Presiden Jokowi: Belum Ada Investasi Asing Masuk ke IKN
Pemerintah terus menggeber proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sesuai amaran UU IKN, terhitung awal tahun 2024 pusat Pemerintahan RI sudah mesti hijrah kota baru di Kalimantan Timur ini. Presiden Joko Widodo sempat menyatakan sudah ngebet ingin segera pindah dan merayakan HUT RI Ke 79 17 Agustus 2024 di IKN yang baru. Sebagai salah satu proyek mercusuar Era Jokowi, bagaimana perjalanan proyek ini di tengah wacana tentang anggaran dan pengawasan?
Jakarta, law-justice.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, belum ada investasi dari asing yang masuk ke proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia menjelaskan, sampai saat ini baru investor dalam negeri yang masuk ke dalam pembangunan IKN. Hal tersebut terlihat dalam groundbreaking yang setiap bulan terjadi.
Setelah investor dalam negeri masuk, Jokowi mengatakan barulah para investor asing yang akan masuk.
"Sampai saat ini [investasi asing] belum ada. Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti pasti akan masuk," kata Jokowi dalam Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat 17 November 2023.
Pada tahap pertama pembangunan IKN pemerintah akan memprioritaskan investasi asing dari sektor pendidikan, kesehatan dan juga teknologi.
Dalam APEC CEO Summit yang digelar di Main Ballroom, Moscone West, San Francisco, Amerika Serikat, pada Kamis, 16 November 2023, Jokowi juga membawa IKN dalam pidatonya.
Jokowi mengajak seluruh pebisnis yang hadir dalam APEC CEO Summit untuk dapat berinvestasi di Indonesia. Salah satu yang ditawarkan ialah investasi di proyek pembangunan IKN.
“Ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia dan saya harap Bapak Ibu dapat memanfaatkan peluang ini dengan lebih agresif dan lebih cepat,” ajaknya.
IKN kata Jokowi menjadi salah satu prioritas investasi di Indonesia. Presiden menilai dalam pembangunan IKN tersebut memiliki potensi investasi yang terbuka dalam sejumlah sektor.
“70% area hijau, 80% transportasi publik berbasis energi hijau yang terbuka di berbagai sektor, infrastruktur, transportasi, teknologi, pendidikan, energi, keuangan, pariwisata, kesehatan, dan perumahan,” imbuhnya.
Komentar