Faisal Basri: Pemerintah Tidak Perhatikan Buruh di Pengolahan Nikel

Jakarta, law-justice.co - Pakar Ekonomi Senior dari Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri menyatakan bahwa pemerintah terlalu fokus menjadikan Indonesia sebagai pusat nikel dunia, tetapi tidak memperhatikan kesejahteraan buruh yang bekerja di pengolahan nikel.

Faisal mengatakan sering terjadi pertentangan antara buruh dalam negeri dengan China karena perbedaan budaya. Misalnya buruh Indonesia yang bergabung dengan serikat buruh dan biasa menyampaikan protes.

Namun, China tidak terbiasa dengan budaya itu. Kondisi itu, kata Faisal, tidak diperhitungkan oleh pemerintah.

"Itu enggak dihitung oleh pemerintah. Enggak perlu. Yang penting kita pusat nikel dunia," katanya di dalam Publikasi Kajian Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AERR) di Jakarta, Senin (25/9).

"Enggak ada Kementerian Sosial diundang, ahli Antropologi, ahli Sosiologi, enggak ada," katanya.

Faisal juga mengaku kesal dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut nilai ekspor nikel sebesar Rp$510 dinikmati oleh Indonesia. Menurutnya, hilirisasi dinikmati oleh pengusaha asal China. Apalagi, teknologi yang digunakan juga dari China.

"Nilai tambah itu terdiri dari keuntungan, pengusaha dapat untung. Pengusahanya semuanya dari China, ya bisa dibilang 100 persen lari ke China," katanya.

Sebelumnya, Faisal menyebut China mendapat keuntungan besar dari kebijakan hilirisasi nikel Indonesia. Persentasenya mencapai 90 persen dari total keuntungan.

Menurutnya, Indonesia sudah tidak jadi negara agraris. Namun, Indonesia juga tak kunjung menjadi negara industri.

"Ada missing link dalam transformasi atau pola yang dialami Indonesia. Dari agraris, langsung ke jasa. Lebih dari satu dasawarsa lalu, Indonesia menjelma sebagai negara jasa," katanya di Jakarta, Selasa (8/8).

"Sayangnya, tidak ada kebijakan industrialisasi. Yang ada kebijakan hilirisasi," imbuhnya.