Kompori Negara Barat, PM Kanada Ajak Buat Front Persatuan Lawan China

Jakarta, law-justice.co - Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau mengatakan bahwa negara-negara Barat harusnya memiliki front persatuan melawan China, dalam wawancaranya yang disiarkan pada Sabtu (25/12/2021).

Dilansir Reuters, Trudeau menyebut front Negara Barat itu digunakan untuk mencegah China menggunakan kepentingan komersial untuk mempermainkan mereka satu sama lain.

Perdana menteri ini menilai China `memainkan` negara-negara Barat dengan cara mengadu domba satu sama lain.

"Kami telah bersaing dan China, dari waktu ke waktu, dengan sangat cerdik mempermainkan kami satu sama lain di pasar terbuka, dengan cara yang kompetitif," katanya dalam sebuah wawancara di TV.

"Kita perlu melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk bekerja sama dan berdiri kuat sehingga China tidak bisa bermain-main dan memecah belah kita satu sama lain."

Hubungan antara Kanada dan China tidak terlalu baik sejak penahanan Chief Financial Officer Huawei Meng Wanzhou atas surat perintah ekstradisi AS pada 2018.

Setelah itu, China menahan dua orang Kanada.

Beijing menyangkal tudingan diplomasi penyanderaan yang dilayangkan Ottawa terkait penahanan tersebut.

Meng Wanzhou mencapai kesepakatan dengan jaksa AS pada September lalu.

Sebagai balasannya, dua warga Kanada juga dibebaskan dalam beberapa jam setelah kesepakatan.

Namun sebelum adanya penangkapan Meng, hubungan kedua negara ini memang kurang dekat.

Beijing kesal dengan Kanada yang menuding adanya pelanggaran hak asasi manusia di negaranya.

Awal bulan ini, Kanada melakukan boikot diplomatik Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing yang akan digelar pada Februari mendatang.

Kanada dan sekutunya beralasan adanya catatan pelanggaran hak asasi manusia kepada etnis Uyghur di Xinjiang.

Jepang Tak Akan Mengirim Pejabat ke Olimpiade Beijing

Diberitakan sebelumnya, Jepang tidak akan mengirim pejabatnya sebagai perwakilan dalam ajang Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 yang akan berlangsung pada Februari mendatang.

Dalam konferensi pers Jumat (24/12/2021), Jepang menyatakan tidak membuat keputusan ini sebagai boikot diplomatik.

Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan, sejumlah petinggi Olimpiade Jepang dan Ketua Paralimpiade tetap akan menghadiri acara di Beijing nanti.

Awal bulan ini, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengaku tidak berencana hadir dalam gelaran Olimpiade Beijing.

Festival olah raga dunia ini sebenarnya mendapat banyak seruan boikot dari para aktivis dan kritikus.

Terlebih karena adanya laporan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uyghur di Xinjiang.

Sejumlah pemerintah asing, anggota parlemen, pengadilan independen, dan kelompok kemanusiaan telah menyatakan perlakuan China terhadap Uyghur sebagai genosida.

Sejauh ini, Inggris, Kanada, dan Australia mengikuti AS untuk melakukan boikot diplomatik terhadap China.

Artinya, empat negara ini tidak akan mengirim delegasi resmi, meskipun atlet mereka tetap akan bertanding.