PKS Belum Putuskan Dukung Duet Anies-Cak Imin, Mau Nyusul Demokrat?

Jakarta, law-justice.co - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bahwa belum memutuskan untuk mendukung duet Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Pilpres 2024 nanti.

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu mengatakan, keputusan NasDem mengusung Anies Baswedan dan Cak Imin ini akan dibawa ke musyawarah Majelis Syuro, PKS sebagai pemegang keputusan tertinggi partai.

Karena masih menunggu hasil musyawarah Majelis Syuro itu, maka PKS secara resmi tidak mengirimkan perwakilannya hadir pada Deklarasi Anies-Cak Imin (AMIN) sebagai pasangan capres-cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023).

"Kami (PKS) mengacu pada anggaran dasar kami di PKS, sesuai Pasal 16 Anggaran Dasar PKS ayat (2) huruf i, menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan/atau wakil presiden RI adalah (keputusan) Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai, yang keanggotaannya terdiri atas anggota PKS dari seluruh Indonesia," kata Presiden PKS, Ahmad Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta.

Meski demikian, sejauh ini, sesuai hasil musyawarah Majelis Syuro ke-8, PKS tetap mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sampai kini pun, PKS masih tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mendukung Anies, bersama NasDem dan PKB.

Sementara Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf menyampaikan bahwa musyawarah Majelis Syuro itu akan digelar dalam waktu dekat. Namun, dia belum dapat menyebutkan waktu secara tepat.

Menurut juru bicara PKS itu, pembahasan musyawarah itu utamanya terkait penetapan bakal cawapres sebagai pendamping Anies.

"Saya kira tema utamanya itu, (bakal) capres sudah, berarti tinggal (bakal) cawapres. Kapan waktunya? Dalam waktu dekat. Kalau sudah fixed, kami kabarkan," jelasnya.

Dia juga tidak menutup kemungkinan musyawarah Majelis Syuro PKS akan membahas persoalan lain, termasuk terkait kelanjutan PKS di Koalisi perubahan dan dukungan terhadap Anies.

"Kita jangan berandai-andai. Kita tunggu saja Majelis Syuro, dan Majelis Syuro PKS itu berpikir kemaslahatan bangsa dan (kepentingan) negara yang lebih besar," imbuhnya.

Dia juga menolak jika disebut posisi PKS terkunci karena Partai NasDem dan Anies telah menyetujui Muhaimin sebagai bakal cawapres.

"Kalau dibilang keterjepitan, keterkuncian, itu tidak ada. Ya, semua persoalan diambil solusinya. Ada solusi-solusi terbaik. Ada solusi terbaik di antara yang tidak baik. Kami tetap mengambil keputusan. Itu dilakukan dalam Majelis Syuro kami," kata Muzammil.

Hingga kini, PKS masih tergabung dalam Koalisi Perubahan bersama dengan Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres pada Pilpres 2024.

Partai NasDem dan PKB, mewakili Koalisi Perubahan, bersama dengan Anies mengumumkan nama Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres di Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023).

Dalam acara itu, PKS tidak mengirimkan perwakilannya karena masih menunggu hasil musyawarah Majelis Syuro.

Terkait keberadaan Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi di lokasi deklarasi, Muzammil menjelaskan hal itu sebatas untuk menyampaikan sikap PKS kepada Koalisi Perubahan.

"Namun, PKS secara resmi tidak mengirim perwakilannya ke Surabaya," ujar Muzammil.