Respon Joe Biden soal Penyelidikan DPR AS atas Pemakzulan Dirinya
Presiden Joe Biden menyatakan siap maju untuk menjadi Capres 2024. (AFP via Detik)
Jakarta, law-justice.co - Joe Biden menegaskan bahwa tidak memedulikan penyelidikan Dewan Perwakilan Amerika Serikat atas pemakzulan dirinya.
"Saya tidak tahu kenapa, tapi mereka tahu bahwa mereka ingin memakzulkan saya," kata Biden di acara penggalangan dana kampanye swasta.
"Saya bangun setiap hari bukan untuk memedulikan pemakzulan. Saya punya pekerjaan yang harus dilakukan. Saya harus berurusan dengan isu-isu yang memengaruhi rakyat Amerika setiap hari," ucap Biden, seperti melansir cnnindonesia.com, Kamis (14/9).
Ini merupakan komentar pertama Biden usai Ketua DPR AS Kevin McCarthy memutuskan untuk mengajukan penyelidikan guna memakzulkan presiden berusia 80 tahun itu.
Penyelidikan itu merupakan desakan dari Partai Republik yang sejak lama ingin menjegal Biden.
Penyelidikan untuk pemakzulan ini sendiri berkaitan dengan urusan bisnis putra Biden, Hunter, yang selama ini belum pernah ditemukan bukti bahwa Biden terlibat dalam hal apapun secara ilegal.
"Mereka telah menghabiskan waktu sepanjang tahun untuk menyelidiki Presiden [Biden] dan tidak mendapatkan bukti apa-apa. Tak ada bukti dia melakukan kesalahan," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Jean-Pierre kepada wartawan.
Dia kemudian melanjutkan, "Itu karena Presiden [Biden] tidak melakukan kesalahan."
Jean-Pierre juga mengatakan Partai Republik tidak punya cukup dukungan untuk mengadakan pemungutan suara guna melakukan penyelidikan.
"Bahkan anggota DPR dari Partai Republik mengatakan bukti itu tidak ada," ucapnya.
"Ini adalah serangan politis."
Para anggota DPR dari Partai Republik menuding Biden telah "berbohong" kepada warga AS tentang urusan bisnis kontroversial Hunter di luar negeri.
Mereka lalu mengumpulkan bukti yang selama berbulan-bulan ini tidak pernah benar-benar kredibel. Namun, pada Selasa (12/9), McCarthy mengumumkan bahwa Republik berhasil mendapatkan bukti kuat sehingga penyelidikan bisa dilakukan.
"Secara keseluruhan bukti ini melukiskan gambaran budaya korupsi," ucapnya.
Anggota parlemen dari Partai Demokrat sejauh ini mengecam penyelidikan tersebut. Mereka menilai langkah ini dimaksudkan untuk membalas dendam atas pemakzulan ganda DPR kepada Trump.
Trump merupakan satu-satunya presiden AS yang dimakzulkan sampai dua kali oleh DPR. Pada 2019, DPR mendakwa Trump menyalahgunakan kekuasaan dan menghalang-halangi Kongres usai meminta Ukraina menyelidiki Biden dan putranya atas tuduhan korupsi.
Pada 2021, DPR kembali memakzulkan Trump atas tuduhan menghasut pemberontakan terkait serangan terhadap Gedung Capitol.
Namun, Trump dibebaskan dua kali di Senat. Trump mengaku tak bersalah dan menyebut upaya pemakzulan dirinya sebagai "perburuan penyihir" politik.
Komentar