ICW Duga KPK Politisasi Kasus Korupsi Gus Muhdlor

Jakarta, law-justice.co - Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga adanya politisasi dalam pengusutan kasus korupsi pemotongan dan penerimaan uang PNS yang menjerat Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor sebagai tersangka. Peneliti ICW Diky Anandya mewanti-wanti politisasi kasus ini lantaran penetapan tersangka Gus Muhdlor dilakukan KPK pasca-Pilpres 2024.

"Bahwa pada akhirnya penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemilihan umum, ini juga telah menimbulkan insinuasi negatif di tengah masyarakat," kata Diky, seperti dikutip Republika, Rabu (17/4/2024).

Diky menilai penetapan tersangka terhadap Gus Muhdlor sebenarnya bisa dilakukan setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sidoarjo. Apalagi peran Gus Muhdlor dalam kasus itu sudah disampaikan KPK secara terang.

"Padahal jika dicermati lebih lanjut, dari keterangan pers KPK sendiri disebutkan bahwa peran Muhdlor Ali sudah cukup terang dalam perkara ini," ujar Diky.

Oleh karena itu, Diky menduga kasus ini berpeluang dipolitisasi. Terlebih lagi, kubu Gus Muhdlor berencana melawan KPK dengan mengajukan praperadilan.

"Dalam perkara ini, terutama sikap yang ditunjukkan Muhdlor Ali sendiri, memberikan kita gambaran yang jelas mengenai potensi politisasi penegakan hukum," ujar Diky.

Muncul dugaan, awalnya Gus Muhdlor mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Sebab Gus Muhdlor disokong PKB selaku parpol pengusung Anies-Imin di Pilbup Sidoarjo.

Tapi Gus Muhdlor tiba-tiba beralih dukungan dengan hadir dalam deklarasi mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pondok Pesantren (Ponpes) Bumi Shalawat, Desa Lebo, Sidoarjo, Kamis (1/2/2024). Kehadirannya itu tak jauh dari momentum lolosnya Gus Muhdlor dari OTT di Sidoarjo.

"Kita tahu bahwa tak lama setalah rumah dinasnya digeledah, Ia justru menggelar semacam deklarasi untuk mendukung calon presiden tertentu," ujar Diky.

Dengan saratnya nuansa politik, Diky mensinyalir Gus Muhdlor berpeluang mempengaruhi proses hukum di KPK. "Jika asumsi ini benar adanya, maka bukan tidak mungkin, ke depan, langkah Bupati Sidoarjo ini akan menjadi preseden untuk melakukan politisasi penegakan hukum," ujar Diky.