Anggarann Rp4,4 Miliar, Menu Cegah Stunting Depok Cuma Sawi & Tahu

Jakarta, law-justice.co - Baru-baru ini, viral di media sosial soal menu pencegah stunting dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Kota Depok, Jawa Barat.

Pada unggahan yang beredar, menu makanan yang diberikan hanya nasi dan sop berisi sawi serta tahu putih.

Menu PMT itu diunggah akun Instagram @depok24jam. Pada salah satu foto yang diunggah, tampak menu nasi putih dan sop di dalam sebuah wadah plastik bening dengan tutup warna-warni.

Pada tutup wadah itu, ada stiker Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono serta tulisan ``Bocah Depok Kudu Sehat, Prestasi Hebat, Stunting Minggat".

Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Ikravany Hilman menilai menu makanan pencegah stunting yang diberikan kepada ibu hamil dan balita itu sangat tidak layak. Menurutnya, menu tersebut belum mencukupi nutrisi yang diperlukan.

"Ya, enggak layak. Karena persoalannya bukan makanan, tapi nutrisi. Terpenuhi enggak nutrisinya buat ibu hamil dan balita. Menurut saya sampai hari ini belum terpenuhi," kata Ikra saat dihubungi, Kamis (16/11).

Ikra mengatakan Dinas Kesehatan Kota Depok mestinya mampu menganalisis menu makanan yang dibutuhkan warga untuk mencegah stunting. Menurutnya, menu nasi tidak tepat, karena warga Depok tak kekurangan beras.

"Tapi protein kayak misal telur, susu, buah itu jadi soal. Kalau itu makanan tambahan, ya itu harus memenuhi. Kalau tahu, saya kira rumah tangga di Depok masih sering makan tahu," ujar Ikra.

"Ibu hamil perlu susu tambahan. Kan ada susu formula untuk ibu hamil. Kenapa enggak itu yang diberikan," imbuhnya.

Ikra pun mengaku sedih karena banyak laporan soal menu makanan PMT itu. Menurutnya, anggaran yang dialokasikan untuk program PMT mencapai Rp4,4 miliar. Satu paket makanan dihargai Rp18.000 dikurangi pajak dan ongkos pengantaran.

"Informasi dari staf kami di Badan Anggaran itu sekitar Rp4,4 miliar. Tapi disebutkan juga malah ada bantuan dari pemerintah kota sebesar 6,6 miliar. Besok itu akan kita cek pakai uang APBD atau uang dari pemerintah pusat," ucapnya.

Namun, kata dia, berdasarkan informasi yang didapatkan DPRD Kota Depok dari salah satu vendor, anggaran untuk satu paket makanan hanya senilai Rp9.000.

"Apa yang kita harapkan dari Rp9.000," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mary Liziawati mengatakan program PMT lokal untuk balita sudah sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Penyaluran PMT lokal sesuai petunjuk teknis dari Kemenkes RI tentang PMT lokal, termasuk menu," kata Mary di Depok.

Mary mengatakan pemberian PMT lokal bertujuan untuk meningkatkan status gizi balita berbasis pangan lokal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Sasaran PMT lokal yaitu balita gizi kurang, yaitu balita (6-59 bulan) dengan indeks ditentukan.

Lalu, balita berat badan kurang dan sangat kurang, balita gizi kurang alami stunting, dan balita dengan berat badan tidak naik.

"PMT lokal di Kota Depok diberikan selama 28 hari. Mulai tanggal 10 November sampai 8 Desember 2023," tuturnya.

Dia mengatakan anggaran program PMT lokal bukan dari APBD Kota Depok, tapi dari dana insentif fiskal untuk penanganan stunting dari pemerintah pusat.

"Anggaran berasal dari insentif fiskal untuk penanganan stunting. Diberikan itu karena Pemerintah Kota Depok dapat penghargaan karena angka stunting kecil," katanya.

 

 

 

 

View this post on Instagram

A post shared by MEMANTAU KOTA DEPOK 24 JAM (@depok24jam)