Terima Uang `Tutup Mata`, Plt Karutan KPK Dijatuhi Sanksi Etik Berat

Jakarta, law-justice.co - Majelis Etik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan bahwa Pelaksana Tugas (plt) Karutan KPK periode 2020-2021, Ristanta menerima `uang tutup mata` lebih dari Rp30 juta.

Anggota Dewas KPK, Albertina Ho mengatakan bahwa, uang itu bersumber dari para tahanan KPK.

"Terperiksa pada saat menjabat sebagai Plt Karutan pernah menerima dari saksi Hengki yang saat itu menjabat sebagai Koordinator Keamanan dan Ketertiban uang bulanan yang berasal dari tahanan secara tunai dengan nilai Rp10 juta per bulan untuk tiga bulan," ujar Anggota Dewas KPK Albertina Ho di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (27/3).

Dewas KPK menjelaskan cara Ristanta menerima uang tersebut yakni dimasukkan ke dalam kantong di jok mobil atau ke dalam tas.

Selain menerima uang bulanan, Ristanta juga menerima transfer rekening dari Hengki. Jumlahnya masing-masing Rp5 juta pada 5 Oktober 2020; Rp2 juta pada 29 Desember 2020; Rp1 juta pada 8 Februari 2021; Rp5 juta pada 4 Januari 2022, dan Rp2 juta pada 10 Januari 2022.

Selain dari Hengki, Ristanta disebut juga menerima uang dari saksi Ramadhan Ubaidillah secara langsung sebanyak satu kali sebesar Rp6 juta dengan cara uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong di jok mobil Ristanta.

"Dan dari saksi Hengki sebanyak 10 kali yang uangnya dimasukkan ke dalam amplop dengan nilai masing-masing sekitar Rp10 juta," ungkap Albertina.

"Menimbang, uang yang diterima terperiksa dari saksi Hengki dan saksi Ramadhan Ubaidillah merupakan uang bulanan yang berasal dari tahanan sebagai uang tutup mata agar para tahanan dibiarkan menggunakan alat komunikasi selama berada di dalam Rutan KPK," sambungnya.

Atas perbuatannya itu, Ristanta dijatuhi sanksi etik berat berupa permintaan maaf secara terbuka langsung.

"Merekomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan pemeriksaan guna penjatuhan hukuman disiplin kepada terperiksa," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.

Ristanta sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. Proses hukumnya masih berjalan di tahap penyidikan.