Pemprov DKI Pastikan Heru Budi Tak Pernah Instruksikan Potong Anggaran

Jakarta, law-justice.co - DPRD DKI Jakarta menduga polemik Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) muncul karena adanya pemangkasan anggaran. Pemprov DKI pun menepis anggapan tersebut.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata awalnya menjelaskan yang dilakukan oleh Pemprov DKI adalah memperbaiki database penerima bantuan sosial (bansos), termasuk penerima KJMU sesuai arahan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Upaya tersebut dilakukan supaya bantuan yang diberikan tepat sasaran. Ia lantas membantah jika anggaran bansos dipotong.

"Kan teman-teman yang membayar pajak di DKI nggak mau duitnya tidak tepat sasaran. Ini yang sedang kita upayakan. Jadi tidak ada pemangkasan sewenang-wenang karena subjektivitas. Tapi karena memang aturan tidak memungkinkan lagi kalau dia tidak terdaftar di DTKS," jelas Michael kepada wartawan, Kamis 14 Maret 2024.

Lebih lanjut Michael menerangkan, sebagai Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TAPD) melaksanakan arahan Heru Budi menyusun anggaran untuk 6 isu prioritas, mulai dari penanggulangan kemiskinan, banjir, hingga kemacetan. Adapun, pemberian bansos merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan.

"Prinsipnya Pak Gubernur tidak pernah menginstruksikan pemotongan. Prinsipnya kami di TAPD (tim anggaran pendapatan dan belanja daerah) melaksanakan arahan kebijakan beliau," jelasnya.

Selain itu Michael juga menjelaskan di tahap 1 tahun 2024, pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp 171 miliar untuk KJMU. Pendaftaran dibuka sejak 4-15 Maret 2024 mendatang. Sementara untuk alokasi anggaran pencairan KJMU tahap 2 akan diakomodir melalui APBD perubahan.

"Kita ada mekanisme darsak, nanti akan kita tambahkan menjadi Rp 171 miliar dengan hitungan basis yang harus dibayar tahap satu dengan angka 19 ribu (penerima) dengan cleansing jadi 18 ribu. Nanti kurangnya untuk tahap dua, yaitu tadi kesepakatan sudah disampaikan oleh Ketua Komisi E, kita bahas unyuk APBD Perubahan," ungkapnya.

Sebelumnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama Pemprov DKI mengenai polemik Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). DPRD DKI menduga polemik ini muncul karena adanya pemangkasan anggaran bantuan sosial (bansos).

Awalnya, Askesra Sekda DKI Jakarta, Widyastuti, mengatakan saat ini pendaftaran KJMU telah dibuka. Ia menjamin seluruh peserta yang sebelumnya menerima KJMU bisa melakukan pendaftaran ulang.

"Saat awal dibuka pendaftaran ulang ada miss. Jadi saat preskon disampaikan semua peserta KJMU bisa mendaftar ulang dan tentunya verifikasi berjalan. Jadi poinnya dibuka dan semua penerima bisa mendaftar," kata Widyastuti dalam rapat kerja di Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 14 Maret 2024.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria lantas mempertanyakan mengapa polemik KJMU mencuat ke publik. Ia lantas menyoroti berkurangnya sasaran penerima KJMU dibandingkan tahun sebelumnya.

"Supaya clear, saya sendiri masih meraba-raba, yang menjadi permaslaah mrngenai apa? Anggaran atau mengenai jumlahnya? Saya lihat dari sisi anggaran. Anggaran yang disiapkan 2023 dan 2024 itu jomplang. Mohon koreksi kalau saya salah. Ini yang menjadi ramai di masyarakat," kata Iman dalam forum tersebut.

Iman menyebut sasaran penerima KJMU turun dari sebelumnya 17 ribu penerima turun menjadi 7 ribu. Iman menyebut kondisi inilah yang menimbulkan kecemasan di masyarakat.

"Saya ingin mengetahui berapa anggaran yang disiapkan di 2023 dan berapa di 2024. Sasarannya mungkin sekitar 7 ribuan penerima KJMU dari 17 ribu di 2023. Tentu masyarakat cemas. Makanya saya tanya bapenda gimana penganggarannya. Kok bisa dianggarkan separuh jauh banget? Sementara KJMU harus berkesinambungan sampai akhir, tak bisa berhenti di tengah jalan," tegasnya dilansir dari Detik.

Senada dengan Iman, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mengkritisi Pemprov DKI tak memiliki sense of crisis. Hal ini buntut berkuranganya sasaran penerima KJMU yang berkurang hampir setengahnya.

"Kalau ini kita kurangi dari 17 ribu jadi 7 ribu, tidak punya sense of crisis. Sampaikan kepada Pak Gubernur, saya udah sampaikan ke beliau, udah saya telepon, makanya langsung diubah kan tiba-tiba itu yang saya pikirkan. Kami hadir hari ini karena merasa terganggu hati nurani. Kok masalah pendidikan dibuat gini?" ujar Johnny.

"Seiring dengan pertanyaan Pak Ketua, kita mensinyalir dari sononya sudah dilakukan penghematan anggaran untuk bansos, termasuk pendidikan, kesehatan. Karena fenomena ini sudah dimainkan di KJP. Orang yang udah dapat DTKS masih diukur lagi tingkat kemiskinannya sampai mana," sambungnya.***