Respons Mendag soal Akan Dipanggil DPR Buntut Sebut Bansos dari Jokowi

Jakarta, law-justice.co - Menteri Perdagangan (Mendag RI) yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara untuk merespons rencana DPR akan memanggil dirinya.

Seperti diketahui, Zulhas akan diminta untuk mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia pun merespons secara singkat ketika diminta tanggapan mengenai pemanggilan ini.

"Senang. Senang rapat sama DPR," katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2024).

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, mengatakan pihaknya akan memanggil Zulhas untuk mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Politikus PDIP itu menyatakan bahwa Zulhas harusnya fokus pada bagaimana cara untuk menurunkan harga-harga bahan pokok.

"Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp 15 ribu dan cabai mencapai Rp 175 ribu," kata Aria di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Dia menilai pernyataan Ketua Umum PAN yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) itu bentuk politisasi bansos.

"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral. Itu sesuatu yang tidak manusiawi," ujar Aria.

Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP ini menyebut partainya sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos.

Aria menerangkan PDIP adalah partai pengusung pemerintahan Presiden Jokowi dari 2014-2019.

Sehingga ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.

"Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," ungkapnya.

Aria pun meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.