Perkap 7/2022 Diduga Jadi Sebab Brigjen Hendra Tak Juga Disidang Etik
Brigjen Hendra Kurniawan didakwa merintangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir J dalam sidang perdana di PN Jakarta Selatan, Rabu (19/10). Ahmad Suhel menjadi ketua majelis hakim yang mengadili perkara merintangi penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Robinsar Nainggolan
law-justice.co - Hingga saat ini, mantan Karopaminal Divpropam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan belum juga disidang etik terkait kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J.
Akibatnya, sejumlah pihak mengaku tidak puas dan menilai akibat dari Peraturan Kapolri (Perkap) 7/2022 yang tidak jelas.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menyampaikan ketidakpuasannya karena Brigjen Hendra belum juga disidang.
Mengingat, Brigjen Hendra sudah ditangkap terkait perannya dalam skenario perintangan hukum dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J oleh Ferdy Sambo.
"Itulah ketidakjelasan penegakan Perkap 7/2022 tentang etik dan disiplin anggota kepolisian, tak ada aturan kapan sidang etik itu digelar. Semuanya tergantung pada ankum atau atasan hukum tersangka. Akibatnya tampak menjadi suka-suka mereka, dan ini potensial untuk abuse of power bagi personel yang lemah, dan menyimpang dari azas imparsial, atau equality before the law," ujar Bambang seperti melansir rmol.id.
Ketidaktegasan dalam menindak mantan Karopaminal Divpropam Polri tersebut kata Bambang, berpotensi pada pembentukan opini publik yang bersifat negatif terhadap polri.
Bambang menerangkan, bahwa publik membutuhkan akuntabilitas atau keterbukaan dalam menindak jaringan Sambo dan oknum kepolisian lainnya yang menyimpang.
"Faktanya sudah akuntabel belum?" kata Bambang.
Untuk itu, Bambang menilai, dibutuhkan ketegasan dari pucuk pimpinan Polri untuk menindak para oknum kepolisian yang menyalahi hukum.
Selain itu, Bambang juga menyebut dibutuhkannya distribusi kewenangan dan pengawasan di tubuh Polri.
"Jika penegakkan hukumnya tidak jelas dan terlihat suka-suka, maka ini akan mempengaruhi citra Polri ke depannya," pungkasnya.
Sementara itu, Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan, agenda sidang etik Brigjen Hendra Kurniawan belum diputuskan.
Dia mengaku tak mengetahui kapan jadwal pasti sidang terhadap anak buah Ferdy Sambo tersebut.
"Belum terinformasi untuk jadwalnya," kata dia saat dikonfirmasi.
Komentar