Ribuan ASN Dilaporkan Melanggar Netralitas Dalam 2 Tahun Terakhir

law-justice.co - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Agus Pramusinto, mengungkapkan kampanye media sosial (medsos) adalah bentuk pelanggaran netralitas paling banyak yang dilakukan ASN selama dua tahun belakangan. Agus mengatakan netralitas ASN masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.

Dalam kurun waktu dua tahun, yakni dari 2020 hingga 2022, Agus menyebutkan ada kurang lebih 2.037 laporan pengaduan terkait aktivitas kampanye di medsos yang dilakukan oleh ASN.

“Saya kira sosialisasi atau kampanye di medsos itu terbanyak, karena itu kami selalu berupaya pengawasan paling efektif adalah melalui pencegahan dan juga harus diberikan pemahaman sejak awal,” jelas Agus saat usai acara Refleksi 9 Tahun KASN dan Resolusi 2023, Senin (16/1/2023).

“Nanti PR (pekerjaan rumah) 2024, saya kira besar karena Pilkada 2020 saja (pelanggaran netralitas) yang diadukan ke KASN itu 2.037 (aduan),” ungkap Agus.

Dari total aduan 2.073 itu, sejumlah 1.605 ASN (77,5%) terbukti melanggar, dan 1.420 ASN (88,5%) di antaranya telah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan rekomendasi KASN oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah.

Selain soal netralitas, faktor lain yang menyebabkan mengapa tata kelola ASN masih belum optimal adalah masih suburnya praktik korupsi dalam berbagai bentuk. Hal itu juga mengadang tugas KASN dalam mendorong reformasi birokrasi.

Maka dari itu, KASN berusaha memangkasnya dengan memastikan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditempati oleh ASN yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta berkinerja tinggi.

“Pada tahun 2022, KASN telah melakukan pengawasan terhadap pengisian JPT baik melalui seleksi terbuka maupun uji kompetensi dengan menerbitkan 3.289 rekomendasi pengisian JPT dengan Indeks Kualitas Pengisian JPT sebesar 81,9 (Baik),” urai Agus.

Kemudian faktor ketiga, yaitu kesenjangan kompetensi antara kebutuhan dan ketersediaan ASN yang unggul dalam menduduki posisi strategis dalam birokrasi juga masih jadi masalah.

Menurut Agus, masalah tersebut bisa diatasi dengan penerapan sistem merit yang baik di seluruh instansi pemerintah. KASN sebagai The Guardian of Meritocracy sendiri sampai akhir 2022 lalu telah menilai penerapan sistem merit di 460 instansi pemerintah. Sebanyak 217 instansi pemerintah (47,3%) telah memiliki nilai sistem merit kategori baik ke atas.

"Kami di KASN tentu mengawasi agar dipilih orang-orang yang tepat, berkompetensi, berkinerja, berdedikasi, dan salah satunya mereka juga harus profesional tanpa intervensi politik dan mereka harus netral,” lanjutnya.

Menpan RB sebut perlu perbaikan dari hulu ke hilir

Di kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpar-RB), Abdullah Azwar Anas, mengatakan tidak mudah untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia. Ia menyebutkan saat ini sudah ada birokrasi yang benar, namun ada juga yang belum sehat.

“Ternyata mewujudkan cita-cita birokrasi berkelas dunia ini juga tidak mudah ada tantangan tarik-menarik, kanan kiri, ada proses birokrasi yang benar tapi ada generasi yang belum sehat. Inilah tantangan kita, tentu menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk mewujudkan ini semua. Maka harapan kami KASN juga lentur tapi tegas,” kata Anas yang baru dilantik pada 22 September tahun lalu.

Untuk itu, beberapa upaya dilakukan Kemenpan-RB. Anas menyebut akan melakukan perbaikan secara menyeluruh mulai dari hulu ke hilir. Ada 3 prioritas yang disebutkan Menpan-RB Anas.

“Ya, jadi sekarang ini salah satunya adalah kita fokus, selain membenahi hulu, juga hilirnya ini supaya berdampak. Sekarang, target kami bergerak untuk reformasi berdampak,” sebut Abdullah.

“Oleh karena itu maka dari tiga prioritas. RB (Reformasi Birokratik) tematik kita selain reformasi birokrasi untuk penuntasan masalah kemiskinan dan juga investasi, RB yang ketiga, salah satu yang penting adalah digitalisasI. Karena kalau digitalisasi ini jalan maka pelayanan kita akan jauh lebih cepat, jauh lebih sederhana, murah dan pasti akuntabel,” jelasnya.