Alasan Almas Gugat Gibran: Tak Terima Kasih Sudah Bisa Jadi Cawapres

Jakarta, law-justice.co - Belum lama ini, Mahasiswa Fakultas Hukum UNSA, Almas Tsaqibbirru menggugat Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2 yang juga Putra Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka membayar ganti rugi sebesar Rp10 juta rupiah.

Gugatan yang dilayangkan Almas masuk dalam klasifikasi perkara wanprestasi.

Gibran digugat Almas karena dinilai tidak memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada dirinya yang telah membuka jalan untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024.

Humas PN Surakarta, Bambang Ariyanto mengatakan, gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta dengan nomor perkara 25/Pdt.G/2024/PN Skt.

"Diterima dan teregister 29 Januari," katanya Kamis (1/2).

Almas diwakili kuasa hukum Arif Sahudi dalam gugatannya menyinggung uji materi Pasal 169 q Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Almas menguji materi pasal yang membatasi usia calon presiden dan wakil presiden minimal 40 tahun tersebut.

Gugatan Almas dikabulkan MK. Gibran kemudian dapat maju sebagai Cawapres di Pilpres 2024 karena memenuhi ketentuan baru yang berubah menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah` melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Kala mengajukan gugatan itu ke MK, Almas menyatakan diri sebagai penggemar putra sulung Presiden Jokowi itu.

"Penggugat (Almas) telah membuka pintu sehingga memungkinkan dan atau memberi kesempatan kepada tergugat (Gibran) untuk dapat maju mencalonkan diri sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden," demikian bunyi berkas gugatan Almas di PN Surakarta.

Besaran ganti rugi yang diajukan Almas terhadap Gibran disesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memenangkan uji materi di MK.

"Penggugat (Almas) melalui gugatan ini menuntut pembayaran atas kerugian yang dialami penggugat kepada tergugat (Gibran) senilai Rp10 juta secara tunai dan seketika dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap," lanjut berkas gugatan itu.

Uang tersebut diminta diserahkan langsung ke satu panti asuhan yang ada di Kota Solo. Tidak hanya itu, Almas juga meminta pengadilan menetapkan uang paksa (dwangsom) Rp1 juta per hari atas keterlambatan pembayaran.

Arif selaku kuasa hukum Almas ketika dihubungi hari ini hanya memberitahu soal agenda keterangan pers yang rencananya digelar hari ini, Jumat (2/2).

Gibran sementara itu mengaku sudah mengetahui gugatan tersebut. Dia pun berjanji akan menindaklanjutinya.

"Ya, nanti kami tindak lanjuti ya," katanya saat diwawancara di Balai Kota Solo, Kamis (1/2).

Dia tidak menjelaskan langkah apa yang akan diambil untuk menindaklanjuti gugatan itu.

Wali Kota Solo itu pun tidak menjawab saat ditanya apakah dia akan mengucapkan terima kasih kepada Almas. Gibran juga tak menjawab tegas saat ditanya soal perjanjian antara pihaknya dengan Almas.

"Saya enggak tahu (ada perjanjian atau tidak)," ucapnya singkat.