Heboh Biskuit Jamuran untuk Bantuan Stunting, Kemenkes Buka Suara

Jakarta, law-justice.co - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI) menyatakan bahwa temuan pemberian makanan tambahan (PMT) berupa biskuit yang rusak merupakan pengadaan 2021.

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Maria Endang Sumiwi mengatakan pihaknya pada 2022 awal sempat menggunakan stok pengadaan setahun sebelumnya.

Pernyataan itu disampaikan Maria sebagai jawaban usai anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Irma Chaniago mencecar pihaknya soal PMT biskuit guna mencegah stunting pada balita yang ternyata ditemukan tak layak pangan di sejumlah daerah.

"Jadi PMT yang kita punya pada stok 2022 awal itu adalah pengadaan 2021, yang diadakan melalui e-katalog," kata Maria dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kemenkes di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (26/1).

Maria memastikan Kemenkes telah melakukan pemeriksaan secara langsung ke gudang penyimpanan PMT yang dilaporkan rusak tersebut.

Seluruh biskuit yang dilaporkan rusak itu kemudian diambil seluruh batch-nya sama dan diperiksa menggunakan alat khusus. Dia mengklaim saat itu kondisinya masih bagus.

Namun, Kemenkes juga mendapatkan laporan lebih banyak soal biskuit rusak di beberapa tempat lain, sehingga Kemenkes memeriksa satu per satu gudang, dan kemudian ditemukan kurang dari satu persen PMT biskuit yang rusak.

Maria melanjutkan Kemenkes telah memeriksa 55.975 karton biskuit dan kemudian ditemukan ada 256 karton yang kondisinya tidak baik alias rusak. Kemenkes menurutnya berniat memusnahkan, namun tidak memenuhi syarat pemusnahan.

"Kalau ada kerusakan tidak lebih dari satu persen, memang tidak bisa dimusnahkan. Sehingga kami tetap menggunakan, tetapi dengan catatan kepada Dinkes supaya tetap memeriksa terlebih dahulu, sebelum diberikan kepada masyarakat," ujar Maria.

"Jadi yang bermasalah memang pengadaan 2021," imbuhnya.

Sebelumnya, Irma menyebut Kemenkes periode saat ini merupakan yang terburuk.

"Terus terang saya bicara begini, ini PMT periode ini menurut saya itu PMT yang paling buruk, jamuran, rasanya tidak benar, kualitasnya buruk. Apa sih kerja kalian?," cecar Irma.

"Ini Kemenkes paling buruk kok," sambung dia.

Irma mengatakan komunikasi pusat dan daerah seolah terputus, sehingga banyak suara di daerah yang tidak didengar oleh pemerintah pusat.

Dia juga mengaku heran dengan data penurunan stunting Kemenkes. Padahal menurutnya kasus stunting di lapangan masih banyak.

Irma bahkan menuding langsung Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha yang juga hadir secara fisik dalam Raker tersebut.

Irma menyebut Kunta pembohong dan mampu menafikan sesuatu yang sudah disepakati sebelumnya.

"Pak Kunta ini sudah berkali-kali saya bilang tukang bohong. Pak Kunta ini tak bisa dipercaya omongannya Pak Menteri, mohon maaf. Hari ini tempe besok kedelai, itu Pak Kunta," lanjutnya.

Irma juga blak-blakan mengatakan ia mengetahui bahwa Menkes Budi sengaja meminjam `mulut` Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar PMT biskuit diganti dengan telur.

Alih-alih mengganti PMT dengan telur, Irma mengusulkan agar Kemenkes berjanji menyediakan biskuit yang berkualitas dan bergizi, sehingga mampu mencegah angka stunting pada anak.

"Saya usul ke media kemarin saya bicara, di seluruh media. Saya bilang kalau memang mau dibenerin, beri susu, ganti biskuit dengan susu, dengan ikan makarel, jangan telur. Kalau telur sampean iya gak bisa busuk, telur ayam, telur bebek, bisa busuk lho," pungkas Irma.

Dalam pidato pada Rabu (25/1) lalu, Presiden Jokowi menyentil Kementerian yang masih mengandalkan bantuan berupa biskuit bagi anak-anak balita untuk mencegah stunting alias kondisi gagal tumbuh pada anak.

Jokowi menilai pemberian biskuit merupakan cara yang mudah namun sebenarnya tidak tepat sasaran untuk memenuhi keseimbangan gizi pada anak.