Orang Mati Dikirimi Surat Panggilan, Junimart: Kapoldanya Pencitraan!

Jakarta, law-justice.co - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Junimart Girsang menanggapi video viral tentang seorang warga yang sudah meninggal dunia mendapatkan surat panggilan dari polisi di Kota Binjai, Sumatera Utara (Sumut).

Junimart menjelaskan, warga bernama Bertah Sembiring meninggal dunia akibat serangan jantung karena menerima intimidasi dari mafia tanah yang dia laporkan ke Kepolisian Resor (Polres) Binjai dalam kasus penyerobotan lahan.

"Setelah laporan itu dibuat, tidak ada tindak lanjut dari polisi. Almarhum bahkan nyaris menjadi korban penganiayaan sejumlah orang tidak dikenal (OTK) yang diduga tidak terima atas pelaporan itu,” ujarnya , dikutip dari Kompas, Senin (12/6/2023),

Tak hanya itu, kata Junimart, Bertah sempat dikejar-kejar di lahan miliknya sampai sepeda motornya dibakar OTK tersebut.

“Akhirnya korban mengalami serangan jantung dan jatuh sakit. Dia meninggal dunia pada Maret 2023, eh panggilan untuk pemeriksaannya baru datang pada Kamis, 8 Juni 2023 dari Polres Binjai," ujarnya.

Ketua Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah Komisi II DPR RI itu pun menilai kasus itu menjadi bukti beruntun buruknya pelayanan dan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Sumut.

"Polisinya tidak tertib. Jadi kalau di bawah tidak tertib, ya Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda)-nya juga tidak tertib. Bagaimana tidak, kapolda-nya sibuk pencitraan terus,” katanya.

Junimart menilai, ada pembiaran di balik peristiwa tersebut. Sebab, Bertah yang menjadi korban mafia tanah membuat laporan atas penyerobotan lahan miliknya ke Polres Binjai Januari 2023, tetapi tidak kunjung ditindaklanjuti.

Untuk diketahui, video yang menyebutkan warga yang sudah meninggal dikirimi surat panggilan polisi sempat viral di media sosial.

Dalam video itu, tampak sejumlah orang tengah berada di dekat makam bernama `Bertah Sembiring`. Mereka terduduk sambil menangis. Ada lebih dari dua orang yang datang ke makam tersebut.

Seorang wanita dalam video itu tampak menangis sambil meletakkan sebuah amplop berisi surat panggilan polisi di atas kuburan tersebut.

"Pak, ini surat dari Polres Binjai, Pak," kata wanita tersebut.

Copot seluruh kapolres hingga kapolda
Lebih lanjut, Junimart meminta perhatian khusus dari Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit. Dia berharap Listyo bisa lebih peka terhadap kondisi pelayanan hukum di wilayah Polda Sumut.

"Saya berharap ada atensi khusus dari Kapolri tidak hanya pada kasus ini saja tetapi untuk semua masalah hukum, baik itu penindakan dan pelayanan masyarakat di Sumut,” katanya.

Dia juga meminta agar Kapolri segera mengevaluasi dan mencopot seluruh Kapolres yang tidak tertib hingga Kapolda Sumut jika terbukti bermain-main dalam pelayanan dan penegakan hukum kepada masyarakat.

“Segera saja dievaluasi semua Kapolres di Sumut ini, begitu juga dengan Kapolda-nya copot segera karena saya menilai sesuai fakta bahwa Kapolda Sumut sudah tidak bisa dipertahankan lagi, kecuali Kapolri memang ada kedekatan pribadi ya, mungkin itu lain hal," terangnya.

Junimart juga menyoroti kian maraknya aktivitas peredaran narkoba dan perjudian di sejumlah kota di Sumut. Menurutnya, aktivitas terlarang itu sekarang sudah tampak kasat mata.

"Sudah semakin parah kalau saya perhatikan Sumut ini sekarang, banyak tempat mulai dari bangunan permanen hingga semi permanen yang dijadikan sebagai lapak atau markas tempat berlangsungnya jual beli dan konsumsi narkoba,” katanya.

Legislator PDI-Perjuangan daerah pemilihan Sumut III itu mengatakan, di tempat itu mereka menyediakan layanan perjudian menggunakan mesin judi dingdong atau slot.

Junimart menduga ada campur tangan oknum-oknum kepolisian di balik tumbuh suburnya peredaran narkoba dan perjudian di Sumut saat ini.

"Khusus untuk lapak atau markas narkoba dan perjudian ini, semua tampak kasat mata, tetapi kenapa tidak ditindak, ada apa? Jangan-jangan ada saham atau setoran untuk oknum tertentu di balik itu semua. Konsistensi Presisi itu ternyata hanya slogan pemanis saja,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan beberapa proyek dan janji Presiden Joko Widodo akan selesai semua saat pemerintahan Jokowi-Mar`ruf Amin berakhir di 2024.

Luhut menjamin proyek-proyek yang berada di bawah kendalinya akan segera selesai tahun ini.

Pihaknya memiliki fokus pada enam penyelesaian pembangunan 2023, di antaranya adalah tiga sasaran pembangunan IKU Nasional, 54 janji presiden, 30 major project, 33 proyek strategis nasional, 13 dari 17 sustainable development goals, dan 30 direktif presiden.

"Kami ingin memastikan semua proyek yang ada di bawah kendala kami agar selesai di masa pemerintahan ini," katanya dalam Rapat Kerja dengan Banggar DPR RI, dikutip Senin, 12 Juni 2023.

Luhut mengatakan, setiap tiga atau empat bulan sekali ia selalu rutin melakukan rapat koordinasi dengan tujuh Kementerian/Lembaga untuk evaluasi target-target tersebut.

Agar semuanya dapat selesai tepat waktu, Luhut juga menyebutkan terdapat kelompok kerja yang memonitor proyek-proyek tersebut.

Sementara itu, untuk proyek yang tidak selesai dan mungkin akan diteruskan oleh presiden berikutnya dia bersama timnya tengah menyiapkan keperluannya.

"Semua perlu dikerjakan dengan rinci dan berlandaskan kerja sama agar dapat terkendali," ujarnya.

Beberapa proyek jumbo yang dipaparkan dalam rapat tersebut adalah pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung dan percepatan pembangunan IKN.

Luhut menyampaikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan segera beroperasi. Pada pertengahan Juni 2023 akan dilakukan uji coba. Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung ini akan terintegrasi dengan Lintas Raya Terpadu (LRT), dan LRT terhubung dengan TransJakarta.

"Pada kesempatan ini, saya ingin melaporkan juga tentang Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, yang merupakan salah satu proyek di bawah koordinasi kami. Pada pertengahan Juni, kami akan mulai trial kereta menjadi 300 kilometer per jam,” tuturnya.

Kemudian terkait percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Luhut mengatakan, hal yang dinilai paling penting untuk diatasi adalah skema insentif dan pengembangan bisnis, rencana pengembangan kawasan, dan status tanah.

Ia menargetkan hal ini selesai di 27 Juni 2023. Bila kualitas pekerjaan berjalan sesuai rencana, pada Hari Kemerdekaan 2024 dapat dirayakan di sana.