Kabinet Gemuk Presiden Prabowo; Resiko Overweight & Obesitas

law-justice.co - Sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 yang lalu , sudah ada 108 orang calon menteri, wamen, dan kepala lembaga negara setingkat menteri  yang hampir dapat dipasikan akan mengisi jajaran pejabat tinggi negara, anggota kabinet  Presiden Prabowo.

Angka 108 orang dalam sebuah kabinet pemerintahan ini, merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia, setelah Kabinet 100 Menteri di ujung era Pemerintahan Presiden Sukarno pada tahun 1966.

Angka 108 ini, diluar pejabat tinggi, di Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kepolisian, TNI, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, yang jumlah keseluruhannya mungkin mencapai ratusan juga. Banyaknya tokoh yang dipanggil oleh Prabowo menjadi tanda pembentukan kabinet gemuk bahkan super gemuk yang akan diumumkan nanti pasca pelantikannya.

Istilah "kabinet gemuk" merujuk pada pemerintahan yang memiliki jumlah menteri dan pejabat tinggi yang lebih banyak dari biasanya. Dalam konteks Prabowo Subianto, ini menggambarkan potensi kabinet dengan banyak pos kementerian, mencakup berbagai bidang strategis dan teknis. Kebijakan ini seringkali mendapat kritik karena dianggap kurang efisien dan cenderung lebih mengutamakan aspek politik ketimbang efektivitas pemerintahan.

Mengapa kabinet gemuk itu menjadi pilihan pasangan Prabowo -Gibran Rakabuming Raka ?. Apa sebenarnya Plus Minus  Kabinet gemuk yang dibentuknya ?. Benarkah kabinet gemuk itu menjadi pilihan sulit bagi pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka  ?

Rasionalitas Pilihan Prabowo

Jauh hari sebelumnya, Prabowo memang telah memberi sinyal untuk merangkul seluruh pihak dalam pemerintahannya. Hal itu akan diwujudkan melalui pembentukan kabinet jumbo. Menurutnya, pembentukan kabinet gemuk ditujukan agar seluruh aspirasi politik dapat diakomodir dalam pemerintahannya.“Tapi saya harus merangkul semua kelompok harus ada perwakilan harus ada perwakilan harus ada Indonesia Timur tengah suku B suku A, ini Indonesia,” begitu katanya.

Prabowo membantah jika pembentukan kabinet jumbo tersebut terlihat berlebihan. Pasalnya, jika dibandingkan dengan penduduk negara Timor Leste yang tidak lebih besar dari salah satu wilayah di Jawa Barat, yakni Bogor.

Menurutnya, satu negara Timor Leste yang jumlah penduduknya lebih kecil dari Bogor saja bisa memiliki 28 menteri.“Timor Leste penduduknya kalau tidak salah 1,3 juta, lebih kecil dari Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Kabinetnya, menterinya tau nggak berapa? 28 menteri. Kenapa? karena dia koalisi juga,” ujarnya.

Selain itu, Prabowo juga membandingkan luas Indonesia bisa sama besar dengan benua Eropa yang memiliki 27 negara dan tentunya dengan jumlah kabinet lebih banyak.Oleh sebab itu, kata Prabowo, kabinet yang "gemuk" itu telah disiapkan agar bisa lebih optimal dalam mengurus seluruh wilayah Indonesia

."Saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang `oh kabinet Prabowo, kabinet gemuk, banyak` ya negara kita besar bung," pungkasnya.

Alasan yang disampaikan oleh Prabowo tersebut memang cukup rasional, namun demikian untuk memahami rasionalitas dibalik alasan tersebut, penting bagi kita untuk membandingkannya dengan kebijakan struktur pemerintahan di negara-negara besar lainnya.

Sebagai contoh Tiongkok yang memiliki wilayah yang sangat luas, yakni 9,56 juta km, dan jumlah penduduk mencapai 1,4 miliar jiwa. Namun, negara ini hanya memiliki 26 kementerian. Luas wilayah Tiongkok hampir enam kali lipat dari luas wilayah Indonesia, tetapi struktur pemerintahan yang lebih ramping dengan jumlah kementerian yang lebih sedikit jumlahnya.

Kita juga bisa membandingkan dengan India. Negara India  dengan populasi 1,3 miliar jiwa dan wilayah seluas 3,3 juta km memiliki 58 kementerian. Jika dibandingkan, luas wilayah India hampir dua kali dari luas wilayah Indonesia. Namun, jumlah kementerian di India memang lebih banyak daripada Tiongkok, tetapi tetap proporsional dengan tantangan dan jumlah penduduk yang sangat besar.

Perbandingan lain dengan Amerika Serikat, yang memiliki wilayah seluas 9,8 juta km dan populasi sebesar 333,4 juta jiwa. Namun, jumlah kementeriannya hanya sekitar 15 kementerian. Meskipun wilayahnya sangat luas dan jumlah penduduknya cukup besar, struktur kementerian di Amerika Serikat tetap lebih ramping dibandingkan dengan rencana kabinet yang diusulkan oleh Prabowo.

Indonesia dengan luas wilayah sekitar 1,9 juta km dan populasi 275,5 juta jiwa pada tahun 2022, rencana Prabowo untuk menambah jumlah kementerian menjadi 44-46 patut dikaji lebih mendalam. Apakah "kabinet gemuk" ini memang diperlukan untuk mengakomodasi keragaman etnis dan tantangan wilayah yang luas, atau ada pertimbangan lain yang memotivasi langkah ini?

Publik berhak untuk mengkritisi dan mengevaluasi kebijakan ini agar penambahan struktur pemerintahan tidak justru menambah beban birokrasi tanpa peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Kebutuhan akan lebih banyak kementerian harus dibuktikan dengan pertimbangan yang matang dan didukung data yang jelas, dibandingkan dengan kondisi negara-negara lain yang memiliki wilayah dan jumlah penduduk yang lebih besar, namun mampu mempertahankan struktur kementerian yang lebih ramping.

Berdasarkan perbandingan tersebut di atas, sepertinya tidak ada alasan rasional yang kuat dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk untuk menambah jumlah kementerian di Indonesia. Rencana pembentukan kabinet gemuk  tampaknya lebih didorong oleh alasan politik ketimbang kebutuhan administrative pemerintahan.

Plus Minus

Sepertinya alasan Prabowo membentuk kabinet gemuk  berdasarkan pertimbangan luasan gegrafis dan jumlah penduduk dinilai tidak cukup kuat menjadi dasar argumentasinya. Sebenarnya ada alasan lain yang lebih masuk akal dan ini termasuk menjadi nilai plus pembentukan kabinet jumbo. Alasan tersebut diantaranya

Pertama, Demi Stabilitas Pemerintahan. Harus dipahami bahwa Politik Indonesia terkenal dengan dinamika koalisi yang kompleks. Dengan membentuk kabinet yang luas, Prabowo dapat memastikan bahwa setiap partai yang mendukungnya mendapatkan peran dalam pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk meredam potensi konflik dan menjaga kestabilan politik dalam negeri. Sebagai mantan Menteri Pertahanan, Prabowo paham pentingnya menjaga kohesi politik di tengah beragamnya kepentingan politik.

Terdapat kekhawatiran bahwa pemerintahan yang tidak inklusif dapat memicu ketidakstabilan politik, sebagaimana terlihat dalam sejarah pemerintahan Indonesia yang penuh konflik, seperti saat akhir Orde Baru dan periode terakhir pemerintahan SBY. Pemerintahan Jokowi dapat dianggap stabil hingga akhir masa jabatannya, meskipun ada instrumen politik tertentu yang digunakan untuk menjaga kestabilan, termasuk penggunaan kekuatan yang seharusnya tidak dibutuhkan dalam negara demokrasi.

Dengan demikian kabinet gemuk bisa menciptakan stabilitas jangka panjang. Dengan banyak pihak yang terlibat, pemerintah dapat menghindari gesekan politik yang dapat menggoyang kebijakan strategis. Stabilitas ini penting dalam mengatasi isu-isu besar seperti pembangunan infrastruktur nasional, penanganan pandemi, atau penguatan posisi Indonesia di kancah internasional.

Kedua, Memaksimalkan Pengaruh di Berbagai Bidang. Kabinet dengan lebih banyak kementerian memungkinkan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan di berbagai sektor lebih intensif. Dengan banyaknya pos kementerian, Prabowo bisa menunjuk ahli di bidang masing-masing untuk fokus pada agenda spesifik, seperti pembangunan infrastruktur, reformasi pendidikan, hingga penguatan pertahanan.

Dengan membagi tugas kepada lebih banyak menteri, pengawasan terhadap program-program pemerintah bisa menjadi lebih detail dan spesifik. Prabowo dapat menggunakan pendekatan ini untuk memastikan setiap sektor mendapatkan perhatian yang cukup, dari masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga pertahanan.

Ketiga, Mampu Mengakomodasi Talenta dan Kapabilitas. Indonesia memiliki banyak tokoh dengan kapabilitas tinggi di berbagai bidang. Kabinet gemuk dapat menjadi cara bagi Prabowo untuk mengakomodasi mereka yang punya pengalaman dan keahlian yang relevan. Dengan demikian, pemerintahannya diharapkan bisa menghadirkan solusi inovatif untuk tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa.

Sungguhpun ada juga nilai plusnya, namun pembentukan kabinet jumbo alias gemuk dinilai banyak pihak terlalu banyak nilai minusnya. Sebagaimana kritik kritik yang beredar di media, para pengamat banyak yang menyayangkan pembentukan kebinet gemuk yang di rancang oleh Prabowo.

Diantara kritik kritik yang mengemuka adalah terkait dengan beberapa hal dimana diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama Boros Anggaran Negara. Salah satu kritik utama terhadap kabinet gemuk adalah masalah efisiensi anggaran. Dengan jumlah menteri yang lebih banyak, otomatis biaya operasional pemerintah meningkat. Hal ini mencakup gaji menteri, fasilitas, hingga biaya perjalanan dinas. Di saat kondisi ekonomi global tidak stabil, keputusan untuk memperbesar kabinet bisa dipandang tidak bijaksana oleh sebagian masyarakat.

Di Indonesia setiap pejabat negara selalu dilengkapi protokol lengkap dengan `dayang-dayangnya` yang jumlahnya bervariasi tapi paling tidak ada sekitar 5 staf atau bisa jadi lebih, yang melayaninya, mulai dari sopir, ajudan, hingga staf kesekretariatannya.

Katakanlah ada sekitar 1.000 pejabat, dengan rata-rata 5 orang staf yang melayaninya, berarti ada sekitar 5.000 pegawai yang gajinya berasal dari uang pajak rakyat didedikasikan khususnya untuk melayani pejabat, yang jargonnya disebut "pelayan rakyat"

Selain itu para pejabat itu mempunyai Priviledge sangat,besar, bahkan untuk sekedar pintu masuk dan kursi saja dibedakan, mana untuk kalangan rakyat jelata, mana untuk para pejabat yang ngakunya "pelayan rakyat`.

Belum lagi jika bicara iring-iringan kendaraannya. Kalau tidak salah, satu pejabat tinggi diiringi minimal unit 2 unit motor pembuka jalan, 1 mobil didepan dan 1 mobil di belakang mobil yang ditumpangi pejabat tinggi bersangkutan.Artinya, ada sekitar 2.000 unit motor dan 2.000 unit mobil, dibutuhkan hanya untuk melayani pejabat, dan pembelian seluruh unit kendaraan itu, kembali berasal dari uang pajak yang dibayarkan rakyat.

Makanya wajar kalau kemudian muncul pertanyaan kalau benar ada 108 jumlah anggota kabinet ini tujuannya untuk apa? Bagi-bagi kue kekuasaan  untuk menghabiskan anggaran negara atau niat tulus membawa Indonesia lebih maju dan rakyatnya sejahtera ?.

Mantan Sekretaris Kabinet Inggris, Andrew Turnbull, dalam sebuah sesi dengar pendapat di Majelis Rendah Inggris, mengatakan bagaimana seorang menteri yang tak menerima gaji, tetap akan menguras anggaran publik jika dia bekerja dalam kabinet yang gemuk. (BBC.com, 14/10/2024).

Kedua, Menyulitkan Koordinasi. Semakin banyaknya Menteri, sudah hampir pasti akan  membuat koordinasi antar kementerian menjadi lebih kompleks. Koordinasi yang tidak efektif bisa berujung pada lambatnya implementasi kebijakan, tumpang tindih wewenang, dan kebijakan yang tidak sinkron. Ini dapat menghambat laju pemerintahan dan membingungkan masyarakat.

Perlu diingat pula bahwa Kementerian baru yang terbentuk, pasti tidak dapat langsung bekerja karena membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan menyusun program-program kerja. Pada akhirnya menjadi sumber inefisiensi tersendiri, mengingat kemungkinan duplikasi tugas pokok dan fungsi yang akan terjadi.

Belum lagi potensi munculnya konflik kewenangan yang tidak perlu di antara para pejabat birokrasi pada kementerian/lembaga. Dimana hal ini bisa menciptakan tumpang tindih kewenangan antar Kementerian/ Lembaga.

Sebagai contoh saat ini, persoalan kelestarian lingkungan melibatkan tiga kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM dan Kementerian PPN/Bappenas.Bagaimana kalau kementerian semakin banyak? Bagaimana koordinasinya?. Belum lagi kalau kita berbicara  struktur ke bawahnya, ke provinsi, kabupaten/kota (daerah).

Terlebih bagi provinsi-provinsi baru di papua, seperti Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat Daya, yang organisasi perangkat daerah atau OPD-nya masih rapuh.Ketika wacana kabinet gemuk merebak, perhatian publik fokus tidak hanya tertuju pada pemerintah pusat, tapi juga pada daerah-daerah yang sudah berjuang dengan birokrasi yang kurang efisien. Provinsi-provinsi baru di Papua, misalnya, mengalami kesulitan yang serius dalam merestrukturisasi OPD-nya agar sesuai dengan kebutuhan lokal.

Ketiga, Membuka Peluang Suburnya Praktek Korupsi. Kabinet gemuk yang sebagian anggotanya merupakan tokoh partai bisa memperbesar peluang terjadinya korupsi atau memainkan dana APBN untuk kepentingan pribadi atau partainya.

Selama ini sebagian besar menteri yang terlibat kasus korupsi merupakan mereka yang memiliki latar belakang bidang politik. Fenomena ini bisa terjadi lantaran menteri-menteri tersebut lebih mendulukan kepentingan partai saat membuat kebijakan daripada kepentingan umum atau negara. Mayoritas menteri-menteri yang terlibat dalam kasus korupsi itu adalah utusan partai.

Ketika para menteri yang dilantik itu berlatar belakang partai, dan masih menjabat, masih aktif sebagai anggota partai, otomatis memang independensi menteri dalam membuat kebijakan itu tentu akan sulit untuk dijaga. Artinya memang kakinya menteri ini satunya ada di partai, satunya di pegang presiden.

Karena itu banyak pihak yang meragukan kabinet mendatang bisa bekerja dengan baik mampu menjaga APBN untuk tidak dikorupsi.  Sebab bisa jadi setiap anggaran yang ada malah digunakan untuk kepentingan partai, baik itu dalam bentuk korupsi atau bagi-bagi proyek pemerintah.Apakah benar-benar kabinet yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo nantinya  akan benar-benar bisa membebaskan diri dari `main-main APBN` ini ?

Pilihan Sulit Prabowo ?

Kabinet ramping memang menawarkan beberapa keuntungan dalam hal penghematan anggaran dan potensi peningkatan koordinasi, tetapi tidak otomatis menjamin efisiensi pemerintahan. Tantangan yang muncul dari beban kerja yang lebih besar pada setiap menteri, risiko ketegangan politik, serta kompleksitas birokrasi baru bisa menjadi penghalang bagi efektivitas kabinet ramping.

Sebaliknya, ukuran kabinet yang ideal bukan semata-mata tergantung pada jumlah menteri, melainkan pada kapasitas manajerial, koordinasi antar lembaga, serta prioritas kebijakan yang jelas. Pemerintahan yang efisien adalah pemerintahan yang mampu mengelola sumber daya manusia dan birokrasi dengan baik, terlepas dari apakah kabinetnya ramping atau gemuk.

Yang terpenting adalah bagaimana presiden dan para pemimpin kementerian mampu mengelola pemerintahan dengan baik, dengan visi yang jelas, serta kemampuan untuk merespons tantangan-tantangan yang semakin kompleks di era globalisasi ini.

Perlu diingat bahwa situasi Indonesia saat ini menuntut adanya pemerintahan yang efektif dan efisien, dengan kemampuan bergerak secara lincah dan melayani rakyat sesuai dengan mandat konstitusi. Pemerintahan yang efektif dan efisien merupakan kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas-tugas negara, terutama dalam menghadapi krisis global dan domestik yang semakin kompleks, seperti krisis pangan. 

Pemerintahan yang efektif dan efisien seharusnya berfokus pada peningkatan kinerja birokrasi, bukan sekadar memperluas struktur semata tapi juga tergantung pada top leadernya. Kalau potensi SDM di kabinet gemuk Prabowo tidak bisa dimaksimalkan fungsinya dikhawatirkan mereka hanya akan menjadi tempat penampungan sumber daya manusia yang berlebihan dengan fungsi terbatas, tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Yang jelas, keputusan Prabowo untuk membentuk kabinet gemuk menuntut kehati-hatian dalam implementasi, memastikan bahwa kabinet besar ini bukan hanya sekadar strategi bagi-bagi kursi, melainkan benar-benar dapat menggerakkan roda pemerintahan ke arah yang lebih baik.

Publik perlu mengawal setiap langkah kebijakan yang diambil, serta memastikan bahwa apapun bentuk kabinetnya, tujuan utamanya tetaplah untuk kesejahteraan rakyat. Kini, bola ada di tangan Prabowo dan timnya--mampukah mereka membuktikan bahwa kabinet gemuk adalah jalan terbaik untuk Indonesia yang lebih maju kedepannya ?