ia menilai kesepakatan kontroversial antara Xi Jinping dengan Prabowo.

Menurutnya dengan adanya kesepakatan kerjasama China dan Indonesia itu berarti Pemerintah Prabowo telah mengakui klaim China atas “Nine Dash Line” laut “warisan” yang berkonsekuensi mengambil sebagian laut milik Indonesia.

Pengakuan ini menurutnya melanggar Hukum Laut Internasional dan  ini jelas berbahaya karena bermakna menggerus kedaulatan negara Republik Indonesia. Prabowo berkhianat tanpa rasa bersalah, malah sepertinya dia yang riang gembira.

Rizal Fadillah juga menyayangkan mengapa Prabowo harus “mengemis” ke China untuk melaksanakan program makan siang bergizi gratis yang menjadi andalannya. “Sungguh memalukan bangsa yang selalu dipidatokan sebagai “besar”, “merdeka”, “tidak didikte asing” ternyata ditempatkan sebagai pengemis yang diberi makan gratis oleh China”, tulisnya.

Dituding sebagai pihak yang telah menggadaikan kedaulatan negara sekaligus sebagai pengkhianat negara tentu saja Prabowo tidak terima. Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberikan penjelasan soal sikap Indonesia terhadap LCS atau Natuna Utara.

Prabowo menghormati semua pihak namun tetap mempertahankan kedaulatan Indonesia.Penegasan itu diungkap Prabowo dalam keterangan persnya di Washington DC, Amerika.

"Laut China Selatan kita bahas, saya katakan kita ingin kerja sama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita," kata Prabowo dalam keterangan pers di Washington DC yang dapat dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (14/11/2024).

Prabowo menekankan dia selalu mencari peluang kerja sama dengan siapapun termasuk China. Ia yakin kolaborasi akan lebih baik ketimbang melakukan konfrontasi dengan mereka.

"Tapi kita memilih, saya memilih selalu mencari peluang untuk kerja sama. Saya percaya kolaborasi, kerja sama, selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik," ucapnya seperti dikutip media.

Memperkuat penjelasan Prabowo, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI pun memberi penjelasan lanjutannya. Kemlu mengatakan kerja sama maritim Indonesia dengan China sebagai bentuk perdamaian di kawasan. Dia menyebut kerja sama itu tidak dimaknai pengakuan atas `9 dash lines`. "Kerja sama ini tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim `9-Dash-Lines`," tulis Kemlu dalam keterangan pers tertulisnya di situs resminya.

Prabowo Berkhianat ?

Selama bertahun-tahun, LCS telah menjadi area pertikaian yang dipenuhi klaim tumpang tindih dari banyak negara, termasuk China, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei, dan Indonesia.

Sengketa ini telah menimbulkan ketegangan yang tidak hanya mempengaruhi stabilitas regional, tetapi juga keamanan dan kepentingan ekonomi global karena melibatkan pula negara besar seperti Amerika.

Pemerintah Indonesia Indonesia sendiri sejak zaman Ali Alatas yang menjabat Menteri Luar Negeri pada masa orde baru (Orba) pernah mempersoalkannya. Namun, hingga saat ini persoalan itu tidak ada jalan keluarnya.

Bila masalah di LCS muncul, Pemerintah China  selalu menegaskan bahwa negaranya tidak memiliki sengketa dengan Indonesia berkaitan dengan kedaulatan Indonesia. Menjadi pertanyaan tentunya mengapa China terus menghindar dan tidak mau secara tegas menyatakan bahwa mereka memiliki sengketa wilayah laut dengan Indonesia?.  

Mungkin daripada  terus menerus memperburuk ketegangan dan risiko konflik, akhirnya pemerintah Prabowo berinisiatif bekerjasama dengan China untuk menjadikan kawasan LCS menjadi kawasan pembangunan bersama untuk memakmurkan rakyat di sekitarnya.

Kiranya bisa dimaklumi, kawasan LCS merupakan wilayah yang kaya sumber daya. Dimana kawasan ini jika dikelola dengan baik, dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi semua negara yang ada disekitarnya.Sebagai contoh, kerjasama di sektor perikanan bisa menjadi salah satu langkah awal yang nyata.

Negara-negara yang terlibat dapat membentuk organisasi pengelolaan perikanan bersama yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan mencegah penangkapan ikan yang berlebihan oleh salah satu negara.

Demikian pula, pengembangan infrastruktur maritim seperti pelabuhan dan pusat penyelamatan dapat dilakukan secara kolaboratif untuk meningkatkan keselamatan pelayaran di kawasan LCS dan sekitarnya.

Selain sektor perikanan, eksploitasi minyak dan gas juga bisa menjadi fokus kerjasama. Dengan pembentukan konsorsium internasional, negara-negara yang bersengketa dapat berbagi keuntungan dari sumber daya ini secara proporsional diantara mereka. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan, agar tidak ada negara yang merasa dirugikan atau dieksploitasi oleh negara lainnya.

Upaya pembangunan bersama di wilayah yang disengketakan, sebenarnya bukanlah hal baru di dunia. Ada beberapa contoh sukses yang dapat dijadikan acuan, seperti Zona Pembangunan Bersama di Teluk Thailand antara Thailand dan Malaysia.

Kesepakatan tersebut memungkinkan kedua negara untuk mengeksplorasi sumber daya minyak dan gas secara bersama-sama, tanpa menyelesaikan sengketa kedaulatan diantara mereka. Kerjasama ini terbukti berhasil meningkatkan ekonomi dan menjaga stabilitas hubungan kedua negara.

Hal yang sama terjadi pula di Laut Barents, yang melibatkan negara Norwegia dan Rusia. Kedua negara telah mencapai kesepakatan untuk melakukan eksplorasi bersama sumber daya minyak dan gas yang sebelumnya menjadi sumber sengketa diantara mereka.

Kedua negara tersebut pada akhirnya menyadari pentingnya kerjasama untuk kemakmuran bersama. Kesepakatan ini berhasil mengurangi ketegangan dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi kedua negara.

Negara negara yang disebutkan diatas sepertinya sepakat untuk  memanfaatkan sumber daya di dikawasan yang disengketakan untuk kepentingan bersama. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka mampu mengelola perbedaan dengan cara yang damai dan konstruktif untuk kepentingan bersama

Sepertinya fenomena tersebut telah menginspirasi pemerintah Prabowo untuk pada akhirnya bersedia bekerjasama dengan Pemerintah China di kawasan CLS yang selama ini menjadi sumber sengketa antara China dengan negara negara ASEAN seperti Vietnam, Philipina, Brunei Darusalam dan Malaysia bahkan Amerika.

Sebuah terobosan politik yang berani dari seorang Prabowo dalam menyikapi kondisi di CLS yang selama bertahun tahun tidak ada jalan keluarnya. Terobosan kebijakan yang oleh sebagian orang dinilai sebagai bentuk pengkhianatan karena telah menggadaikan kedaultan negara.

Dalam konteks tersebut, apakah Prabowo memang telah berkhianat pada bangsa negara atau ia berpikir lebih maju untuk memaknai kedaulatan bukan semata mata klaim kosong diatas peta belaka ?. Karena pada hakekatnya kedaulatan yang sebenarnya adalah kedaulatan yang diabdikan untuk kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Bagaimana menurut pemikiran Anda ?