Akhirnya Dewan Keamanan PBB Loloskan Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

Jakarta, law-justice.co - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) pada Senin 25 Maret 2024 lalu akhirnya meloloskan resolusi gencatan senjata di Gaza selama bulan suci Ramadan.

Sebagai informasi, ini menjadi resolusi pertama mereka untuk menghentikan pertempuran tanpa veto dari Amerika Serikat.

Resolusi ini juga menjadi yang pertama setelah Israel menggempur Gaza secara brutal selama 171 hari atau lima bulan lebih.

"Rakyat Palestina sangat menderita. Pertumpahan darah ini sudah berlangsung terlalu lama. Merupakan kewajiban kita untuk mengakhiri pertumpahan darah ini, sebelum terlambat," kata Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, kepada dewan setelah pemungutan suara seperti melansir cnnindonesia.com.

Mendapat tepuk tangan yang tidak biasa di Dewan Keamanan yang biasanya tenang, ke-14 anggota DK PBB memberikan suara mendukung resolusi yang “menuntut gencatan senjata segera” untuk bulan suci Ramadan yang sedang berlangsung.

Resolusi tersebut menyerukan agar gencatan senjata mengarah pada “gencatan senjata yang langgeng dan berkelanjutan” dan menuntut agar Hamas dan kelompok pejuang Palestina lainnya membebaskan sandera yang ditangkap pada 7 Oktober.

Menanggapi lolosnya resolusi tersebut, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan dalam postingan di X: “Resolusi ini harus dilaksanakan. Kegagalan (untuk mengimplementasikannya;red) tidak bisa dimaafkan.”

Rusia pada menit-menit terakhir keberatan dengan penghapusan kata gencatan senjata “permanen” dan mengadakan pemungutan suara, namun gagal mendapatkan persetujuan.

Resolusi yang berhasil ini sebagian dirancang oleh Aljazair, yang saat ini menjadi anggota blok Arab di Dewan Keamanan, dengan dukungan beragam negara termasuk Slovenia dan Swiss.

Resolusi tersebut disahkan dengan skor 14-0, setelah AS memutuskan untuk tidak menggunakan hak vetonya. Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyatakan pihaknya abstain atas resolusi yang juga menuntut pembebasan semua sandera selama serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan.

Namun, seruan pembebasan sandera tidak dikaitkan dengan gencatan senjata selama Ramadan, yang berakhir pada 9 April, seperti draf resolusi yang dibuat oleh AS pada Jumat pekan lalu.

Resolusi AS itu diveto oleh Cina dan Rusia karena tidak secara eksplisit menuntut Israel menghentikan serangannya di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 32 ribu warga Palestina, sebagian ebsar anak-anak dan perempuan.

Washington menolak kata-kata gencatan senjata pada awal perang yang sudah berlangsung hampir enam bulan di Jalur Gaza. AS selalu menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel, ketika mereka membalas serangan Hamas pada 7 Oktober yang menurut Israel menewaskan 1.139 orang.

Namun di tengah meningkatnya tekanan global untuk melakukan gencatan senjata dalam perang yang telah menewaskan lebih dari 32.000 warga Palestina, AS abstain dari pemungutan suara pada Senin untuk mengizinkan Dewan Keamanan meminta gencatan senjata segera pada bulan puasa Ramadan, yang berakhir pada dua minggu.

“Dukungan Amerika Serikat terhadap tujuan-tujuan ini bukan sekedar retoris. Kami bekerja sepanjang waktu untuk mewujudkannya melalui diplomasi, karena kami tahu bahwa hanya melalui diplomasi kita dapat mendorong agenda ini ke depan,” kata Thomas-Greenfield.

“Gencatan senjata bisa segera dimulai dengan pembebasan sandera pertama dan karena itu kita harus memberikan tekanan pada Hamas untuk melakukan hal tersebut,” katanya.

Thomas-Greenfield mengatakan AS abstain dalam pemungutan suara tersebut karena tidak menyetujui seluruh isi resolusi dan resolusi tersebut tidak memuat kecaman terhadap Hamas.

Amerika telah memveto tiga rancangan resolusi dewan mengenai perang di Gaza. Sebelumnya mereka juga abstain sebanyak dua kali, sehingga memungkinkan dewan tersebut untuk mengadopsi resolusi yang bertujuan untuk meningkatkan bantuan ke Gaza dan menyerukan jeda yang lebih lama dalam pertempuran.