Begini Hebohnya Inggris Jelang Persiapan Penobatan Raja Charles III

Inggris, law-justice.co - Di seluruh wilayah Persemakmuran - negara-negara tempat Charles menjadi raja - perdebatan tentang apakah rakyat setempat ingin tetap menjadi bagian dari Kerajaan Inggris atau berubah menjadi republik terus berlangsung, meskipun dengan intensitas yang berbeda-beda.

Dalam artikel ini, dikutip dari BBC menjabarkan suasana hati warga d tiga negara tempat Raja Charles masih menjadi kepala negara - dan mengeksplorasi kemungkinan negara-negara tersebut berpisah dari kerajaan.

Mata penonton terpaku pada lapangan dalam pertandingan kriket antara tim perempuan dari Pulau Saint Kitts melawan Nevis. Pengaruh Inggris Raya masih kuat di sini, sampai ke pilihan olahraga nasional.

Saint Kitts dan Nevis adalah negara kepulauan yang terletak di antara Samudera Atlantik dan Laut Karibia. Di sinilah kolonis Inggris pertama kali menetap di Karibia. Tetapi bahkan setelah hampir 40 tahun kemerdekaan, masih ada perdebatan tentang identitas negara ini, dan apakah ia perlu berubah menjadi republik.

Di bangku penonton, suara obrolan sesekali diinterupsi dengan sorak sorai dan saran yang diteriakkan kepada pemain. Saat jeda permainan saya bertanya kepada orang-orang tentang opini mereka.

Tidak banyak yang bersedia mengungkapkan pendapat, tapi mereka yang bersedia belum bisa memutuskan.

Sharlene Martin berkata ia butuh lebih banyak informasi namun mempertanyakan apa untungnya bila Raja Charles III menjadi kepala negara: "China dan Taiwan lebih banyak membantu kami daripada Inggris, jadi saya tidak tahu."

Menjelang matahari terbenam, saya pergi ke bar terdekat untuk bicara dengan warga lokal.

Manajer bar Julian Morton berkata topik ini adalah perkara kebanggaan nasional: "Menjadi republik menunjukkan bahwa kami telah siap. Jadi itu memberitahu dunia bahwa kami dapat menangani urusan kami sendiri."

Kawan Julian, Christopher Roberts, sepakat. Dia memberi tahu saya bahwa Saint Kitts dan Nevis masih berusaha bangkit dari dampak negatif virus corona. Jadi, menurut dia menjadi republik bukan prioritas yang mendesak: "Kami baru mendiskusikannya, cuma ngobrol-ngobrol di jalan soal itu."

Dibandingkan negara-negara Karibia lainnya seperti Barbados, Christopher memandang Saint Kitts dan Nevis sebagai "negara merdeka yang masih muda", dan karena itu berpikir perubahan mungkin butuh waktu.

Barbados, yang pernah dijuluki "Inggris kecil" menjadi republik pada 2021, memperbarui momentum untuk diikuti negara-negara anggota Persemakmuran lainnya.

Tapi supaya transisi bisa terjadi di sini, Konstitusi Saint Kitts dan Nevis mensyaratkan rakyat memilihnya dalam referendum. Bahkan, dari delapan wilayah yang tersisa di sekitar Karibia, hanya Belize yang tidak butuh referendum. Alih-alih, keputusan itu akan dibuat oleh majelis nasionalnya.

Rintangan untuk mengadakan referendum berbeda-beda di setiap negara. Di Saint Lucia, Bahama, Jamaika, dan Saint Kitts dan Nevis, referendum hanya perlu suara mayoritas. Tetapi transisi bisa jadi lebih sulit di Antigua dan Barbuda, Grenada dan Saint Vincent dan Grenadine, karena dibutuhkan dua pertiga mayoritas.

Tapi kalau pun referendum diadakan, hasilnya belum tentu memilih republik. Pada 2009, Saint Vincent dan Grenadine mengadakan referendum. Empat-puluh lima persen pemilih memilih untuk mengganti Ratu Elizabeth II dengan presiden seremonial - kurang dari dua-pertiga yang diperlukan.

Jadi, meskipun tampaknya sederhana, ini adalah persoalan rumit yang ditangani setiap wilayah Karibia dengan caranya sendiri.

Melangkah di jalanan Kota Sydney, Anda akan kesulitan untuk menemukan tanda-tanda bahwa Raja Australia yang baru akan dinobatkan.

Pada akhir pekan, satu orang yang saya ajak bicara mengaku mereka tidak tahu kapan Penobatan Raja Charles III dilangsungkan. Seorang mahasiswa bahkan berkata dia tidak tahu apa itu Penobatan.

"Saya tak peduli, itu tidak relevan," adalah jawaban jujur Frank, 73 tahun - gambaran yang cukup akurat tentang suasana hati umum di sini.

Setiap monumen di negara itu dipasangi lampu warna ungu dan akan dinyalakan pada Sabtu malam, tetapi acara untuk memperingati Penobatan tampaknya tidak akan begitu meriah.

Dan peliputan televisi acara tersebut akan terbatas — jauh dari perlakuan yang diterima pernikahan kerajaan dan pemakaman Ratu.

Raja Charles tidak sepopuler Ratu Elizabeth II dan penobatannya terjadi pada saat gerakan republik Australia sedang kuat-kuatnya dalam puluhan tahun.

Hampir 25 tahun sejak negara itu memilih untuk memutus hubungan dengan monarki dalam referendum, ada momentum yang terus membesar untuk melakukannya lagi.

Perdana Menteri Anthony Albanese telah mengatakan bahwa republik "tidak terhindarkan" dan tahun lalu ia menunjuk menteri junior untuk republik - pertama kalinya dalam sejarah Australia. Di Selandia Baru ceritanya sama - Perdana Menteri Chris Hipkins pekan ini mengatakan ia adalah pendukung republik dan percaya negara itu "idealnya" akan meninggalkan monarki suatu hari nanti.

Peran monarki di Australia murni seremonial dan orang-orang memberi tahu saya negara ini sudah lama membangun identitasnya sendiri di luar bayang-bayang Inggris Raya.

Lainnya menyebut dampak jangka panjang kolonisasi terhadap masyarakat asli Aborigin dan Selat Torres sebagai alasan untuk memutus hubungan dengan Kerajaan.

"Kami sekarang mungkin lebih anti kolonial dari dahulu," kata Estelle Peterson yang berusia 17 tahun.

"Punya raja Inggris di sini sepertinya begitu aneh," imbuh kawannya Monika Januleviciute.

Namun Republik Australia setidaknya masih butuh bertahun-tahun lagi untuk menjadi kenyataan.

Pemerintah pertama-tama akan mengadakan referendum untuk mengakui masyarakat adat dalam konstitusi.

Dan opini warga Australia masih terbelah terkait cara menunjuk kepala negara - apakah sebaiknya dia dipilih oleh rakyat, atau ditunjuk oleh parlemen?

Tapi yang paling penting, jajak pendapat baru-baru ini mengindikasikan dukungan pada republik masih di bawah standar yang dibutuhkan untuk meloloskan referendum di sini. Mayoritas warga Australia perlu memilih ya, dan juga perlu ada dukungan mayoritas di setidaknya empat dari enam negara bagian Australia.

Kalau ada satu frasa yang bisa meringkas perasaan banyak orang Kanada tentang Raja Charles, itu adalah "acuh tak acuh".

Dan berbicara secara luas, meskipun warga Kanada menyukai Ratu Elizabeth II, mereka tidak menyimpan rasa suka yang sama untuk Raja Charles.

Survei opini menunjukkan bahwa warga Kanada semakin tertarik untuk menjauhkan negara itu dari monarki.

Jajak pendapat terbaru oleh Angus Reid yang diterbitkan pada akhir April, mengindikasikan bahwa mayoritas rakyat Kanada - lebih dari setengah - tidak mau negara itu berlanjut sebagai monarki konstitusional selama beberapa generasi mendatang.

Dan dua dari lima responden mengatakan mereka tidak peduli dengan Penobatan yang akan datang.

Kekurangan antusiasme itu tercermin dalam perayaan sederhana yang direncanakan Kanada. Akan ada acara satu jam yang disiarkan di televisi, digelar di ibu kota Ottawa, dan monumen-monumen federal diterangi lampu hijau zamrud untuk menandai peristiwa tersebut.

Kenaikan tahta Raja tahun lalu hanya memicu perdebatan tentang ikatan negara tersebut dengan monarki.

Apalagi di Quebec, tempat institusi monarki dipandang lebih negatif daripada di wilayah-wilayah lain - sentimen yang berkaitan dengan sejarah provinsi tersebut sebagai wilayah berbahasa Prancis yang pernah dikuasai pemerintahan kolonial Inggris.

Desember lalu, Quebec mengesahkan undang-undang yang membuat janji setia kepada monarki opsional bagi anggota legislatif.

Tetapi semua itu tidak berarti Kanada akan bergabung dengan jajaran Barbados, Jamaika, atau Australia yang pernah - atau sedang - melakukan perdebatan secara formal tentang masa depan monarki.

Mengubah sistem saat ini akan membutuhkan persetujuan dari House of Commons dan Senat di parlemen, serta persetujuan bulat dari 10 provinsi - yang dipandang oleh sebagian besar ahli politik sebagai rintangan yang mustahil.