Bukan Pengkritik, Waketum MUI: Luhut yang Harus Diusir dari Negeri Ini

Minggu, 17/03/2024 06:21 WIB
Luhut B. Panjaitan (Jawa pos)

Luhut B. Panjaitan (Jawa pos)

Jakarta, law-justice.co - Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI, Anwar Abbas memberikan respons menohok soal heboh pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan soal seluruh pengkritik pemerintah seharusnya angkat kaki dari Indonesia.

Dia mengaku prihatin dan menyayangkan jika benar Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) mengatakan hal tersebut.

"Itu sangat memprihatinkan dan kita sesalkan, karena selain bertentangan dengan nilai-nilai dan semangat yang terdapat dalam UUD 1945 yaitu pasal 28E Ayat 3 tetang kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat," katanya Sabtu (16/3/2024).

Pandangan dan sikap seperti itu, kata Buya Anwar, menunjukkan pemerintah terkesan menjadi absolut, karena pemimpinnya tidak lagi mau menerima kebenaran yang disampaikan pihak lain.

Karena, menurut Luhut, semua yang telah dibuat dan dikerjakan pemerintah, sudah pasti benar.

Jadi, kata dia, pemerintah dan kepemimpinan yang ingin hendak dikembangkan oleh Luhut bukanlah pemerintahan dan kepemimpinan yang menghormati kedaulatan rakyat tapi adalah kedaulatan penguasa.

"Bila itu yang terjadi maka berarti luhut sudah menggeser negeri ini dari negeri yang menjunjung tinggi demokrasi dan musyawarah menjadi negara otoriter, anti kritik dan anti reformasi," kata Buya Anwar.

Semestinya, kata dia, Luhut sebagai pemimpin harus tahu bahwa yang namanya pemerintah itu, sejatinya memerlukan kritik.

Agar memiliki perspektif sehingga dapat menemukan dan melakukan sesuatu yang lebih baik, dan terbaik bagi negara dan bangsa.

"Tidak hanya untuk hari ini tapi juga untuk masa depan. Oleh karena itu adalah wajar jika kita sangat keberatan dengan sikap yang disampaikan Luhut tersebut, karena jika sikap dan pandangannya tidak diluruskan maka yang terbentuk adalah pemerintahan yang anti dialog dan anti kritik," paparnya.

Artinya, menurut Buya Anwar, Luhut sendiri yang menggiring pemerintahan menjadi absolut. Ini sangat bertentangan dengan jiwa, nilai dan semangat negara demokrasi.

"Jika masih perlu ada kata angkat kaki dan kata usir-mengusir maka yang harus angkat kaki dan harus diusir dari negeri ini, bukannya para pengkritik pemerintah, tapi Luhut sendiri. Tetapi, apakah hal itu baik bagi kepentingan bangsa dan negara kita? Terserah kepada kita semua untuk menjawabnya," pungkasnya.

Dalam acara Business Matching 2024 di Bali, Kamis (7/3/2024), Luhut meluapkan kekeselannya kepada kaum pengkritik pemerintah, termasuk mantan pejabat era Jokowi.

"Saya berharap kita semua bangga menjadi bangsa Indonesia. Kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semuanya jelek. Kalau jelek, pindah saja kau dari Indoneaia," kata Luhut.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar