Setelah Cipta Kerja, Mahfud Sebut Jokowi Ingin Buat Omnibus Law UU ITE
Setelah Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja disahkan, Presiden Joko Widodo berencana untuk membuat omnibus law tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Omnibus Law UU ITE. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan sudah dibicarakan dalam rapat kabinet.
Tak Hadir di MK, Said Iqbal Sebut Pemerintah dan DPR Pengecut
Pemerintah dan DPR dinilai pengecut oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal karena tak hadir dalam sidang lanjutan uji formil terkait UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, Kamis (10/6/2021). Said Iqbal menilai alasan belum siap memberikan keterangan itu menunjukkan pemerintah khususnya para Menteri terkait dan DPR tidak taat pada asas negara hukum, tetapi lebih mengedepankan kekuasaan.
Rizal Ramli Janji Hapus UU Cipta Kerja Jika Jadi Presiden Tahun 2024
Ekonom senior Rizal Ramli berjanji akan menghapus omnibus law UU Cipta Kerja jika sukses menjadi Presiden pada Tahun 2024. Pasalnya, apa yang disebutkan oleh pemerintah terkait UU tersebut tak pernah terwujud.
Efek Omnibus Law UU Cipta Kerja terhadap Investasi Dipertanyakan
Pemerintah menjanjikan kehadiran Omnibus Law UU Cipta Kerja akan memberikan efek positif terhadap investasi asing di Indonesia. Kemudian, pengaruh lainnya adalah soal bertambahnya lapangan kerja.
Gelar Aksi May Day, Buruh Bawa Nisan Bertuliskan RIP UU Cipta Kerja
Massa buruh membawa nisan bertuliskan RIP UU Cipta Kerja saat menggelar aksi May Day di Jakarta Pusat. Selain itu mereka juga mengkritik Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lebih banyak dipilih oleh pemerintah.
2 Tuntutan Utama ASPEK Indonesia pada Aksi May Day 2021
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengajak seluruh pekerja, organisasi serikat pekerja dan rakyat Indonesia untuk terus melakukan perjuangan menuntut pembatalan omnibus law UU Cipta Kerja dan juga pengusutan kasus-kasus korupsi yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Dua tema besar inilah yang akan disuarakan oleh ASPEK Indonesia dalam memperingati Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2021.
Analisa Hukum Mengadili Kebebasan Berbicara
Bahwa perlindungan konstitusi atas kebebasan berbicara telah diterapkan dengan memberi hak kekebalan. Sayangnya kekebalan itu hanya berlaku untuk anggota dewan dan pekerja pers. Para kritikus politik dan kebijakan publik yang menjalankan peran yang sama belum memperoleh kekebalan itu.
Ahli Bahasa Nilai Cuitan Syahganda di Twitter Bukan Kebohongan
Pengadilan Negeri Depok kembali menggelar sidang lanjutan kasus terdakwa Syahganda Nainggolan. Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli itu, Ahli Bahasa Reka Yudi Mahardika menilai tulisan Syahganda di Twitter terkait RUU Cipta Kerja yang menjadi salah satu dasar pihak kepolisian menangkapnya tak berisi kebohongan.
Ini Kriteria Pekerja yang Dibayar per Jam di UU Cipta Kerja
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi menerapkan pemberian upah per jam bagi pekerja. Hal itu seperti tertuang dalam Undang-undang Cipta Kerja. Namun, ada kriteria khusus bagi pekerja yang akan mendapatkan upah dengan skema tersebut.
Gawat! Dalam PP Turunan UU Cipta Kerja, Pesangon Pegawai PHK Dipotong
Presiden Joko Widodo sudah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam PP ini, pemerintah memperbarui aturan pesangon buruh, yakni ada pemangkasan nilai pesangon dari aturan sebelumnya untuk beberapa kondisi.