Diduga Jadi Tameng UU Cipta Kerja, Mengapa UU PPP Tetap Direvisi?
Revisi UU Peraturan Perubahan Perundang-undangan (PPP) diduga akan menjadi tameng Omnibus Law UU Cipta Kerja yang disebutkan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat. Diduga dengan revisi itu, UU Ciptaker tidak perlu direvisi untuk bisa disebut konstitusional.
Tuntut Cabut UU Cipta Kerja, Buruh Perempuan Rentan Objek Kapitalisme
Ratusan buruh menggelar aksi demo di depan Gedung DPR dalam rangka Hari Perempuan Internasional sembari menuntut pencabutan UU Cipta Kerja.
Buruh Jegal Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI
Ribuan Buruh kembali menggelar aksi demonstrasi, menolak omnisbus law UU Cipta kerja, di depan Gedung DPR RI pada senin siang ( 07-02-22).
Serukan Kembali Penolakan UU Cipta Kerja, Massa Buruh Geruduk DPR
Sejumlah massa buruh mulai bergerak ke Gedung DPR untuk menggelar unjuk rasa demi menyuarakan kembali penolakan pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Senin (7/2).
Curiga Akal-akalan UU Ciptaker, Ribuan Buruh Bakal Geruduk DPR Besok
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat dan cacat formal tidak perlu dibahas DPR dan Pemerintah lagi.
Luhut Minta Investor Menghubungi Dirinya Jika Hadapi Kesulitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta para investor tidak segan menghubungi dirinya jika menghadapi kesulitan saat melakukan investasi.
Jangan Asal Teken, Perhatikan Kontrak Kerja Sesuai UU Cipta Kerja ini
Rasa bahagia yang meluap-luap akibat diterima kerja di Tempat impian, terkadang membuat lupa diri hingga lupa memperhatikan hal terpenting ini, yaitu kontrak kerja.
Putusan MK soal UU Cipta Kerja Dinilai Tak Jelas
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja dinilai tidak jelas oleh Wakil Ketua DPD RI Mahyudin. Putusan itu telah menggarisbawahi kalimat pembatalan atau penangguhan UU Cipta Kerja yang belum menemukan kesimpulan yang tegas.
Banjir Kritik Pembahasan Super Cepat RUU Ibu Kota Negara
LSM Pencinta Lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN) yang super cepat terkesan dipaksakan dan mengulang inkonstitusionalitas pembentukan UU Cipta Kerja.
Tantangan Politik 2022: UU Cipta Kerja dan Konflik Laut China Selatan
Peneliti politik Sigmaphi Reno Koconegoro mengungkapkan politik luar negeri pada 2022 akan berpusat pada relasi ekonomi politik dan pertahanan Tiongkok-dunia.