Sesama Rekan Kerja Kepergok Selingkuh, Bolehkah Dipecat?

Jakarta, law-justice.co - Dalam konteks hubungan perkawinan, selingkuh identik dengan tindakan serong salah satu pasangan yang melanggar janji perkawinannya.

Namun, karena terbatasnya informasi mengenai bagaimana perselingkuhan yang dilakukan oleh pilot dan pramugari, kami asumsikan perselingkuhan yang Anda maksud adalah suatu persetubuhan di luar perkawinan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang kawin, sebagai pelanggaran dari janji setia perkawinan. Artinya, pihak istri dengan cara tertentu memergoki suami telah melakukan persetubuhan dengan perempuan lain.

Terhadap tindakan perselingkuhan antara pilot dan pramugari tersebut, maka muncul pertanyaan apakah perselingkuhan bisa dipidanakan? Dalam KUHP, tidak diatur secara tegas tentang istilah perselingkuhan.

Walau demikian, dalam KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026, perselingkuhan yang dilakukan dengan persetubuhan dapat dikenakan pasal perzinaan (overspel) sebagai berikut.

KUHP UU 1/2023 Pasal 284 ayat (1)

Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan:
1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27
BW berlaku baginya,

2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut
bersalah telah kawin;

b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui
olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Pasal 411 ayat (1)

Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.

R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 209) menyebut gendak/overspel sebagai perbuatan zina, yakni persetubuhan yang dilakukan laki-laki/perempuan yang telah kawin dengan perempuan/laki-laki yang bukan istri/suaminya. Untuk dapat dikenakan pasal tersebut, persetubuhan harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

Selain itu, delik tersebut merupakan delik aduan absolut, sehingga tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari suami/istri yang dirugikan. R. Soesilo juga menambahkan bahwa pengaduan ini tidak boleh dibelah. Misalnya, apabila laki-laki (A) mengadukan bahwa istrinya (B) telah berzina dengan laki-laki lain (C), maka (B) sebagai yang melakukan perzinaan dan C sebagai yang turut melakukan perzinaan, kedua-duanya harus dituntut.

Jika dikaitkan dengan pertanyaan Anda, istri yang memergoki suaminya sedang berselingkuh itu dapat mengadukan perbuatan suami dan selingkuhannya ke pihak kepolisian atas perbuatan gendak sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP, jika terdapat bukti-bukti yang cukup yang membuktikan bahwa keduanya telah melakukan persetubuhan.

Kemudian, sebagai informasi, Pasal 27 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek/ “BW”) yang disebut dalam Pasal 284 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.

Selanjutnya, berdasarkan Penjelasan Pasal 411 ayat (1) UU 1/2023, yang dimaksud dengan “bukan suami atau istrinya” adalah:

laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.
Lebih lanjut, perbuatan suami yang berbuat zina sehingga menyebabkan suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri juga merupakan salah satu alasan untuk melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan penjelasannya. Tapi, patut diperhatikan, perceraian sebaiknya ditempuh hanya sebagai upaya terakhir.

Sesama Karyawan Selingkuh Bisa di-PHK?
Lantas, apakah karyawan yang tepergok selingkuh dengan rekan kerjanya tersebut dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”)?

Pada dasarnya, selingkuh atau zina tidak disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu alasan dapat terjadinya PHK yang diatur dalam Pasal 81 angka 45 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Akan tetapi, menurut hemat kami, terdapat 2 kemungkinan di mana pekerja yang selingkuh/berzina dapat di-PHK oleh perusahaan sebagai pemberi kerja, yaitu:

Terdapat Larangan dalam Perjanjian Kerja, PP, dan/atau PKB
Jika di dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan (“PP”) atau Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) diatur larangan karyawan untuk berselingkuh atau melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan rekan kerjanya, maka pekerja yang bersangkutan dapat di-PHK karena melanggar perjanjian kerja, PP, atau PKB, setelah sebelumnya diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) PP 35/2021.

Perbuatan Asusila diatur sebagai Pelanggaran Bersifat Mendesak
Dalam Penjelasan Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021, dijelaskan bahwa salah satu contoh pelanggaran bersifat mendesak yang dapat diatur dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB, sehingga pengusaha dapat langsung melakukan PHK terhadap pekerja yang bersangkutan, adalah jika pekerja melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. Sayangnya, dalam PP 35/2021 tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan lingkungan kerja.

Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, pilot dan pramugari dapat di-PHK perusahaan apabila perselingkuhan atau perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan rekan kerja merupakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian kerja, PP, dan/atau PKB, atau apabila perbuatan asusila di lingkungan kerja diatur sebagai pelanggaran bersifat mendesak dalam perjanjian kerja, PP, dan/atau PKB.

Langkah Hukum Jika Suami Selingkuh
Sebagaimana telah kami jelaskan, pihak istri dapat mengumpulkan bukti-bukti yang cukup yang membuktikan bahwa pihak suami telah melakukan perselingkuhan dalam bentuk perzinaan dengan perempuan lain.

Namun demikian, perlu kami sampaikan bahwa hukum pidana adalah ultimum remedium atau upaya terakhir penegakan hukum, apabila segala upaya seperti perdamaian telah ditempuh.[3] Artinya perkara diutamakan untuk diselesaikan melalui jalur kekeluargaan terlebih dahulu.

Adapun jika akan melaporkan kepada polisi, apa saja bukti perselingkuhan yang bisa digunakan? Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, setidak-tidaknya terdapat alat bukti yang sah, yaitu:

keterangan saksi;
keterangan ahli;
surat;
petunjuk;
keterangan terdakwa.
Selain alat bukti tersebut di atas, tidak menutup kemungkinan istri dapat menggunakan bukti-bukti elektronik berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE jo. Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016. Misalnya foto, video, chat, dan lain sebagainya. Selengkapnya terkait dengan syarat alat bukti elektronik dapat Anda baca dalam Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik.

Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU 1/2024 menjelaskan bahwa keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Lalu, perlu Anda perhatikan bahwa bukti-bukti perselingkuhan tersebut harus mengarah pada persetubuhan atau perzinaan agar memenuhi unsur Pasal 284 KUHP atau Pasal 411 UU 1/2023.

Kemudian, jika istri hendak melaporkan tindak pidana perzinaan kepada polisi, maka istri dapat mendatangi kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana.