Legislator Fraksi Golkar Geram, Kepala BRIN Disebut Tukang Ngibul

Jakarta, law-justice.co - Anggota DPR RI, Gandung Pardiman mengaku muak dengan kepala BRIN, Laksana Tri Handoko.

Menurut legislator Partai Golkar ini, kepala BRIN selama ini memporak-porandakan lembaganya.

"Dengan mitranya dia ngibul terus," katanya di Rapat Dengar Pendapat Komisi VII bersama BRIN, Jumat (14/7/2023)

Gandung mengatakan, dirinya mendengar langsung pernyataan kepala BRIN yang mengaku biasa dimarahi DPR.

"Itu biarkan saja," kata Gandung menirukan pernyataan kepala BRIN.

Bikin Malu, Anggota DPR Minta Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Ditutup

Pernyataan itu, kata Gandung, tentu tidak pantas. Hal itu menurutnya di luar batas kepatutan.

"Pelecehan ke komisi kita sudah terasa. Kenapa kita diam saja? Padahal banyak perjalanan keorganisasian dan keuangan BRIN tak sesuai aturan," katanya.

Dirinya kemudian mengusulkan agar dilakukan audit investigatif anggaran BRIN.

Sebelumnya di rapat yang sama, anggota Komisi VII lainnya, Maman Abdurrahman menegaskan agar BPK melakukan audit terhadap anggaran BRIN.

Maman mengusulkan agar Komisi VII merekomendasikan kepada aparatur terkait, BPK, untuk segera melakukan audit investigasi bahkan audit forensik terhadap penggunaan anggaran BRIN ini. ya, itu masuk dalam kesimpulan.

Kedua, saya tegas merekomendasikan pergantian kepala BRIN.

BNN Tunggu Penelitian BRIN Tentang Kratom, Komjenpol Petrus : Sudah Banyak Kecanduan Kratom

"Saya merekomendasikan pergantian kepala BRIN karena ini sudah hampir dua tahun selalu bermasalah kayak gini," katanya.

Kesempatan itu juga digunakan Maman untuk mengkarifikasi pemberitaan pada sebuah media massa.

Media itu memberitakan terkait pat gulipat dana riset diseminasi konstituen.

"Pertama saya merespon yang paling aktual dulu mengenai pemberitaan di Tempo, ini ngeri sekali. Apa headlinenya ini pat gulipat dana riset diseminasi konstituen," kata Maman.

"Ingin saya luruskan terlebih dahulu, apa yang diberitakan Tempo itu faktanya sangat sekali berbeda dengan kondisi riil yang ada. karena hanya merujuk dari satu kejadian saja di Kalimantan Utara lalu digenegeralisir seakan akan kami menerima bahkan memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi-peribadi kami," katanya.

"Saya tegas nyatakan ini 100 persen fitnah. Dan melalui forum yang terhormat ini, semoga didengar seluruh masyarakat Indonesia dan terkhusus KPK, terkhusus Bareskrim Mabes Polri, terkhusus kejagung, terkhusus BPK kita, segera usut ini praktek penggunaan dan pemanfaatan anggaran di BRIN," paparnya.

"Kenapa saya bilang seperti itu? Faktanya, yang perlu dipahami bahwa bagi kamu anggota DPR, tentunya kami memiliki kewajiban untuk membawa dan memperhatikan aspirasi di dapil kami masing-masing dalam hal ini konstituen," jelasnya.

"Saya pikir itu melekat dalam badan kami masing-masing. Ya, tentunyalah yang namanya kita anggota, kita punya dapil, perlu ada kemanfaatan terhadap dapil kami masing-masing," paparnya.

Maman juga mengungkap, fakta bahwa anggaran 2022 yang diperuntukkan untuk beberapa program-program masyarakat di luar program-program yang ada di BRIN, itu kurang lebih Rp 800 miliar per tahun yang sudah direncanakan.

"Namun berdasarkan evaluasi, yang terealisasi hanya 100 miliar. Silakan saja dicek. Pertanyaan sederhana bagi saya adalah, kemana Rp 700 miliarnya itu?," katanya.