Cak Imin Ungkap Banyak S1 Nganggur: Menteri Pendidikan Kok Abai

Kamis, 08/02/2024 16:36 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar selesai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pria yang akrab disapa Cak Imin itu diperiksa sejak pukul 10.00 WIB hingga 15.00 WIB atau 5 jam lamanya. Wakil Ketua DPR RI itu berharap kedatangannya ke kantor KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi bisa membuat KPK secepatnya menuntaskan perkara tersebut. Robinsar Nainggolan

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar selesai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pria yang akrab disapa Cak Imin itu diperiksa sejak pukul 10.00 WIB hingga 15.00 WIB atau 5 jam lamanya. Wakil Ketua DPR RI itu berharap kedatangannya ke kantor KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi bisa membuat KPK secepatnya menuntaskan perkara tersebut. Robinsar Nainggolan

Jakarta, law-justice.co - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku mendapat keluhan dari para sarjana (S1) yang menganggur usai lulus kuliah.

Cak Imin mengkritik Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim atas keadaan yang banyak terjadi di tengah masyarakat.

Cak Imin pun menilai Nadiem tak menyiapkan skenario untuk menyerap para sarjana itu.

"Ada teman-teman yang baru lulus S1 di berbagai tempat saya bertemu, mereka menyampaikan kami capek-capek berkuliah S1 tapi akhirnya kami harus menjadi pengangguran baru," jelas Cak Imin dalam pidatonya di Gor C-Tra Arena, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis 8 Februari 2024.

"Menteri pendidikannya kok membiarkan, tidak ada skenario apapun," sambungnya dikutip dari CNN Indonesia.

Dalam pidatonya itu, Cak Imin juga melontarkan kelakar `rugi dong` yang viral menjadi pembahasan di berbagai platform media sosial.

Ia menyebut saat ini banyak muncul di media sosial para mahasiswa hukum yang merasa rugi jika memilih kandidat pelanggar hukum.

"Capek-capek kuliah hukum kok disuruh milih pelanggar hukum? Rugi dong," ungkapnya.

Ditemui usai acara, Cak Imin menilai permasalahan ini lahir lantaran sistem pendidikan Indonesia yang tidak link and match dengan dunia kerja.

Cak Imin juga menilai lebih jauh pemerintah tak serius menumbuhkan ekosistem pendidikan yang berbasis pada produktifitas atau penyerapan dunia kerja.

"Oleh karena itu, selain industrialisasi yang akan kita genjot, kita juga akan menata pendidikan kita supaya memiliki link and match dengan kehidupan industri dan ekonomi," pungkasnya.***

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar