Prabowo Bakal Buat Kementerian Penerimaan Negara & Rombak Kemenkeu
Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato usai ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Pidato itu disampaikan Prabowo dalam keterangan pers di depan kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024). Robinsar Nainggolan
law-justice.co - Mantan Gubernur Bank Indonesia yang juga Dewan Penasihat Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah menyatakan bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara usai dilantik pada 20 Oktober mendatang.
Selain itu katanya, Prabowo juga akan merombak Kementerian Keuangan. Dengan perombakan itu, nantinya, Kementerian Penerimaan Negara akan menjadi gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
"Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," ujarnya dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9).
Selain membentuk kementerian penerimaan negara, Prabowo juga bakal melakukan transformasi Kementerian BUMN. Burhanuddin menyebut nilai BUMN mencapai US$1 triliun, tetapi kontribusinya terhadap negara harus lebih digenjot.
Dia menuturkan perubahan nomenklatur kementerian/lembaga era Prabowo dilakukan mulai Januari 2025.
"Harus ada transformasi kelembagaan transformasi bisnis, transformasi kultural, transformasi manajemen. Jadi itu ya nanti barang kali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang," pungkasnya.
Prabowo memang pernah berjanji memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jika menang di Pilpres 2024.
Janji ini tertuang dalam `8 Program Hasil Terbaik Cepat` yang akan jadi fokus Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.
Nantinya, pemisahan itu akan berujung pada Badan Penerimaan Negara (BPN) yang berada langsung di bawah presiden.
Pembentukan BPN dilakukan dengan niat menggenjot penerimaan negara, baik itu dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Komentar