Dari Polemik Curi Start Kampanye Hingga Kerawanan Pemilu 2024

Jakarta, law-justice.co - Nama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, kerap berseliweran akhir-akhir ini menjelang Pemilu 2024. Pria kelahiran Medan itu ternyata dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Bawaslu RI pada 12 April 2022 lalu.

Sebelum menjadi Ketua Bawaslu RI seperti sekarang, Rahmat tercatat aktif di berbagai organisasi. Ia pernah menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa di Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) periode 2001-2002.

Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) FH UI periode 2000-2001. Selain itu pada 2001-2003, Rahmat juga pernah menjadi Wakil Koordinator Lembaga Pengelolaan Kader HMI Cabang Depok dan secara bersaman juga menjadi Wakil Sekretaris Umum PTKP HMI Cabang Depok.

Tak berhenti di situ, ia lalu diamanahi menjadi Sekretaris Jenderal Ikatan Senat Mahasiswa Hukum seluruh Indonesia (ISMAHI) pada 2002-2004. Pada pertengahan tahun 2003, Rahmat menjadi Peneliti Junior pada Pusat Konstitusi Studi Hukum FH UI dan terlibat pada proyek penelitian dari Majelis Permusyahwaratan Rakyat (MPR) RI untuk melakukan analisis produk hukum lembaga tersebut.

Pada 2008-2009, Rahmat melanjutkan studinya di FH Utrecht University, Belanda. Ia lantas dipercaya menjadi Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Utrecht. Pada 2010-2014, ia kembali melanjutkan studinya dengan mengambil program doktor ilmu hukum.

Sebelum berkarier di Bawaslu, Rahmat menjadi dosen tetap pada FH Universitas Al Azhar Indonesia dan tenaga ahli Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ia bahkan dipercaya menjadi pengurus Rukun Warga (RW) di tempat tinggalnya dan menjadi pengurus Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Depok.

Rahmat Bagja lalu menjadi anggota Bawaslu RI pada periode 2017-2022. Ia lantas kembali menjadi anggota Bawaslu RI masa jabatan 2022-2027. Pada periode inilah ia terpilih menjadi Ketua Bawaslu RI. Kepada Law Justice, Rahmat Bagja menceritakan seputar kegiatannya di Bawaslu RI, serta kinerja lembaga pengawas Pemilu itu.

Progres Persiapan Pengawasan Pemilu 2024

Rahmat Bagja menjelaskan mengenai persiapan pengawasan Pemilu 2024 oleh Bawaslu RI. Ia mengatakan, banyak hal dipersiapkan Bawaslu untuk Pemilu mendatang. “Persiapannya banyak, evaluasi terhadap Pemilu lalu, penyiapan SDM (Sumber Daya Manusia), ketiga kemudian penguatan kelembagaan misalnya perbaikan struktur organisasi kemudian penguatan struktur organisasi,” kata Rahmat pada Law Justice, Minggu (25/12/2022).

“Dan juga keempat menyiapkan regulasi yang paling penting. Kelima yang terakhir, penyiapan sarana prasarana infrastruktur untuk pengawasan,” sambungnya. Rahmat menyebut, progres persiapan Pemilu 2024 oleh Bawaslu RI sudah mencapai 60 persen. Ia pun optimis persiapan Pemilu 2024 bakal selesai tepat waktu.

Pada 6 Desember 2022 lalu, calon presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu RI. Ia disebut mencuri start kampanye terkait kunjungannya ke Aceh pada 2 Desember 2022.

Adapun laporannya terkait penandatanganan petisi dukungan jadi di Masjid Baiturrahman Kota Banda Aceh. Bawaslu RI lalu menyatakan laporan tersebut tidak dapat diterima karena belum ada penetapan peserta Pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Ya kita lihat lah curi start kampanye, kan 24 November belum sekarang. Jadi. masih dirumuskan kampanye di luar jadwal itu apa. Ini kita lagi mau ngobrol sama Pak Afif (Komisioner KPU) dan teman-teman,” kata Rahmat pada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Jumat, (16/12/2022).

Namun pada Law Justice, Rahmat menekankan pihaknya berharap kondusivitas dalam kampanye. Oleh sebab itu, ia menghimbau tidak menggunakan tempat ibadah sebagai tempat politik praktis.

“Yang kita warning, kita himbau, kita peringatkan adalah penggunaan tempat ibadah sebagai politik praktis. Itu yang paling penting. Jadi, kami harapkan tidak kemudian mengumpulkan massa kandidat tertentu ataupun calon-calon ataupun belum calon, kan ini belum calon juga,” papar Rahmat pada Law Justice.

“Jadi, untuk kandidat tertentu mengumpulkan massa ke tempat ibadah. Hal-hal itu yang kita kemudian persoalkan dan kita warning ke depan agar Pemilu kita tidak terjadi polarisasi yang begitu kencang,” sambungnya.

Indeks Kerawanan Pemilu, DKI Jakarta Paling Tinggi

Bawaslu RI telah merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada 16 Desember 2022 lalu. Dalam IKP tersebut, Bawaslu memetakan potensi kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Dilansir dari laman resmi Bawaslu, IKP itu nantinya menjadi basis program pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu 2024. Selain itu, IKP menjadi upaya Bawaslu dalam proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.

Dalam IKP yang dirilis Bawaslu RI, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi. DKI Jakarta memperoleh skor 88,95. Rahmat menjelaskan, pengawasan di daerah dengan IKP tinggi dan rendah pada intinya sama. Namun, ia mengatakan semakin tinggi IKP suatu daerah, maka semakin intensif koordinasi yang harus dilakukan di daerah tersebut.

“Karena akan berhubungan dengan pola kendali dan pola koordinasi dengan berbagai stakeholder yang ada di dalam keamanan dan penyelenggaraan Pemilu. Itu yang membedakan, intensitasnya,” tutur Rahmat.

“Kemudian juga stakeholder yang akan berhubungan itu penting. Misalnya, IKP di kepulauan dengan IKP di daratan pasti beda. SIapa yang dihubungi? Kalau di kepulauan tentu akan banyak berhubungan dengan perhubungan laut, kemudian kalau yang darat akan banyak berhubungan dengan stakeholder yang menguasai darat, ada angkatan darat, kelpoisian, kepolisian bareskrim,” sambungnya.

Ia memberi contoh, angin darat atau angina laut yang begitu kencang pada bulan Januari atau Desember juga penting untuk diawasi. “Itu termasuk pola-pola pencegahan. Jika terjadi kondisi seperti itu, maka akan dimitigasi seperti apa. Itu yang paling penting,” pungkasnya.  

Rahmat menyadari bahwa Pemilu serentak 2024 memang rawan berbagai masalah. Tetapi yang jelas pemilu harus berjalan transparan, adil, jujur, akuntabel dan jangan main-main dengan kepercayaan publik dan juga semua partai peserta pemilu berikut stakeholder terkait.

Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja berharap kualitas penyelenggara pemilu terus meningkat seiring dengan keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

“Ke depan, saya berharap adanya DKPP penyelenggara pemilu semakin baik. DKPP menjadi lembaga yang dikenal bukan karena hukumannya, tetapi koreksi-koreksinya,” ungkap Rahmat Bagja.

Dalam kepemiluan, sambungnya, keberadaan DKPP sangat unik. Lembaga peradilan etik penyelenggara pemilu ini hanya ada di Indonesia atau menjadi satu-satu di dunia. “Kalau Bawaslu itu ada di Ekuador, di Timor Leste juga ada mirip dengan Bawaslu. Tetapi DKPP tidak ada yang menyerupai, Cuma ada di Indonesia,” pungkasnya.

Dalam menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2024, DKPP diharapkan menjadi penjaga penyelenggara pemilu agar tidak terperosok pada pelanggaran kode etik. “Menyosong Pemilu Serentak Tahun 2024, saya berharap DKPP akan menjaga penyelenggara pemilu, serta memberikan sinyal bagaimana kami penyelenggara melangkah,” tegasnya.

Rahmat juga mengajak DKPP, KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama-sama mewujudkan integrasi bangsa melalui pemilu di tengah kekhawatiran pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang rawan.

“Ke depan kredibilitas ke empat lembaga penyelenggara pemilu ini harus benar-benar bersih dan bisa mengintegrasikan program-programnya untuk mewujudkan integrasi bangsa melalui pemilu,” lanjutnya mengakhiri pembicaraan dengan Law-Justice.