Sekjen PDI-P Sebut Pasangan Prabowo-Gibran Cermin Jokowi 3 Periode

Jakarta, law-justice.co - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan cerminan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah masa jabatannya menjadi tiga periode.

Hal ini disampaikan Hasto menanggapi pernyataan Jokowi bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak pada pemilu asalkan tidak memakai fasilitas negara.

"Apa yang disampaikan Pak Jokowi akhirnya membuktikan bahwa pasangan Prabowo-Gibran merupakan cermin Jokowi tiga periode yang selama ini ditolak oleh PDI Perjuangan bersama seluruh kelompok pro-demokrasi, para budayawan, cendekiawan, dan juga kekuatan yang berjuang menjaga konstitusi," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis 25 Januari 2024.

Lebih lanjut Hasto menilai, pernyataan Jokowi tersebut telah menciptakan sentimen sangat negatif, baik di masyarakat maupun insan politik.

Pernyataan Jokowi, menurut dia, selain melanggar etika politik juga melanggar pranatan kehidupan bernegara yang baik.

“Bayangkan saja, Pak Jokowi ini sudah menjabat presiden dua periode, dan konstitusi melarang perpanjangan jabatan. Dengan ketegasan Pak Jokowi untuk ikut kampanye, artinya menjadi manifestasi tidak langsung dari ambisi kekuasaan tiga periode," beber Hasto.

Hasto juga menilai, publik saat ini mempersoalkan kembali berbagai rekayasa hukum yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meloloskan Gibran maju dalam Pilpres 2024.

Hasto Kristiyanto juga menduga rakyat memahami ambisi Jokowi untuk presiden tiga periode yang dapat dilihat dari membuntuti kampanye capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

"Khususnya di Jateng, Jatim, Lampung, dan NTT. Sebab Ganjar Pranowo itu presiden rakyat, dekat dengan wong cilik, memiliki program rakyat miskin yang diterima luas, dan menampilkan model kepemimpinan yang menyatu dengan rakyat, ditambah ketegasan Prof Mahfud MD," ungkap Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini.

Hasto Kristiyanto mengatakan, pernyataan Jokowi soal presiden boleh kampanye itu juga sangat tidak elok karena disampaikan di depan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beserta jajaran TNI.

Sebab, pernyataan itu dinilai bisa membangkitkan psikologis TNI secara tidak langsung untuk turut patuh pada ambisi panglima tertinggi, yakni presiden.

Padahal, kata Hasto, TNI adalah kekuatan pertahanan yang seharusnya netral dalam pemilu. "Namun hal tersebut justru mengungkapkan motif sepertinya ingin melibatkan TNI, setidaknya secara psikologis," ungkap Hasto.

"Jadi akhirnya terjawab mengapa banyak intimidasi. Ganjar-Mahfud dikepung dari seluruh lini, meski kami meyakinkan kekuatan rakyat tidak bisa dibendung dan akan menjadi perlawanan terhadap kesewenang-wenangan yang terjadi," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Selain itu, menurut Jokowi, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi. Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang nonpolitik malah aktif berkampanye pada saat ini.

Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang nonpolitik itu merupakan hak demokrasi.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," kata Jokowi dikutip dari Detik.