Gerindra Terbuka Jika PDIP Gabung Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran
Konferensi Pers TKN Prabowo-Gibran terkait dugaan kecurangan Pemilu di Jawa Tengah dan Jawa Timur di Media Center TKN, Jakarta Seatan, Minggu (28/1/24). Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Habiburokhman mengatakan, di Jawa Tengah pihaknya mendapat informasi bahwa sekitar minggu ketiga Januari 2024 ada petinggi parpol yang mengumpulkan penyelenggara Pemilu di sebuah Hotel. Robinsar Nainggolan
Jakarta, law-justice.co - Partai Gerindra membuka kemungkinan untuk PDIP masuk dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, meski kini masih bergulir sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. PDIP dinilai sebagai parpol yang memiliki kesamaan pandangan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan bahwa, Prabowo Subianto bakal bersikap terbuka apabila PDIP ingin bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran kelak.
"Kalau PDIP berkenan bergabung, yang saya tangkap, Pak Prabowo tentu akan sangat welcome," kata Habiburokhman dalam keterangannya, dikutip Sabtu (30/3/2024).
Habiburokhman mengungkapkan sikap politiknya terkait PDIP, menyusul isu Ganjar Pranowo ditawari kursi menteri. Habiburokhman mengatakan, penawaran kursi menteri harus via partai dalam sistem politik Indonesia. Jika ingin menawarkan kursi menteri kepada Ganjar, tentu komunikasi harus dibangun dengan PDIP.
"Tidak mungkin misalnya Mas Ganjar kan kader PDIP, kita tawarkan langsung ke beliau, nggak mungkin juga. Jadi opsinya kami membuka diri terhadap teman-teman partai politik lain (untuk mendukung Prabowo-Gibran)," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Bambang Wuryanto, tak mau berkomentar banyak soal sikap partainya usai Pemilu. Sebab, keputusan terkait menjadi koalisi atau oposisi dari kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berada di tangan Megawati Soekarnoputri.
"Bahwa persoalan apakah PDI Perjuangan akan bergabung dengan pemerintahan atau di luar pemerintah, itu kewenangannya di Ketua Umum sesuai keputusan kongres," ujar Bambang dalam keterangannya di DPR, dikutip Sabtu.
"Kalau Ketua Umum memutuskan kita akan pada posisi seperti x, misalnya, ya kita akan ikuti. Jadi tidak berada pada posisi kita harus berpendapat, kita bukan pengamat," imbuhnya.
Ia juga enggan mengomentari pernyataan Ganjar Pranowo yang mengaku ditawari posisi menteri oleh kubu Prabowo-Gibran. Menurutnya, hal tersebut seharusnya ditanyakan kepada calon presiden nomor urut 3 itu.
Adapun Ganjar lebih memilih berada di luar pemerintahan dibanding mengisi jabatan menteri pada pemerintahan yang akan datang. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memilih berada di luar pemerintahan agar mekanisme check and balance terjaga. Salah satu tujuan utama mekanisme ini adalah untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu lembaga saja.
Namun, bicara soal sikap politik, elite PDIP seperti Hasto Kristiyanto sempat menegaskan partainya berencana oposisi di pemerintahan mendatang. Sekjen PDIP ini menekankan bahwa PDIP siap menjadi oposisi pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance dalam pembagian kekuasaan.
Komentar