660 Konflik Agraria Pecah Sepanjang 2020-2023 Imbas PSN Ada 105

Jakarta, law-justice.co - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan bahwa telah terjadi 660 letusan konflik agraria di Indonesia, terhitung sejak 2020 hingga 2023 ini.

Rinciannya, sebanyak 241 konflik terjadi pada 2020, lalu 207 konflik di antaranya terjadi pada 2021 dan 212 konflik lainnya terjadi pada 2022.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan dari total kasus tersebut, sebanyak 105 konflik terjadi imbas rencana proyek strategis nasional alias PSN.

"Kita telah mencatat 105 konflik agraria akibat PSN telah meletus di berbagai tempat akibat sejak 2020-2023," kata Dewi dalam Konferensi Tenurial, Selasa (17/10).

Dewi berpandangan banyak lahan yang telah ditinggali warga secara turun temurun harus diambil demi PSN. Menurutnya, PSN lebih banyak memfasilitasi investor.

"PSN telah menjadi cara ampuh untuk menjadi proses land clearing dan pengadaan tanah bagi investor yang hendak masuk ke wilayah wilayah masyarakat," jelasnya.

Dewi menilai konflik agraria di Indonesia sulit dihentikan karena terdapat sejumlah aturan yang justru memperparah. Dia mengatakan beberapa aturan itu di antaranya Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) dan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).

"Pada masa sekarang perampasan tanah dirancang sedemikian rupa oleh UUCK dan UU IKN," ujarnya.

Belakangan, konflik agraria imbas PSN terus terjadi. Terbaru, kasus di Rempang, Kepulauan Riau.

Polisi menembakkan gas air mata ke berbagai arah hingga asapnya masuk ke sekolah. Belasan anak dilarikan ke rumah sakit karena terkena gas air mata. Selain itu, sejumlah warga juga sempat ditangkap oleh aparat.