PP Muhammadiyah Minta Sidang Isbat Ditiadakan Demi Hemat Anggaran

Jakarta, law-justice.co - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu`ti mengusulkan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha ditiadakan demi menghemat anggaran negara. Menurut Abdul, saat ini keuangan negara tidak baik-baik saja.

"Dengan tidak diadakan Isbat, lebih menghemat anggaran negara yang secara keuangan sedang tidak baik-baik saja," kata Mu`ti melansir dari CNNIndonesia.com, Jumat 8 Maret 2024.

Mu`ti juga menilai sebetulnya hasil sidang isbat sudah bisa diprediksi. Mu`ti juga menjelaskan kini pemerintah menggunakan kriteria kesepakatan Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) saat menentukan awal bulan hijriah.

MABIMS mensyaratkan hilal minimal punya ketinggian 3 derajat dan elongasi atau sudut bulan-matahari 6,4 derajat. Ketentuan ini mulai diberlakukan pada 2022 lalu.

Mu`ti lantas mengatakan pada awal Ramadan tahun ini nantinya posisi di bawah 1 derajat.

"Dan pada saat akhir Ramadan posisi jauh di atas 6 derajat. Dengan kriteria itu, hasil isbat sudah dapat diprediksi dengan jelas," kata dia.

Respons Kemenag
Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) Adib menjelaskan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler.

Lebih lanjut Adib menuturkan Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan.

"Sidang isbat dibutuhkan sebagai forum bersama mengambil keputusan. Ini diperlukan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan acuan bagi umat Islam untuk mengawali puasa Ramadan dan ber-Lebaran," ujar Adib dalam keterangan resminya, Jumat.

Ia juga mengatakan banyak ormas Islam di Indonesia yang memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan hijriah. Tidak jarang ada perbedaan pandangan.

Maka, kata Adib, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

"Hasil musyawarah dalam sidang isbat ditetapkan oleh Menteri Agama agar mendapatkan kekuatan hukum. Jadi bukan pemerintah yang menentukan jatuhnya awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Pemerintah hanya menetapkan hasil musyawarah para pihak yang terlibat dalam sidang isbat," tuturnya.

Adib menegaskan sidang isbat penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah bukan hanya dilakukan Indonesia saja, melainkan juga negara-negara Arab Saudi.

Menurutnya, semangat demokrasi tampak dengan kehadiran seluruh ormas yang hadir pada saat sidang isbat.***