DPR Minta Pemerintah Lunasi Utang PLN, Demokrat: Kayak Banyak Duit Aja

Jakarta, law-justice.co - Politikus Partai Demokrat, Cipta Panca mengomentari permintaan DPR agar pemerintah melunasi utang Perusahaan Listrik Negara alias PLN.

Diketahui, berdasarkan laporan keuangan hingga akhir tahun 2020, PLN memiliki utang sebesar Rp 649,2 triliun.

"Ngeri, minta pemerintah lunasin utang PLN. Kayak pemerintahnya lagi banyak duit aja, hahaha," kata Panca di Twitternya, seperti dilihat pada Jumat (12/11/2021).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Martin Manurung mengatakan, jika pelunasan utang pemerintah kepada PLN tidak kunjung dilakukan, kondisinya akan menjadi beban yang berkelanjutan.

Dia juga mengingatkan PLN agar tidak menjadikan masalah utang tersebut sebagai alasan dalam melakukan kenaikan tarif dasar listrik yang pada akhirnya membebani masyarakat.

Adapun Jumlah utang PLN terdiri dari utang jangka panjang sebesar Rp 499,58 triliun, dan utang jangka pendek sebesar Rp 149,65 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan PLN, utang jangka panjang didominasi oleh obligasi dan sukuk sebesar Rp 192,8 triliun, utang bank sebesar Rp 154,48 triliun, dan utang imbalan kerja Rp 54,6 triliun.

Kemudian labilitas pajak tangguhan Rp 31,7 triliun, penerusan pinjaman Rp 35,61 triliun, dan pendapatan ditangguhkan Rp 5,6 triliun.

Selanjutnya ada utang sewa Rp 14 triliun, utang kepada pemerintah dan lembaga keuangan non-bank Rp 3,6 triliun, utang listrik swasta Rp 6 triliun, utang KIK-EBA Rp 655 miliar, utang pihak berelasi Rp 9,4 miliar, dan utang lainnya Rp 182 miliar.