Majelis Rakyat Papua Ngadu ke Dubes Australia: Marak Pelanggaran HAM

Papua, law-justice.co - Majelis Rakyat Papua (MRP) kedatangan tamu spesial, Pejabat Kedutaan Besar (Kedubes) Australia.

Rombongan Kedubes Australia ingin mendengar langsung kemajuan pembangunan Papua di era Otonomi khusus (Otsus).

Pertemuan yang berlangsung selama 2 jam di sebuah hotel di Kota Jayapura, itu membahas terkait situasi Papua, efektivitas Otsus, serta membahas kerja sama dalam pendampingan di bidang pendidikan.

Kemudian, pelayanan masyarakat, kesehatan dan pemerintahan terutama di Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Kedatangan rombongan Kedubes Australia disambut oleh Wakil ketua I Majelis Rakyat Papua Yoel Luiz Mulait, pimpinan Pokja dan anggota MRP.

Yoel Luiz Mulait menyampaikan kepada Kedubes Australia bahwa situasi di Papua tidak baik-baik saja.

"Banyak terjadi kekerasan, pelanggaran HAM dan pembungkaman ruang demokrasi masih terjadi dan dialami langsung oleh orang asli Papua," kata Yoel kepada wartawan, Kamis (19/1/2023).

Menurutnya, perubahan revisi UU Otsus Papua tanpa keterlibatan rakyat Papua, MRP dan DPR Papua membuat rakyat Papua marah dan kecewa terhadap pemerintah pusat hingga kini.

"Tidak ada jaminan dengan kehadiran 3 DOB akan mensejahterakan rakyat Papua," ujarnya.

Dikatakan, kehadiran 3 DOB hanya akan mendatangkan banyak aparat militer di tanah Papua, selain itu banyak warga non Papua yang akan masuk ke Papua untuk kuasai semua instansi pemerintah di 3 DOB.

"Masyarakat Papua masih trauma dengan kehadiran aparat, adanya DOB juga akan ada banyak pos militer yang berdiri di pelosok pedalaman dan ini akan membuat situasi di Papua tidak aman," ujarnya.

Senada, ketua Pokja Agama MRP Ciska Abugau, meminta pihak Kedubes Australia untuk melihat situasi Papua.

"Banyak terjadi Pelanggaran HAM, kekerasan terhadap perempuan dan anak dan penangkapan aktivis tanpa prosedur hukum yang jelas."

"Kami orang Papua sedang sakit, situasi di Papua dalam kota tidak sama dengan di pedalaman Intan Jaya, Nduga, Yahukimo dan daerah konflik lainnya."

"Sehingga beliau dorang juga harus turun ke daerah pedalaman sana biar bisa lihat situasi Papua yang sebenarnya," tegas Ciska.

Menurutnya, banyaknya program kerja sama antara Indonesia dan Australia untuk orang asli Papua tidak akan berjalan baik.

Sebab, yang akan duduk manis sebagai pejabat di Papua hanyalah mereka kaum elitis, bukan dari pedalaman.

"Kami minta bantuan kemanusiaan dari Australia untuk melihat situasi Papua yang di alami orang asli Papua, sehingga kedamaian dan kesejahteraan itu tercipta di tengah masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Steve Scott, mengatakan kunjungan ini bagian dari kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia.

Kerja sama itu di bidang Pendidikan, Pelayanan Masyarakat, kesehatan dan pemerintahan.

"Kami ingin meningkatkan kerja sama yang terjalin selama ini di bidang Pendidikan, Pelayanan Masyarakat, kesehatan dan pemerintahan ini dapat di fokuskan di Papua guna ada pemerataan dan pendampingan terhadap orang asli Papua," katanya.

Kedubes Australia juga akan menindaklanjuti laporan keamanan yang di sampaikan MRP dalam kerja sama pertahanan dan akan mengingatkan militer Indonesia untuk junjung tinggi Hak Asasi Manusia di tanah Papua.