Setoran Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta Capai Rp 8,92 Triliun

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2023 mencapai Rp 9,6 triliun.

Adapun, realisasi pajak kendaraan bermotor hingga 14 Desember 2023 telah mencapai 92%. Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Elvarinsa menyampaikan, pajak daerah dapat menyumbang kontribusi yang nyata dalam pembangunan kota Jakarta yang berkelanjutan.

Sebab itu diharapkan masyarakat dapat tertib dalam pembayaran pajak daerah. Lebih lanjut Bapenda menerangkan, untuk membantu meringankan pembayaran pajak kendaraan bermotor, masyarakat DKI Jakarta dapat memanfaatkan insentif pajak daerah berupa penghapusan sanksi administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Insentif ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Desember 2023.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan insentif pajak daerah berupa pengenaan sebesar 0% (nol persen) untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan kedua dan seterusnya (kendaraan second).

Insentif ini berlaku mulai 10 Oktober 2023 hingga 30 Desember 2023. Dengan insentif ini, Pemerintah DKI Jakarta berupaya mendorong masyarakat untuk menjalankan administrasi kendaraan mereka secara tepat waktu.

“Saat ini realisasi pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta per tanggal 14 Desember 2023 mencapai Rp 8.921.979.914.375 atau 92% dari target APBD tahun 2023 sebesar Rp 9,6 triliun,” ujar Elvarinsa dalam keterangan tertulisnya, Kamis 14 Desember 2023.

Lebih lanjut, Tim Pembina Samsat Provinsi DKI Jakarta kembali melakukan kegiatan penertiban pengesahan kendaraan bermotor pada Kamis, 14 Desember 2023 yang bertempat di lalu lintas sekitar Jalan Lebak Bulus Raya Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (Depan Carrefour Lebak Bulus).

Kegiatan ini merupakan sinergitas antara Tim Pembina Samsat untuk melakukan himbauan kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam pengesahan STNK dan pembayaran PKB tahunannya.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor maka tim Pembina Samsat gencar melakukan razia penertiban kepada pemilik kendaraan bermotor sebagai salah satu bentuk sosialisasi secara persuasif terkait kewajiban perpajakannya.

Untuk mendukung tertib dalam pembayaran kewajiban perpajakan daerah setiap tahunnya, kegiatan ini juga mengajak masyarakat untuk mendukung tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan tertib dalam melakukan pengesahan STNK Tahunan yang berada di bawah kewenangan Polda Metro Jaya sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pengesahan STNK harus dilakukan setiap tahun.***