Ini Alasannya Parlemen Resmi Bakal Makzulkan Biden dari Presiden AS

Jakarta, law-justice.co - Presiden Amerika Serikat (AS) kini resmi akan dimakzulkan. Penyelidikan guna pemakzulan dirinya disetujui DPR AS, Rabu waktu setempat.

Berbeda dengan Senat yang dikuasai Partai Demokrat, DPR AS kini dikuasai akuisisi Partai Republik. Resolusi itu lolos dengan suara 221 berbanding 212.

Pemungutan suara tersebut dilakukan atas dugaan "presiden mendapat keuntungan finansial dari urusan bisnis keluarga". Hal ini terkait bisnis sang anak Hunter Biden.

Hunter kini menghadapi dua dakwaan federal atas tuduhan senjata dan pajak. Saat berbicara kepada wartawan pada hari Rabu, Hunter menyatakan penyesalan atas tindakannya di masa lalu sambil mengecam "kebohongan" Partai Republik tentang keluarganya.

Hasil pemungutan suara juga dilakukan beberapa jam setelah Hunter menolak panggilan pengadilan untuk memberi keterangan dalam deposisi tertutup dengan anggota DPR. Alih-alih memilih untuk menuruti DPR AS, Hunter menegaskan hanya bersedia bersaksi di depan umum, yang mentah-mentah ditolak Partai Republik.

Menurut Ketua Komite Pengawasan dan Komite Peradilan DPR dari Partai Republik, James Comer dari Kentucky dan Jim Jordan dari Ohio, pihaknya menghadapi hambatan dari Gedung Putih dan para saksi.

"Kami anggap (absennya) Hunter Biden sebagai penghinaan terhadap Kongres jika resolusi tersebut disahkan," jelasnya dikutip The Guardian, Kamis 14 Desember 2023.

Sementara itu, dalam sebuah pernyataan, Joe Biden mengecam tindakan oposisi. Ia menyebut aksi pemakzulan tidak berdasar dan menyindir bahwa Partai Republik menghindari masalah yang dihadapi rakyat Amerika.

"Alih-alih melakukan apa pun untuk membantu membuat kehidupan orang Amerika lebih baik, mereka malah menyerang saya dengan kebohongan," jelas orang nomor satu di AS itu.

"Alih-alih melakukan pekerjaan mendesak yang perlu dilakukan, mereka memilih membuang-buang waktu untuk aksi politik tak berdasar yang bahkan diakui oleh Partai Republik di Kongres tidak didukung oleh fakta. Rakyat Amerika berhak mendapatkan yang lebih baik," tambahnya.