Bikin Harga Mahal, Mendagri: Ada Temuan Beras Bulog Tak Disalurkan

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah lewat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian membeberkan bahwa ada temuan beras Perum Bulog tidak langsung disalurkan ke masyarakat.

Menurutnya hal ini yang juga menyebabkan langkanya pasokan dan tingginya harga beras.

Sebagai informasi, saat ini di tengah tingginya harga beras, Perum Bulog ditugaskan untuk melakukan distribusi ke pasaran demi mengintervensi stok dan pasokan.

Pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikumpulkan Perum Bulog dari dalam negeri dan dominan impor.

"Kepala daerah informasikan kepada Bulog, agar stok jangan disimpan, tetapi didistribusikan, karena beberapa temuan disimpan tidak didistribusikan, akibatnya langka dan (harga) naik," kata Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2023, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).

Sayangnya, Tito tidak menjelaskan lebih detail di mana temuan yang dia ungkap tersebut. Dia juga tidak mengatakan apakah itu beras bantuan pangan atau beras operasi pasar alias Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Adapun distribusi beras Bulog yang disalurkan ke pasaran mulai melalui ritel modern, pasar tradisional dan pasar induk.

Tito menyebut saat ini memang harga beras sudah tak lagi mengalami kenaikan, tetapi masih tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET). Untuk itu, segala upaya yang dilakukan pemerintah mulai dari menggenjot produksi dan importasi beras.

"Kemudian tadi penyumbang masih beras meskipun harganya sudah mulai flat. Tetapi masih di atas harga acuan, jadi kita memang bekerja dalam negeri untuk berproduksi di samping impor untuk stoknya cukup dan kemudian didistribusikan," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengungkap ada sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan harga dan stok beras, salah satunya melakukan importasi. Untuk diketahui penugasan impor tahun ini ada dua kali, pertama 2 juta ton dan 1,5 juta ton sehingga totalnya 3,5 juta ton.

"Apa yang dilakukan di beras? Tentunya percepatan untuk bongkar di beberapa port, ada 8 port kami pakai sehingga bongkarnya bisa cepat sehingga bisa didistribusikan," terangnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong produksi beras dengan percepatan tanam padi di sejumlah daerah. Seiring dengan percepatan itu, kebutuhan akan produksi juga harus dipenuhi seperti pupuk.

"Pupuk itu jadi satu keharusan harus, kita siapkan di 26 ribu kios seluruh Indonesia bekerja sama dengan Pupuk Indonesia Holding, kita harus pastikan pupuk tersedia dan tepat waktu," ujarnya.