Pakar Ungkap Realitas Dinasti Politik Jokowi Kian Mengkhawatirkan

Minggu, 17/03/2024 20:55 WIB
Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) hadiri Rakernas ke-VI Relawan Pro Jokowi (Projo) di Indonesia Arena, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Sabtu (14/10/2023). Dalam acara yang dihadiri ratusan relawan Projo itu, Jokowi meminta relawannya untuk tidak terburu-buru menentukan arah dukungan. Dia juga meminta relawannya untuk tidak mendesak dirinya segera menyatakan sosok yang didukung. Robinsar Nainggolan

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) hadiri Rakernas ke-VI Relawan Pro Jokowi (Projo) di Indonesia Arena, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Sabtu (14/10/2023). Dalam acara yang dihadiri ratusan relawan Projo itu, Jokowi meminta relawannya untuk tidak terburu-buru menentukan arah dukungan. Dia juga meminta relawannya untuk tidak mendesak dirinya segera menyatakan sosok yang didukung. Robinsar Nainggolan

Jakarta, law-justice.co - Politik dinasti yang melahirkan dinasti politik di Indonesia sudah dalam kondisi yang amat mengkhawatirkan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin, mewanti-wanti bahwa manuver politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya tidak bisa dipandang sebelah mata atau sekadar menyamakan dengan dinasti politik di luar negeri, seperti yang terjadi di Filipina.

Dalam realitas yang ada, Ujang mengingatkan manuver politik dinasti kembali digulirkan Jokowi, seiring berembus isu bahwa putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, dan menantunya, Bobby Nasution, masuk bursa calon kepala daerah dalam Pilkada 2024.

"Ya memang negeri ini darurat dinasti politik. Di luar negeri juga dinasti politik ada, terjadi tapi di luar negeri itu yang dimunculkan itu adalah keluarga-keluarga, anak-anak yang latar belakang bagus, berprestasi, punya pengalaman gitu. Kalau kita ini dinasti-dinasti tidak meritokrasi, tidak berdasarkan prestasi, berdasarkan pada kekeluargaan saja," kata Ujang dalam keterangannya, dikutip Minggu (17/3/2024).

Ujang mengakui tak ada larangan dinasti politik dalam perundang-undangan. Namun, harus harus ada batas kewajaran dan publik perlu mengkritisi satu keluarga yang berpotensi menjadi sangat powerfull dalam perpolitikan Tanah Air.

"Ya masa iya gitu anak, menantu maju semua. Walaupun dibolehkan dalam demokrasi tapi mestinya dinasti politik ini dibatasi gitu," kata dia.

Dia menjelaskan dinasti politik Jokowi ini tidak terlepas dalam berbagai kebijakan dan regulasi yang dibuat pemerintah. Di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sempat dirancang UU Pilkada yang membatasi dinasti politik. Hal itu guna menjaga situasi politik tetap sehat dan terbuka untuk semua anak bangsa. Namun, hal itu tak kunjung disahkan atau batal untuk disahkan.

"Dulu zaman SBY dalam UU Pilkada membatasi dinasti politik itu ada jeda lima tahun, tapi faktanya UU itu gak jadi disahkan, batal. Sehingga ya saat ini darurat dinasti politik, partai ada dinasti politik," terang dia.

Di era Jokowi, lanjut dia, praktik dinasti politik dilakukan secara terang-terangan. Bahkan regulasi yang ada dan seharusnya bisa membatasinya, ternyata bisa diterobos demi nafsu politik. "Memang kita sudah darurat dinasti politik tapi persoalannya maju dalam pilkada seolah-olah tidak masalah karena dipilih oleh masyarakat. Tetapi kalau kita lihat cara pengembangan demokrasi yang sehat maka ini sesuatu yang tidak pas, tidak cocok, tidak wajar gitu karena nanti daerah-daerah itu akan dikuasai orang-orang tertentu, keluarga tertentu," ujar dia.

Selain Kaesang dan Bobby, nama Erina Gudono digadang-gadang juga masuk ke dunia politik, menyusul isu dirinya diusung partai Gerindra menjadi bakal calon bupati Sleman, DI Yogyakarta. Munculnya isu menantu termuda Presiden Jokowi yang merupakan istri dari Kaesang Pangarep menjadi bakal calon bupati ini dinilai pula sebagai bentuk lanjutan politik dinasti.

(Rohman Wibowo\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar