Ini Penjelasan Mensos Risma Soal Penyaluran Bansos di Masa Kampanye

Jakarta, law-justice.co - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini angkat suara soal `bombardir` paket bantuan sosial (bansos) menjelang pemungutan suara Pilpres 2024.

Dalam rapat di Komisi VIII DPR, Selasa 19 Maret 2024, sejumlah anggota dewan mempertanyakan sejumlah paket bansos yang diberikan beberapa hari sebelum pencoblosan. Bansos itu dinilai lebih bernuansa politis karena berdekatan dengan momentum politik pemilu.

Risma mengaku tidak tahu menahu soal itu. Menurutnya, alokasi anggaran bansos memang besar. Namun, kata Risma, pihaknya tak memegang langsung anggaran tersebut.

"Kami itu pegang uang besar itu seperti akuarium, kita bisa lihat, nggak bisa pegang. Karena uang itu langsung ke KPM [dari Kemenkeu], bukan lewat kami uangnya," kata Risma dalam rapat.

Menteri asal PDIP itu menjelaskan bahwa pemerintah setiap awal tahun memang mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk bansos. Untuk penyaluran 2024, SPM dikeluarkan per 26 Januari.

Oleh karena itu, kata Risma, wajar bila bansos selalu disalurkan setiap awal tahun. Hanya saja, tahun ini kebetulan bertepatan dengan tahun politik.

Sementara, Kemensos kata Risma diberi amanat untuk menjalankan Program Perlindungan Sosial dengan anggaran Rp497 triliun. Untuk 2024 anggarannya mencapai Rp 78 triliun. Artinya, lanjut Risma, dia tidak ikut campur dengan bansos di luar itu.

"Sisanya ya saya nggak ngurusi. Kenapa? Ya saya ngurus ini aja mumet gitu kan, ini komplain sini, komplain sana," jelasnya dilansir dari CNN Indonesia.

Dalam rapat, politikus PKS dan PDIP sempat mencecar Risma soal paket bansos jelang pilpres. Anggota Komisi VIII Fraksi PDIP My Esti Wijayati mengaku merasakan betul paket bansos yang melimpah menjelang hari pemungutan suara kemarin.

"Bombardir bansos yang mengalir tiada henti. Belum habis yang satu datang yang satu, belum habis yang kedua datang yang ketiga. Walaupun saya sedikit mengetahui bahwa tidak semuanya itu dari Kemensos," ujarnya.

Sementara, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis mempertanyakan sumber anggaran bansos pemerintah yang disalurkan pada Januari-Februari 2024 kemarin.

"Penyaluran bansos di awal Januari-Februari, itu anggaran 2023 atau 2024? Karena setahu saya, saya kan di Badan Anggaran (Banggar), biasanya Januari-Februari itu belum banyak program karena program datang dari ketika sudah pajak datang," kata Iskan.***