Soal Proposal Prabowo, Menlu: RI Tetap Hormati Kedaulatan Ukraina!

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah lewat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Retno Marsudi buka suara merespons soal proposal damai terkait perang Rusia-Ukraina yang diajukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pekan lalu.

Pernyataan itu terungkap saat DPR Komisi I rapat kerja dengan Menlu pada Senin (5/6). Retno merespons TB Hassanudin yang bertanya apakah proposal itu mewakili kebijakan luar negeri RI atau tidak.

"Jadi yang dapat saya sampaikan karena Kemhan adalah mitra dari Komisi satu ada baiknya dilakukan komunikasi langsung dengan Pak Menhan untuk mendapat gambaran pandangan yang disampaikan Pak Menhan di Sangri-La dialogue," kata Retno di pertemuan itu.

Dia menambahkan, "Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa posisi Indonesia tidak berubah."

Retno lalu membeberkan poin yang menunjukkan posisi Indonesia menyoal perang di Ukraina. Pertama, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah.

"Itu selalu kita hormati. Dan, ini terefleksi dengan baik pada saat ada voting di UN GA [Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa] mengenai isu yang terkait penghormatan teritorial, integritas, dan kedaulatan," ujar dia.

Retno juga mengungkapkan selama ini Indonesia senantiasa mendorong penghentian perang.

"Yang kedua, call [seruan] kita selalu please, hentikan perang," ungkap dia.

Sikap RI, lanjut dia, tercermin saat Presiden Joko Widodo alias Jokowi berkunjung ke Ukraina dan Rusia pada 2022 lalu. Seruan setop perang itu juga kembali terlontar saat Jokowi bertemu Presiden Volodymyr Zelensky di sela-sela konferensi tingkat tinggi (KTT) G7 di Hiroshima, Jepang, pada Mei.

Di rapat dengan DPR kali ini, Retno mengatakan sudah ada sejumlah proposal damai menyoal perang Rusia-Ukraina, termasuk dari pemerintah Kyiv sendiri.

Selain itu, Menlu tersebut mengutarakan tantangan yang dihadapi suatu negara saat mengajukan proposal damai.

"Memang, yang menjadi tantangan adalah peace plan [proposal damai] apapun yang diajukan untuk berusaha membantu penyelesaian masalah harus disepakati kedua belah pihak terlebih dahulu," ujar Retno.

Terlepas dari proposal damai itu, Retno kembali membeberkan poin selanjutnya yang mewakili sikap Indonesia.

"Kita ingin mendapat jaminan agar rantai pasok makanan tidak terganggu. Indonesia mendukung perpanjangan Black Sea Initiative," ucap dia.

Black Sea Initiative atau Prakarsa transportasi biji-bijian Laut Hitam merupakan persetujuan antara Rusia dan Ukraina yang dimediasi PBB dan Turki pada Juli 2022. Kesepakatan ini bertujuan untuk mengurangi dampak krisis pangan global akibat perang.

Poin selanjutnya yang menjadi fokus RI, kata Retno, yakni bantuan kemanusiaan. Indonesia juga disebut berencana memberikan bantuan untuk memperbaiki salah satu rumah sakit yang terdampak perang.

Proposal damai yang disampaikan Prabowo di acara pertemuan antar Menhan dj Shangri-La Dialogue, Singapura, menjadi sorotan.

Beberapa poin yang tercantum dalam proposal itu yakni gencatan senjata, pembentukan zona demiliterisasi dan pengerahan pasukan penjaga perdamaian PBB, serta referendum di wilayah yang disengketakan.

"Yang pertama harus dilakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata," ujar Prabowo pekan lalu.

Prabowo juga mendesak pasukan Ukraina dan Rusia mundur sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata guna menciptakan wilayah demiliterisasi.

Namun, Ukraina menolak mentah-mentah proposal tersebut. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov menyatakan usulan tersebut seperti perspektif Rusia.

Rusia sementara itu menyambut baik usulan Prabowo.

"Kami menyambut baik upaya semua negara yang bertujuan untuk mencapai resolusi damai atas konflik ini," tutur Wakil Menteri Pertahanan Rusia Andrey Rudenko seperti dikutip seperti melansir cnnindonesia.com.