Soal Kritikan dari Masyarakat Sipil, Presiden Prabowo Inkonsisten
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan pertama pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPR RI, Jakarta, pada Jumat, 15 Agustus 2025. (Foto: BPMI Setpres)
law-justice.co - Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Adinda Tenriangke Muchtar menegaskan bahwa pernyataan terbaru Presiden RI, Prabowo Subianto terkait kritik masyarakat sipil sebagai sikap yang tidak konsisten terhadap sikap sebelumnya saat awal menduduki pemerintahan.
Menurut dia, pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut pengamat pengkritik pemerintah didanai oleh pihak asing sangat disesalkan.
“Karena sebelum-sebelumnya kan pemerintah mengatakan terbuka atas masukan dan kritik dari masyarakat, tapi tampaknya hal itu tidak konsisten dilakukan,” ujarnya seperti melansir rmol.id.
Oleh karenanya, Adinda mengaku tidak heran apabila indeks demokrasi, termasuk kepercayaan terhadap lembaga-lembaga atau pilar demokrasi terkait juga rendah, termasuk kepada DPR di berbagai level, tidak hanya di tingkat nasional.
“Hal ini juga jelas menunjukkan bahwa kebebasan akademik, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi masih rentan di Indonesia,” kata Adinda.
Lebih lanjut, Adinda juga menyinggung soal penyerangan terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, termasuk kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto beberapa waktu lalu.
“Hal ini jelas menjadi sinyal yang negatif dan mengkhawatirkan bagi demokrasi di Indonesia,” demikian Adinda.




Komentar