Di Rapat Paripurna DPR, PKS Protes Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS

Jakarta, law-justice.co - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahmi Alaydrus secara resmi melayangkan protes terkait rencana program makan siang gratis yang dijanjikan Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto menggerus dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sebagai informasi, protes disampaikan Fahmi dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/3).

"Kami sampaikan protes atau kritik, jangan sampai janji-janji kampanye yang terkait makan siang gratis menggerus dan ganggu dan otak-atik program BOS yang terkait upaya kita meningkatkan mutu pendidikan," Katanya.

Dia mengaku prihatin soal wacana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis. Dia menegaskan program tersebut belum layak untuk diperbincangkan.

Menurut dia, rencana ini juga telah membuat tenaga pendidik gelisah. Ia mengingatkan bahwa dana BOS sepenuhnya dipergunakan untuk tingkatkan mutu pendidikan.

"Masih banyak persoalan pendidikan di negeri kita. Guru, sarana dan prasarana sekolah memerlukan pendanaan. Amanah 20 persen anggaran pendidikan itu benar-benar harus dijalankan sepenuhnya," ujarnya.

Sebelumnya Bupati Tangerang 2013-2023 sekaligus Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar sempat mengusulkan kepada Menko Airlangga Hartarto soal penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis.

Dia menyampaikan itu ketika Airlangga hadir dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten beberapa waktu lalu.

"Pola pendanaannya, nah ini Pak (Airlangga), kita mengusulkan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah, dari BOS Reguler dipisah dengan BOS Afirmatif atau Spesifik ini," usul Zaki kepada Airlangga di SMPN 2 Curug, Tangerang.

Menko Perekonomian, Airlangga tidak mengamini langsung usul tersebut. Namun, ia mengindikasikan bahwa dana BOS memang dimungkinkan untuk mendanai program Prabowo-Gibran tersebut.

"Kalau model untuk SD-SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, dan secara spesifik itu bisa dibuat," ujarnya.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto belakangan menegaskan usul penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis bukan datang dari Menko Airlangga.

"Kan sama-sama kita dengar, itu usulan atau presentasi dari Pak Zaki (Bupati Tangerang 2013-2023 Ahmed Zaki Iskandar), mantan bupati Tangerang itu. Jadi, dia mengusulkan (penggunaan dana) BOS karena mekanismenya sudah ada, prosedurnya juga sudah ada, tapi mereka mengusulkan dipisahkan," jelasnya.